Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Astri Nuraina
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Undang Undang Dasar Dan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Ketua Mahkamah Konstitusi Alaya Rihadatul Aisya; Amelia Intan Safitri; Astri Nuraina; Najwa Yustitia Aequo; Tasya Halimah Nia Purwanti; Kuswan Hadji
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v2i3.850

Abstract

The Ministry of Constitution have a vision on enforcing the Constitution in order to actualize the country of democracy, as well as the ambitions of our state law that is; to create a dignified life of the people and the nation. The purpose of the said vision is so that it can serve as a guideline, to exercise responsible judicial power in accordance with the mandate of the constitution, and independently for the Constitutional Court. The role of the Honorary Council of the Constitutional Court is to maintain and supervise the behavior of the Constitutional Court using descriptive research methods that are quantitative or non-quantitative. directly by conducting a literature review taken from search and normative results. The Honorary Council of the Constitutional Court is an institution that plays a role in monitoring and examining the actions of judges in the constitutional court which are suspected of violating the constitution. The authority of the Honorary Council according is to examine and make decisions on reports and information that the respondent judge is suspected of committing serious violations. The decision of the Honorary Council of the Constitutional Court as a means of enforcing the code, ethics and behavior of Constitutional judges is final and binding. Role of the Law The Constitution by the Constitutional Court regarding Cases of Violations of the Code of Ethics is the legal basis and source of law for making rules as code and ethical guidelines in carrying out the judicial duties of the Constitutional Court, Honorary Council. The Constitutional Court is the body responsible for guaranteeing and implementing the basic principles of the
Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik di Daerah Aqila Fayyaza Ghafur; Astri Nuraina; Rayna Putri Juliasari; Faishal Hasyim; Susi Rosiana
LONTAR MERAH Vol. 8 No. 1 (2025): Hukum Pemerintah Daerah
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v8i1.4574

Abstract

Good Governance ialah sebuah konsep tata pemerintahan yang baik yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi masyarakat, supremasi hukum, dan konsensus dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pentingnya penerapan Good Governance dalam pelayanan publik terutama di Kabupaten Magelang juga diperkuat oleh tuntutan masyarakat yang semakin kritis dan melek informasi, selain itu dengan adanya UU no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik juga menjadikan tuntutan masyarakat pada pemerintah semakin mengikuti perkembangan zaman yang cepat dan signifikan. Jenis penelitian yang digunakan penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan eksploratif. Hal ini dikarenakan penelitian bertujuan untuk menggali dan mendeskripsikan secara mendalam konsep, prinsip, dan pengaruh penerapan Good Governance terhadap pelayanan publik berdasarkan kajian literatur dari buku, jurnal, maupun artikel ilmiah yang relevan. Pembahasan tentang Good Governance tentunya sangatlah penting demi kemajuan masyarakat. Adanya konsep tata pemerintahan yang baik tentunya tidaklah lepas dari hambatan yang ada dalam masyarakat seperti keterbatasan jumlah pegawai, kualitas SDM yang belum merata, ketergantungan pada pemerintah pusat, rendahnya literasi administrasi dan digital di sebagian kalangan masyarakat juga memperlambat efektivitas layanan serta banyaknya warga belum memahami pentingnya dokumen administrasi dan kesulitan mengakses layanan berbasis teknologi. Kata kunci: Good Govarnance, Prinsip Good Governance, Hambatan Good Governance.
Implementasi Putusan Peradilan Agama dalam Kasus Permohonan Talak dan Dampaknya Terhadap Keluarga: Putusan Nomor 609/Pdt.G/2025/PA.Mks Anindya Rahma Fathiya; Aura Zahra Rizkillah; Astri Nuraina; Irma Firnanda; Nur Azizah; Aditya Arif Pratama; Dwi Maulida Khasanah; Yunita Nurul Arifah8
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2808

Abstract

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan. Perceraian menjadi fenomena sosial yang berdampak luas, terutama terhadap anak-anak yang menjadi pihak paling rentan dalam konflik keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan cerai talak serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta mengkaji dampak sosial dari putusan tersebut terhadap keluarga, khususnya istri dan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 609/Pdt.G/2025/PA.Mks serta peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan alat bukti dan keterangan saksi secara objektif, serta memutus perkara dengan mengabulkan permohonan talak satu raj’i yang sesuai dengan hukum Islam dan peraturan nasional. Hakim juga menetapkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah kepada istri serta mempertimbangkan hak asuh anak sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Putusan ini mencerminkan penerapan asas keadilan dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Namun demikian, perceraian tetap menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi keluarga, terutama anak-anak yang rentan terhadap gangguan emosional akibat perpisahan orang tua. Oleh karena itu, perlu adanya peran aktif pemerintah dan lembaga sosial dalam memberikan pendampingan dan perlindungan pasca perceraian.  
Co-Authors Aditya Arif Pratama Alaya Rihadatul Aisya Amelia Intan Safitri Anindya Rahma Fathiya Aqila Fayyaza Ghafur Aura Zahra Rizkillah Dwi Maulida Khasanah Faishal Hasyim Irma Firnanda Kuswan Hadji Najwa Yustitia Aequo Nur Azizah Rayna Putri Juliasari Susi Rosiana Tasya Halimah Nia Purwanti Yunita Nurul Arifah8