Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Astri Nuraina
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Undang Undang Dasar Dan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Ketua Mahkamah Konstitusi Alaya Rihadatul Aisya; Amelia Intan Safitri; Astri Nuraina; Najwa Yustitia Aequo; Tasya Halimah Nia Purwanti; Kuswan Hadji
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v2i3.850

Abstract

The Ministry of Constitution have a vision on enforcing the Constitution in order to actualize the country of democracy, as well as the ambitions of our state law that is; to create a dignified life of the people and the nation. The purpose of the said vision is so that it can serve as a guideline, to exercise responsible judicial power in accordance with the mandate of the constitution, and independently for the Constitutional Court. The role of the Honorary Council of the Constitutional Court is to maintain and supervise the behavior of the Constitutional Court using descriptive research methods that are quantitative or non-quantitative. directly by conducting a literature review taken from search and normative results. The Honorary Council of the Constitutional Court is an institution that plays a role in monitoring and examining the actions of judges in the constitutional court which are suspected of violating the constitution. The authority of the Honorary Council according is to examine and make decisions on reports and information that the respondent judge is suspected of committing serious violations. The decision of the Honorary Council of the Constitutional Court as a means of enforcing the code, ethics and behavior of Constitutional judges is final and binding. Role of the Law The Constitution by the Constitutional Court regarding Cases of Violations of the Code of Ethics is the legal basis and source of law for making rules as code and ethical guidelines in carrying out the judicial duties of the Constitutional Court, Honorary Council. The Constitutional Court is the body responsible for guaranteeing and implementing the basic principles of the
Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik di Daerah Aqila Fayyaza Ghafur; Astri Nuraina; Rayna Putri Juliasari; Faishal Hasyim; Susi Rosiana
LONTAR MERAH Vol. 8 No. 1 (2025): Hukum Pemerintah Daerah
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v8i1.4574

Abstract

Good Governance ialah sebuah konsep tata pemerintahan yang baik yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi masyarakat, supremasi hukum, dan konsensus dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pentingnya penerapan Good Governance dalam pelayanan publik terutama di Kabupaten Magelang juga diperkuat oleh tuntutan masyarakat yang semakin kritis dan melek informasi, selain itu dengan adanya UU no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik juga menjadikan tuntutan masyarakat pada pemerintah semakin mengikuti perkembangan zaman yang cepat dan signifikan. Jenis penelitian yang digunakan penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan eksploratif. Hal ini dikarenakan penelitian bertujuan untuk menggali dan mendeskripsikan secara mendalam konsep, prinsip, dan pengaruh penerapan Good Governance terhadap pelayanan publik berdasarkan kajian literatur dari buku, jurnal, maupun artikel ilmiah yang relevan. Pembahasan tentang Good Governance tentunya sangatlah penting demi kemajuan masyarakat. Adanya konsep tata pemerintahan yang baik tentunya tidaklah lepas dari hambatan yang ada dalam masyarakat seperti keterbatasan jumlah pegawai, kualitas SDM yang belum merata, ketergantungan pada pemerintah pusat, rendahnya literasi administrasi dan digital di sebagian kalangan masyarakat juga memperlambat efektivitas layanan serta banyaknya warga belum memahami pentingnya dokumen administrasi dan kesulitan mengakses layanan berbasis teknologi. Kata kunci: Good Govarnance, Prinsip Good Governance, Hambatan Good Governance.
Co-Authors Alaya Rihadatul Aisya Amelia Intan Safitri Aqila Fayyaza Ghafur Faishal Hasyim Kuswan Hadji Najwa Yustitia Aequo Rayna Putri Juliasari Susi Rosiana Tasya Halimah Nia Purwanti