Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hang Tuah Law Journal Jurnal Yustitia
Puspita, Putu Lia
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
MENINJAU MOTIF KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA Puspita, Putu Lia; Anggono, Bayu Dwi; Tanuwijaya, Fanny
Jurnal Yustitia Vol 25, No 1 (2024): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v25i1.2312

Abstract

ABSTRAKKasus kekerasan seksual di era digital semakin meningkat sering dengan majunya perkembangan teknologi. Sayangnya, masih banyak pihak yang menyalahgunakan perkembangan teknologi tersebut hingga pada akhirnya merugikan beberapa pihak dan menyebabkan jatuhnya korban. Kasus kekerasan seksual meningkat di era digital, yang menjadi sumber keprihatinan. Namun demikian, banyak upaya dapat dilakukan. Pencegahan kekerasan seksual dan mengakhiri kekerasan seksual memerlukan tanggung jawab individu dan sosial serta tindakan pemerintah. Pemerintah perlu mengambil langkah dalam mencegah dan merespon kekerasan seksual perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan yang mencakup kajian terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwasanya terdapat 2 bentuk kekerasan seksual di media sosial, diantaranya seperti kekerasan seksual secara langsung dan kekerasan seksual secara tidak langsung. Untuk kekerasn seksual yang dilakukan secara eksplisit dapat berupa Berbagi gambar atau video porno tanpa persetujuan; Eksploitasi dan pengancaman; Penindasan Seksual; Komentar berbau seksual; Pendekatan untuk memperdaya (cyber grooming): Peretasan (hacking); Konten ilegal (illegal content); Pelanggaran privasi (infringement of privacy); Pencemaran nama baik (online defamation);dan Rekrutmen online (online recruitment). Sedangkan Kekerasan seksual implisit dapat dikomunikasikan secara langsung atau tidak langsung melalui pernyataan yang menghina tentang seksualitas atau lelucon berorientasi seksual, permintaan bantuan seksual dari pelaku, dan kata-kata atau perilaku yang berkonotasi seksual. 
Restitusi Tindak Pidana yang Menimbulkan Kematian dalam Perspektif Keadilan dan Hak Asasi Manusia Puspita, Putu Lia; Rato, Dominikus; Anggono, Bayu Dwi
Hang Tuah Law Journal VOLUME 8 ISSUE 1, APRIL 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/htlj.v8i1.214

Abstract

Restitution has become a representative of the development of the criminal justice system in Indonesia, with its foundation relying on the eligibility of the rights of crime victims. Such a practice is said to have made the criminal justice system in Indonesia more humane, particularly in terms of human rights. The provision of restitution to victims of criminal acts resulting in death has occurred in Indonesia for the first time. This is based on the presence of severe human rights violations in these criminal acts. This research employs a normative-empirical method, which involves examining the implementation, application, or enforcement of the prevailing laws and regulations in Indonesia in specific legal events within the community. The balance between fulfilling the rights of both the perpetrators and the victims in criminal acts in Indonesia is increasingly pursued over time, one of which is through restitution. Restitution can be one of the efforts made to fulfill victims' rights, including in cases of murder or violence that causes the victim's death. But, it is challenging to determine an appropriate nominal amount for fulfilling restitution for victims. There is a need for a deeper examination and evaluation of the losses suffered by victims of criminal acts who have lost their lives and their right to life. Thus, the provision of restitution as a means of achieving justice for victims will be better fulfilled.
Co-Authors Bayu Dwi Anggono Dominikus Rato Fanny Tanuwijaya