Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

IMPLEMENTASI ALGORITMA DDA PADA PEMROGRAMAN JAVA NETBEANS Apriyanto; Dewinta septiani; Ahmad Ridho Mubarok; Aditya Wahyudi
Buletin Ilmiah Ilmu Komputer dan Multimedia Vol 1 No 5 (2024): Buletin Ilmiah Ilmu Komputer dan Multimedia (BIIKMA)
Publisher : Shofanah Media Berkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Zaman sekarang merupakan zaman globalisasi dimana segala aspek kehidupan hampir seluruhnya telah didukung oleh bantuan teknologi yang ada. Dalam berbagai macam pengaplikasian sistem telah dibuat demi memudahkan pekerjaan sehari-hari manusia itu sendiri. Salah satunya ada pada dunia pendidikan. Dimana dunia pendidikan ini membuka celah kemajuan teknologi yang semakin pesat. Namun, tidak dapat dipungkiri pula bahwa terkadang dikalangan mahasiswa masih sulit untuk memahami terlebih menyelesaikan suatu permasalahan teknologi itu sendiri.Jenis pembelajaran yang berbeda akan memberikan pemahaman tersendiri bagi mahasiswa tersebut. Salah satunya dengan mengaplikasian pengcodingan menggunakan Java Netbeans 8.1, JDK 1.8 untuk membentuk suatu garis demi memahami setiap masalah pada Mata Kuliah Grafika Komputer.
FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TAWURAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG Andre Mahardika; I Kadek A Bayu; Ahmadin G Akbar; Aditya Wahyudi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i5.3180

Abstract

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan mengingat penerapan sanksi pidana terhadap Anak yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) Tahun dan belum mencapai usia 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, yang diduga, disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Terjadinya tindak kekerasan tawuran merupakan pidana yang anak lakukan dan tingkah laku tersebut sebenarnya dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan kenakalan anak. Kenakalan anak dikenal dengan Istilah Juvenile delinquency yang berasal dari Juvenile yang artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan, delinquency artinya wrong doing, terabaikan / mengabaikan yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial. Berdasarkan hasil penelitian ini maka faktor-faktor penyebab kejahatan tawuran dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu (internal). Faktor internal merujuk pada karakteristik dan kondisi individu yang memengaruhi perilaku kriminal Sedangkan yang kedua adalah faktor yang berasal dari luar individu (eksternal). Faktor eksternal yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan. seperti faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kesadaran hukum.
Peranan Intelkam Kepolisian Republik Indonesia dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Baru Aditya Wahyudi; Arya Bodhi Kumara; Fakhri Akbar Pranggabaya
Tamilis Synex: Multidimensional Collaboration SPECIAL ISSUE Tamilis Synex: Multidimensional Collaboration 2025
Publisher : CV Edujavare Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Security Intelligence (Intelkam) of the Republic of Indonesia Police has a strategic role in maintaining national security stability, including in the context of criminal law enforcement. With the enactment of the new Criminal Code (KUHP), there are various substantial updates that affect the pattern and approach of law enforcement. This research aims to analyze the role of Intelkam in supporting the implementation of the new Criminal Code, especially in terms of early detection of potential security disruptions, intelligence data collection, and coordination with other police functions. The method used is a normative juridical approach with qualitative analysis of regulation and secondary data. The research results show that Intelkam plays an important role in providing strategic input to criminal investigators, mapping potential threats to the implementation of certain articles in the new Criminal Code, and maintaining a balance between civil liberties and public order. Therefore, strengthening the capacity and regulation that supports the Intelkam function is the key to optimizing the implementation of the new Criminal Code in Indonesia.