<![CDATA[Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pengendalian Emisi Kendaraan Bermotor harus didukung oleh penerapan infrastruktur yang berkualitas (standardisasi, metrologi dan penilaian kesesuaian) untuk memungkinkan terselenggaranya keputusan dan kegiatan terkait pengendalian kendaraan bermotor. gas buangan. Pemerintah akan mempertimbangkan hal ini. Berdasarkan kajian kualitatif, pelaksanaan infrastruktur terkait peraturan ini, aspek normatifnya memenuhi persyaratan Metode Uji Emisi Kendaraan Bermotor Nasional Indonesia (SNI 19-7118. (Bagian 1-3)-2005). penggunaan bahan standar Gas bersertifikat untuk kalibrasi meter emisi merupakan bagian penting dari metrologi. Dari sisi penilaian kesesuaian, akreditasi SNI/ISO IEC 17025 terhadap laboratorium yang melakukan uji emisi penting untuk menjamin kompetensi pengukuran. Dari ketiga aspek infrastruktur tersebut, karakteristik tersebut saling berkaitan dan memegang peranan penting dalam pelaksanaan Peraturan ini .Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas lingkungan udara perkotaan adalah: pertumbuhan penduduk, terbatasnya ruas jalan, pertambahan kendaraan bermotor, pola konsumsi dan gaya hidup warga kota serta kualitas bahan bakar yang digunakan. Pencemaran udara di Jakarta terutama berasal dari sumber bergerak atau kendaraan bermotor (sekitar 70-80%). Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Belum adanya data maupun informasi tentang bagaimana efektivitas pelaksanaan uji emisi mobil penumpang pribadi di bengkel pelaksana menjadi fokus permasalahan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan, dan gambaran faktor-faktor ini mempengaruhi efektivitas secara kolektif, serta untuk mendapatkan strategi yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan uji emisi. Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah kualitatif strategi pelaksanaan uji emisi di gunakan analisis SWOT dengan pengamatan faktor-faktor internal dan eksternal. Hasilnya ditemukan banyak pihak menganggap kebijakan ini tidak efektif pada penerapannya. Masyarakat melihat kegagalan kebijakan ini sebagai akibat dari kekurangan infrastruktur dan sosialisasi yang kurang. Selain itu, biaya uji emisi yang tinggi menjadi tantangan bagi beberapa kalangan masyarakat. Kegagalan kebijakan uji emisi juga menjadi perhatian pemerintah. kurangnya penegakan hukum merupakan salah satu masalah utama. Banyak kendaraan yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk uji emisi tetap melaju di jalan tanpa mendapatkan sanksi yang jelas. Hal ini menimbulkan kesan bahwa penerapan kebijakan tidak efektif dan tidak konsisten.]]>
