Srisaparmi, Srisaparmi
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Nilai Filsafat Kato Nan Ampek dalam Komunikasi Masyarakat Minangkabau Srisaparmi, Srisaparmi; Fitrisia, Azmi
Journal of Education Research Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Perkumpulan Pengelola Jurnal PAUD Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37985/jer.v5i2.995

Abstract

Kato nan ampek merupakan salah satu filsafat dalam kebudayaan Minangkabau. Etika dan norma dalam melakukan komunikasi pada setiap tingkatan diatur dalam adat melalui kato nan ampek baik dengan sesama maupun yang lebih tua. Penelitian ini memiliki tujuan mendeskripsikan nilai filsafat yang terkandung didalam filsafat kato nan ampek. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur yang bersumber dari buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kato nan Ampek merupakan tata cara, pedoman dan aturan dalam bertutur bahasa masyarakat Minangkabau dalam berkomunikasi bagi semua orang yang terlibat didalamnya. Kato nan ampek terdiri dari kato mandata, kato mandaki, kato manurun dan kato malereng, memiliki nilai filsafat yang sangat baik dalam melakukan komunikasi antar sesama maupun lebih tua dikalangan masyarakat Minangkabau. Aturan yang dapat dijadikan pedoman dan tata krama dalam melakukan komunikasi.
Problematika dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia: Kajian Literatur Review Pasca Reformasi Srisaparmi, Srisaparmi; Frinaldi, Aldri; Magriasti, Lince; Naldi, Hendra
Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jmiap.v7i2.1223

Abstract

Post-1998 reform decentralization in Indonesia has become a major strategy in strengthening regional autonomy and accelerating development through the delegation of authority from the central government to the regions. Although it aims to increase public participation and service quality, its implementation faces various structural, cultural, and policy challenges. This study aims to fill the gap in studies that have not integrated these three dimensions comprehensively, especially in the context of authority conflicts and capacity disparities between regions. This study uses a qualitative approach with the systematic literature review (SLR) method, analyzing various scientific literature, regulations, and policy reports from 1998 to 2024. The results of the study show that decentralization has not been fully effective due to the high fiscal inequality, weak institutional capacity, and minimal harmonization of central-regional policies. On the other hand, several regions have succeeded in presenting public service innovations thanks to progressive local leadership. The conclusion of this study emphasizes the need for further reforms in the form of increasing the capacity of regional institutions, harmonizing regulations, and strengthening participatory oversight mechanisms. These findings not only enrich theoretical understanding of decentralization, but also provide applicable and contextual policy recommendations for more effective and sustainable regional governance.
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Srisaparmi, Srisaparmi; Frinaldi, Aldri; Asnil, Asnil; Putri, Nora Eka
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024 dengan menggunakan pendekatan literature review. Evaluasi dilakukan terhadap struktur pendapatan dan belanja, efektivitas pelaksanaan anggaran, serta tantangan kelembagaan dan kebijakan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan APBD masih didominasi oleh belanja operasi, khususnya belanja pegawai, yang mengurangi ruang fiskal untuk belanja pembangunan. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih berkontribusi rendah terhadap total pendapatan, mencerminkan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat. Evaluasi juga mengungkap adanya ketimpangan antara perencanaan dan realisasi anggaran, lemahnya pengawasan dan evaluasi kinerja, serta minimnya keterlibatan publik dalam proses anggaran. Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini merekomendasikan penguatan kapasitas fiskal daerah, reformasi struktur belanja, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan transparansi dan partisipasi publik sebagai langkah menuju pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.