Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ADMINISTRATUM LEX PRIVATUM
Meylan Maramis
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PIDANA MATI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 Marvela Deibra Singkoh; Meylan Maramis
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 2 (2024): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pidana mati telah lama menjadi topik kontroversial dalam hukum pidana. UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan upaya terbaru pemerintah untuk mengatur kembali aspek hukuman mati dalam sistem hukum. Tinjauan yuridis terhadap undangundang ini mempertimbangkan aspek-aspek seperti konstitusionalitas, keadilan, hak asasi manusia, serta efektivitas dalam mencapai tujuan pencegahan kejahatan. Analisis mendalam terhadap perubahan-perubahan dalam undang-undang ini, termasuk kriteria pelaksanaan hukuman mati, proses pengadilan, dan upaya-upaya perlindungan hak-hak terdakwa, menjadi fokus utama penelitian. Hasil tinjauan yuridis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi hukum dan dampak sosial dari penerapan pidana mati sesuai dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023. Pandangan hukum terhadap pidana mati menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan suatu analisis komprehensif yang mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penerapan hukuman mati sesuai dengan nilainilai dan standar hukum yang berlaku, sambil tetap mempertimbangkan kebutuhan akan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Pidana Mati, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS KARYA TULIS MELALUI MEDIA ELEKTRONIK Glory Jeslavsmi Laipiopa; Emma V .T. Senewe; Meylan Maramis
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi membawa berbagai dampak terhadap berbagai aspek salah satunnya terhadap Hak Kekayaan Intelektual dengan hadirnya kejahatan yeng menyerang kekayaan intelektual seseorang melalui media elektronik. Karya tulis sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi denagn Hak Cipta yang merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual turut menjadi objek kejahatan yang menyerang kekayaan inlektual melalui media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efektivitas penegakan hukum terhadap Hak Cipta atas karya tulis melalui media elektronik dan upaya pemerintah dalam penguatan perlindungan Hak Cipta karya tulis melalui media elektronik sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang berperan dalam pembangunan nasional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian normatif dengan menganalisa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait namun juga didukung dengan data empiris berupa pandangan masyarakat terhadap perlindungan Hak Cipta khususnya terhadap karya tulis melalui media elektronik. Dari penelitianini kemudian dapat disimpulkan bahwa efektifnya penegakan hukum terhadap hak cipta terhadap karya tulis saat ini dipengaruhi beberapa faktor, antara lain yaitu; (1) peran yang belum cukup maksimal dari peegak hukum, (2) sistem perlindungan yang belum cukup kuat, (3) pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Hak Cipta terhadap karya tulis. Kata Kunci: Hak Cipta, Karya Tulis, Media Elektronik
SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA SERTA PERTIMBANGAN HAKIM (STUDI KASUS PUTUSAN PN DENPASAR NOMOR 863/PID.B/2015/PN DENPASAR) Agnes Angel Karamoy; Robert N. Warong; Meylan Maramis
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menegetahui sistem pemidanaan terhadap terhadap pelaku pembunuhan berencana pada anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 863/pid.B/2015/PN.DPS dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembunuhan berencana pada anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 863/pid.B/2015/PN.DPS. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Penerapan hukum pidana materill dalam putusan Nomor 863/.pid.B/2015/PN.DPS adalah sangat tepat. Didalam dakwaan telah terbukti terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut yang didakwakan. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut melihat penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu tindak pidana, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar. 2. Dalam memutus perkara Nomor 863/.pid.B/2015/PN.DPS. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebelum menjatuhkan putusan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa. Dari pertimbangan yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa terhadap korban yang notabene anak angkatnya termasuk perbuatan yang sangat keji dan perbuatan terdakwa telah memutus harapan orang tua kandung korban. Dan yang meringankan pertimbangan tidak ada. Kata Kunci : pertimbangan hakim, pembunuhan berencana
URGENSI PENGATURAN PENGGUNAAN MATA UANG DIGITAL MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA Chantika Gloria Leke; Meylan Maramis; Herlyanty Yuliana A. Bawole
LEX PRIVATUM Vol. 15 No. 3 (2025): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk bentuk pengaturan mengenai uang digital dalam menghadapi era digital di Indonesia dan mengetahui penerapan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan mata uang digital menurut hukum positif di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan mengenai uang digital dalam menghadapi era digital di Indonesia diselenggarakan mengacu pada lima visi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025) yang diwujudkan ke dalam lima inisiatif dengan 23 key deliverables (hasil utama) tersebar pada seluruh inisiatif. 2. Berdasarkan pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang perjudian online, kemudian diatur juga dalam Pasal 378 KUHP dan pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 3, pasal 5 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian Doni Salmanan diduga melanggar pasal berlapis yaitu UU ITE, KUHP, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kata Kunci : mata uang digital, Indonesia
Co-Authors Agnes Angel Karamoy Chantika Gloria Leke Emma V .T. Senewe Glory Jeslavsmi Laipiopa Herlyanty Yuliana A. Bawole Marvela Deibra Singkoh Robert N. Warong