Nisa, Nurulia Shalehatun
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Darurat Negara Perspektif Fiqh Siyasah Rohman, Moh. Mujibur; Nisa, Nurulia Shalehatun; Mohsi, Mohsi
Jurnal Hukum Non Diskriminatif Vol. 2 No. 2: Januari 2024
Publisher : PT. Bangun Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56854/jhdn.v2i2.287

Abstract

Dalam praktik penyelenggaraan negara atau pemerintahan sering terjadi hal-hal yang tidak normal dalam menata kehidupan kenegaraan, di mana sistem hukum yang biasa digunakan tidak mampu mengakomodasi kepentingan negara atau masyarakat. Sehingga memerlukan pengaturan tersendiri untuk menggerakkan fungsi-fungsi negara agar dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian maka penggunaan perangkat hukum biasa sejak semula haruslah mengantisipasi berbagai kemungkinan keadaan yang bersifat tidak normal agar negara dapat menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dalam tulisan ini kemudian peneliti tertarik menyimpulkan bagaimana persfektif fiqih siyasah melihat keadaan darurat negara tersebut. Kesimpulannya ialah suatu kondisi dimana keadaan negara dapat disebut darurat maka ketetapan hukum dalam bernegara akan mengikuti dan menyesuaikan selagi masih memenuhi kriteria darurat dan asas-asas keberlakuan keadaan darurat. Merujuk kembali pada kaidah fiqh tentang keadaan darurat tentunya pemerintah berhak mengeluarkan tindakan yang pada semestinya melanggar undang-undang demi tercapainya suatu kemaslahatan bagi negara maupun rakyat Indonesia.
Tinjauan Fiqh ‘Urf Terhadap Praktik Perjanjian Perkawinan (Studi Empiris Adat Dayak Ngajudi Kota Palangka Raya) Nisa, Nurulia Shalehatun
ASASI: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Prodi HKI IAI Miftahul Ulum Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36420/asasi.v2i2.195

Abstract

Marriage agreements in Indonesia are regulated in the Civil Code (KUHPerdata), Compilation of Islamic Law (KHI), and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (Marriage Law) jo. Decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 so that the marriage agreement is legal and lawful. The marriage agreement in the Dayak Ngaju indigenous people is called a symbol. Perlambang is one of a series of traditional Dayak Ngaju marriage procedures. This paper aims to analyze the practice of marriage agreements that grow and live to become a culture of the Dayak Ngaju indigenous people in Palangka Raya City when viewed from the point of view of 'Urf. This writing is the result of research qualitative or empirical studies.The marriage agreement made to the Ngaju Dayak indigenous people has an important role, even though it is part of a series of traditional marriage rituals which in fact originates from the Hindu Kaharingan religion, but in its journey along with the introduction of Islam among the people, it has experienced various adaptations and adjustments to Islamic beliefs. . So that in practice, marriage agreements in the Dayak Ngaju customary community can still be carried out and benefited even by people who are Muslim.