Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENINGKATAN KESADARAN PEJABAT DESA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN TANGGULANGIN SIDOARJO Syahroni, Muh. Arief; Rachma, Addelia Aizah; Alkansa, Ajeng Althafira; A.S.E, Muh. Firman; Firdausi, Fiqhi Akromi
KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2 (2024): KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : FKIP Universitas Samawa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa merupakan wilayah terkecil di suatu negara yang merupakan tonggak terpenting dalam keberlangsungan suatu negara. Jika masyarakat desa kehidupannya sejahtera maka negara pun menjadi sejahtera. Oleh karenanya Pemerintah Pusat menyediakan alokasi dana Pedesaan untuk menunjang terwujudnya program-program Desa. Hal ini ditegaskan dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Namun demikian masih banyak ditemui Pejabat Desa yang kurang menyadari tujuan negara tersebut. Dalam hal ini Pejabat Desa beranggapan bahwa dana yang dialokasikan untuk pembangunan desa menjadi kekuasaannya, sehingga pengelolaan dilakukan secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku. Angka korupsi desa sepanjang tahun 2023 telah mencapai 187 kasus dengan kerugian sebesar 162,25 miliar. Trend tersebut mengalami peningkatan dari yang sebelumnya terdapat 155 kasus sepanjang tahun 2022. Kurangnya kesadaran hukum Pejabat Desa menjadi salah satu faktor korupsi yang semakin merajalela. Sejatinya pemberantasan terhadap korupsi perlu dilaksanakan mengingat dampak yang ditimbulkan sangat merugikan negara terutama dalam mensejahterakan masyarakat. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap Pejabat Desa sangatlah diperlukan untuk membentuk kualitas sumber daya manusia yang baik, sehingga pembangunan dapat terlaksana secara optimal. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan pemberian pengetahuan dan pemahaman terhadap Pejabat esa. Dalam kata lain sebagai solusi utama perlu adanya sosialisasi oleh pemerintah yang diwakilkan oleh perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga yang memiliki kewajiban untuk membagi pengetahuannya dalam membantu pemerintah mensosialisasikan pedoman dan peraturan berhubungan dengan pengelolaan dana desa.
Upaya Balai Pemasyarakatan dalam Menghadapi Hambatan Klien Pemasyarakatan yang Hilang pada Saat Pembimbingan Rachma, Addelia Aizah; Ravizki, Eka Nanda
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.957

Abstract

BAPAS plays a role in guiding, assisting, and supervising the implementation of guidance so that social reintegration runs optimally. BAPAS guidance is carried out on a certain schedule so that correctional clients can be active in society and only carry out their obligations including mandatory reporting only on certain days, this certainly raises the opportunity for clients to be lost during guidance. The method in this study is empirical juridical through interviews with a socio-legal, statutory, and conceptual approach. The results of the study showed that missing correctional clients were searched for through coordination with the police. There needs to be an effort by BAPAS to prevent the loss of clients during guidance through the provision of disciplinary sanctions, verification of information during home visits, and coordination with the local community.