Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENINGKATAN KESADARAN PEJABAT DESA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN TANGGULANGIN SIDOARJO Syahroni, Muh. Arief; Rachma, Addelia Aizah; Alkansa, Ajeng Althafira; A.S.E, Muh. Firman; Firdausi, Fiqhi Akromi
KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2 (2024): KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : FKIP Universitas Samawa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa merupakan wilayah terkecil di suatu negara yang merupakan tonggak terpenting dalam keberlangsungan suatu negara. Jika masyarakat desa kehidupannya sejahtera maka negara pun menjadi sejahtera. Oleh karenanya Pemerintah Pusat menyediakan alokasi dana Pedesaan untuk menunjang terwujudnya program-program Desa. Hal ini ditegaskan dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Namun demikian masih banyak ditemui Pejabat Desa yang kurang menyadari tujuan negara tersebut. Dalam hal ini Pejabat Desa beranggapan bahwa dana yang dialokasikan untuk pembangunan desa menjadi kekuasaannya, sehingga pengelolaan dilakukan secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku. Angka korupsi desa sepanjang tahun 2023 telah mencapai 187 kasus dengan kerugian sebesar 162,25 miliar. Trend tersebut mengalami peningkatan dari yang sebelumnya terdapat 155 kasus sepanjang tahun 2022. Kurangnya kesadaran hukum Pejabat Desa menjadi salah satu faktor korupsi yang semakin merajalela. Sejatinya pemberantasan terhadap korupsi perlu dilaksanakan mengingat dampak yang ditimbulkan sangat merugikan negara terutama dalam mensejahterakan masyarakat. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap Pejabat Desa sangatlah diperlukan untuk membentuk kualitas sumber daya manusia yang baik, sehingga pembangunan dapat terlaksana secara optimal. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan pemberian pengetahuan dan pemahaman terhadap Pejabat esa. Dalam kata lain sebagai solusi utama perlu adanya sosialisasi oleh pemerintah yang diwakilkan oleh perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga yang memiliki kewajiban untuk membagi pengetahuannya dalam membantu pemerintah mensosialisasikan pedoman dan peraturan berhubungan dengan pengelolaan dana desa.
STRATEGI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS SATU SURABAYA DALAM MEMPERSIAPKAN NASIONALISASI HUKUM PIDANA Rachma, Addelia Aizah; Ravizki, Eka Nanda
Yustitia Vol. 11 No. 2 (2025): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v11i2.332

Abstract

Laws must continue to be updated in order to keep up with the dynamics of societal development. This also applies to the current Indonesian Criminal Code so that the determination of punishment can effectively achieve community welfare. The purpose of punishment in Articles 51-52 of the National Criminal Code shows that punishment is not only aimed at providing a sense of deterrence, but also as rehabilitation for prisoners. In this case, BAPAS plays a role in guiding correctional clients so they can return to society. However, the scope of the work area is too broad so that coaching cannot be maximized. BAPAS Class One Surabaya has a working area covering five regions including Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Jombang and Mojokerto. The method used in this research is empirical juridical conducted through interviews. The collected data will be analyzed descriptively-analytically. The research results show that to optimize the recovery of correctional clients, BAPAS formed Griya Abhipraya as a forum for correctional clients to develop their independence and skills.