Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Alkansa, Ajeng Althafira
Unknown Affiliation
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENINGKATAN KESADARAN PEJABAT DESA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN TANGGULANGIN SIDOARJO Syahroni, Muh. Arief; Rachma, Addelia Aizah; Alkansa, Ajeng Althafira; A.S.E, Muh. Firman; Firdausi, Fiqhi Akromi
KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2 (2024): KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : FKIP Universitas Samawa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa merupakan wilayah terkecil di suatu negara yang merupakan tonggak terpenting dalam keberlangsungan suatu negara. Jika masyarakat desa kehidupannya sejahtera maka negara pun menjadi sejahtera. Oleh karenanya Pemerintah Pusat menyediakan alokasi dana Pedesaan untuk menunjang terwujudnya program-program Desa. Hal ini ditegaskan dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Namun demikian masih banyak ditemui Pejabat Desa yang kurang menyadari tujuan negara tersebut. Dalam hal ini Pejabat Desa beranggapan bahwa dana yang dialokasikan untuk pembangunan desa menjadi kekuasaannya, sehingga pengelolaan dilakukan secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku. Angka korupsi desa sepanjang tahun 2023 telah mencapai 187 kasus dengan kerugian sebesar 162,25 miliar. Trend tersebut mengalami peningkatan dari yang sebelumnya terdapat 155 kasus sepanjang tahun 2022. Kurangnya kesadaran hukum Pejabat Desa menjadi salah satu faktor korupsi yang semakin merajalela. Sejatinya pemberantasan terhadap korupsi perlu dilaksanakan mengingat dampak yang ditimbulkan sangat merugikan negara terutama dalam mensejahterakan masyarakat. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap Pejabat Desa sangatlah diperlukan untuk membentuk kualitas sumber daya manusia yang baik, sehingga pembangunan dapat terlaksana secara optimal. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan pemberian pengetahuan dan pemahaman terhadap Pejabat esa. Dalam kata lain sebagai solusi utama perlu adanya sosialisasi oleh pemerintah yang diwakilkan oleh perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga yang memiliki kewajiban untuk membagi pengetahuannya dalam membantu pemerintah mensosialisasikan pedoman dan peraturan berhubungan dengan pengelolaan dana desa.
Disparitas Ratio Decidendi atas Status Objek Sengketa yang Sama dalam Perkara Perdata dan Pidana Alkansa, Ajeng Althafira; Ravizki, Eka Nanda
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.926

Abstract

Corruption as an extraordinary crime continues to evolve, both in terms of the number of cases and the modus operandi used. Disparity refers to the differences in sentences imposed in cases with similar characteristics, which may occur due to differences in juridical and non-juridical considerations. Ratio decidendi is the legal reasoning or basis used by judges in making decisions. This study examines the considerations of judges in the civil case in Decision No. 291/PK/Pdt/2011 and the criminal case in Decision No. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY regarding the status of land ownership at Danau UNESA Lidah. The research method used is juridical-normative. Both decisions reveal disparities in the judges' considerations.
Co-Authors A.S.E, Muh. Firman Firdausi, Fiqhi Akromi Rachma, Addelia Aizah Ravizki, Eka Nanda Syahroni, Muh. Arief