Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.547
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Yuridis JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Jurnal Darma Agung Legal Spirit Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan HUKMY : Jurnal Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Ravizki, Eka Nanda
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM (JAKSA) PELAKU TINDAK PIDANA SODOMI Qur’aniyah, Miftakhul; Ravizki, Eka Nanda
JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 4 (2024): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v32i4.4416

Abstract

Penegakan hukum merupakan bentuk perwujudan cita-cita hukum yang merujuk pada pendekatan norma dan bersifat menghukum untuk memberikan efek jera bagi pelanggarnya. Upaya penegakan hukum tentunya tidak selalu berjalan mulus sehingga akan menemui berbagai hambatan, termasuk faktor aparat penegak hukum itu sendiri. Penegakan hukum bertujuan untuk menjaga keamanan, stabilitas, dan ketertiban masyarakat, serta memastikan rasa aman masyarakat. Efektivitas penegakan hukum di Indonesia dapat terwujud apabila kesenjangan hukum dapat diatasi dan penegakan hukum dapat diimplementasikan secara ideal sebagimana harapan masyarakat. Penellitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penegakan hukum terhadap jaksa pelaku sodomi menemui beberapa hambatan, salah satunya ketidaktahuan masyarakat terkait proses hukum dan pengajuan restitusi yang merupakan hak korban. Kurangnya peran lembaga LPSK dalam pendampingan korban juga menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum terhdap jaksa pelaku sodomi dalam perkara nomor 550/Pid.Sus/2022/Pn.Jbg. Sodomi merupakan perilaku menyimpang seksual dan termasuk dalam pencabulan dikarenakan peraturan perundang-undangan belum mengatur secara tegas terkait sodomi sehingga dikategorikan sebagai perbuatan cabul yang mana tentu saja melanggar harkat martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu peraturan yang secara tegas mengatur terkait sodomi dan mampu memberikan efek jera bagi pelaku tanpa memandang siapa pelaku perbuatan tersebut sehingga efektivitas penegakan hukum dapat terwujud dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Penegakan hukum yang efektif dapat mewujudkan kepastian hukum, perlindungan kepentingan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan hukum yang terjadi di masyarakat sehingga tercipta lingkungan yang aman tanpa adanya diskriminasi hukum serta menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia.
Korban Salah Tangkap: Penjebakan Melalui Metode Pembelian Terselubung Manik, Dekha Aprillia Ronauli; Ravizki, Eka Nanda
Legal Spirit Vol 8, No 2 (2024): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v8i2.5473

Abstract

The violation of laws in all regulations related to the illicit trafficking of narcotics is an element of Narcotics Crime, which is one form of a crime that is extraordinary in nature. This makes Narcotics Crime a matter that attracts considerable attention from the wider community. Various efforts are made to combat this, one of which is through the implementation of entrapment using undercover buy methods. However, a clear and detailed definition and mechanism of this method are not present in the relevant regulations, leading to confusion in understanding and errors in its implementation. The birth of wrongful arrest victims is related to procedural defects carried out by investigators due to differences in interpretation and understanding. The research method employed is normative juridical, conducted through an examination of legislation, expert opinions, legal theories, and various relevant literature. The results of this research indicate the necessity of regulations regarding the raised topic, as it holds significant urgency
PENYELESAIAN PERKARA PENCURIAN RINGAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MADIUN Firdaus, Dimas Okta; Ravizki, Eka Nanda
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/hukmy.2024.v4i2.638-650

Abstract

Seiring berjalannya waktu, mekanisme penyelesaian pidana tidak hanya melalui pemidanaan seperti pidana penjara dan denda, namun dalam perkembangan sistem peradilan pidana juga muncul mekanisme penyelesaian lain melalui keadilan restoratif. Di tingkat kejaksaan, Kejaksaan sudah menerapkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas restorative justice dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian kecil-kecilan serta kendala dan upaya yang dihadapi Kejaksaan Negeri Kota Madiun dalam menerapkan restorative justice dalam menyelesaikan tindak pidana ringan di tingkat penuntutan. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dan data sekunder melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana pencurian kecil-kecilan berdasarkan restorative justice pada tingkat penuntutan pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun telah berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa kendala yang dihadapi.
Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor: 131/PID.B/2013/PN.MBO) Isabella, Dhea Veranica; Ravizki, Eka Nanda
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 21 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14299895

Abstract

Pembangunan dan kemajuan suatu bangsa tentu memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan dan perekonomian, akan tetapi hal ini dapat menimbulkan dampak buruk terutama terkait lingkungan hidup. Keterlibatan korporasi dalam proses pembangunan menimbulkan keprihatinan terhadap dampak lingkungan. Namun, menerapkan hukum terhadap pelanggaran lingkungan oleh perusahaan menjadi suatu tantangan yang sulit karena alasan terorganisirnya kegiatan ilegal. Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, tantangan utamanya adalah pembuktian, terutama dalam kasus pencemaran udara dan air. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan (Actus Reus dan Mens Rea) dalam pembuktian lingkungan hidup dengan maksud untuk dijadikan acuan dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana korporasi sesuai dengan teori pertanggungjawaban, serta menilai Putusan Ratio Decidendi Nomor 131/Pid.B/2013/PN. MBO yang berkaitan dengan PT. Keterlibatan Kallista Alam dalam kebakaran lahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Dalam hal ini digunakan metodologi penelitian Yuridis Normatif yang terdiri dari Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Ditemukan bahwa identifikasi unsur kesalahan melalui hubungan sebab dan akibat, teori pertanggungjawaban pidana terdiri dari Teori Identifikasi, Teori Strict Liabilty, Teori Vicarious Liability, Teori Corporate Fault dan Teori Agregasi. Ratio decidendi yang dikemukakakan oleh Majelis Hakim pada Putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO dengan mempertimbangkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, serta mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana bagi PT.KA dengan asas kehati-hatian atau precautionary principle serta diberikannya sanksi pidana tambahan untuk memulihkan keadaan lingkungan hidup yang telah terdampak tindakan kebakaran.
Harmonisasi Hukum Penjatuhan Pada Pidana Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Justice Collaborator Utama, Firdaus Rizky; Ravizki, Eka Nanda
Legal Spirit Vol. 9 No. 1 (2025): Law and Society
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v9i1.5755

Abstract

A Justice Collaborator is a perpetrator of a criminal act who cooperates with law enforcement authorities to later become a witness and provide testimony to help uncover specific criminal cases in exchange for a reduction in punishment, one of which involves premeditated murder as found in Verdict Number 798/Pid. B/2022/PN. Jkt. Sel. However, to become a Justice Collaborator, there are several conditions that need to be met. The aim of this research is to examine juridically the requirements for establishing a Justice Collaborator, as well as to analyze how the Judge's Consideration in Granting Leniency to Justice Collaborators in Verdict Number: 798/Pid. B./Jkt. Sel. The research method used in this study is the Normative Juridical method with a Conceptual Approach, Statutory Approach, and Case Approach. The results of this study show that in establishing a Justice Collaborator, several conditions must be met in accordance with the prevailing regulations, including Law No. 31 of 2014 and Supreme Court Regulation No. 4 of 2011, and judges in granting leniency to Justice Collaborators use several considerations, one of which is because the defendant becomes a Justice Collaborator and is willing to testify in court, thus shedding light on the case which was previously shrouded in confusion and misunderstanding from various parties, threatening to distort the truth and justice. The defendant's courage, honesty, and perseverance in facing various obstacles to uncovering the truth make them worthy of recognition as a Justice Collaborator and deserving of leniency.
Upaya Balai Pemasyarakatan dalam Menghadapi Hambatan Klien Pemasyarakatan yang Hilang pada Saat Pembimbingan Rachma, Addelia Aizah; Ravizki, Eka Nanda
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.957

Abstract

BAPAS plays a role in guiding, assisting, and supervising the implementation of guidance so that social reintegration runs optimally. BAPAS guidance is carried out on a certain schedule so that correctional clients can be active in society and only carry out their obligations including mandatory reporting only on certain days, this certainly raises the opportunity for clients to be lost during guidance. The method in this study is empirical juridical through interviews with a socio-legal, statutory, and conceptual approach. The results of the study showed that missing correctional clients were searched for through coordination with the police. There needs to be an effort by BAPAS to prevent the loss of clients during guidance through the provision of disciplinary sanctions, verification of information during home visits, and coordination with the local community.
URGENSI PENERAPAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK MENGENAI PENGENALAN TINDAK PIDANA PADA ANAK USIA SEKOLAH Ravizki, Eka Nanda; Fachrezzi, Farizza Taralita Arrachma; Wardani, Nila Wahyuningtyas; Alfarizi, Ramadhani Salman; Nurliana, Eka Sari
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak merupakan generasi muda yang dalam perlindungan hukum wajib dilindungi kehidupannya. Setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang kayak menyesuaikan dengan martabat tanpa pendiskriminasian. Penerapan hukum perlindungan pada anak wajib dilakukan untuk melindungi hak-hak anak selain itu tujuan lain analisis ini dibuat untuk memberikan pengenalan tindak pidana kepada anak-anak usia sekolah agar anak-anak mendapatkan sedikit pengetahuan lain mengenai hukum pidana yang dimana mengenalkan peraturan hukum dalam tindak pidana. Selain itu tujuan lain dalam analisis ini untuk mengetahui juga mengenai urgensi penerapan hukum perlindungan anak di Indonesia apakah sudah berjalan dengan baik dengan mencari tahu terkait peran pemerintah, peraturan hukum yang ada, peran masyarakat itu sendiri dalam memberikan penerapan hukum perlindungan anak kepada anak-anak usia sekolah, serta memberikan solusi juga mengenai perlindungan anak yang masih banyak permasalahan yang terjadi pada anak-anak usia sekolah. Analisa hukum ini secara metodologi merupakan metode penelitian yang menggunakan data kepustakaan melalui pendekatan terhadap sebuah statute approach (peraturan perundang-undangan). Dan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang ada seharusnya pemerintah dan penegak hukum serta masyarakat dapat menerapkan perlindungan hukum terkait tindak pidana pada anak usia sekolah. Perlu diingat bahwa semua pihak harus berpartisipasi dalam perlindungan anak, terutama masyarakat.
Disparitas Ratio Decidendi atas Status Objek Sengketa yang Sama dalam Perkara Perdata dan Pidana Alkansa, Ajeng Althafira; Ravizki, Eka Nanda
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.926

Abstract

Corruption as an extraordinary crime continues to evolve, both in terms of the number of cases and the modus operandi used. Disparity refers to the differences in sentences imposed in cases with similar characteristics, which may occur due to differences in juridical and non-juridical considerations. Ratio decidendi is the legal reasoning or basis used by judges in making decisions. This study examines the considerations of judges in the civil case in Decision No. 291/PK/Pdt/2011 and the criminal case in Decision No. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY regarding the status of land ownership at Danau UNESA Lidah. The research method used is juridical-normative. Both decisions reveal disparities in the judges' considerations.
ANALISIS KRITIS TERHADAP WEWENANG PENUNTUT UMUM DALAM PENUTUPAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN HUKUM BERDASARKAN PENYELESAIAN DI LUAR PENGADILAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF Subhan, Ahmad; Ravizki, Eka Nanda
Jurnal Yuridis Vol 11 No 1 (2024): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v11i1.7777

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara kritis indikasi kesalahan dalam pengaturan wewenang Penuntut Umum dalam penutupan perkara demi kepentingan hukum berdasarkan penyelesaian di luar pengadilan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Wewenang penutupan perkara demi kepentingan hukum berdasarkan penyelesaian di luar pengadilan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dimiliki oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 3 Perja Nomor 15 Tahun 2020 mengandung sejumlah permasalahan hukum seperti permasalahan karena terdapat ketidaksesuaian dengan teori dan praktik-praktik tentang jenis-jenis seponeering, permasalahan karena bertentangan dengan Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah mengatur bentuk diskresi penuntutan atau asas oportunitas, permasalahan karena bertentangan dengan praktik penerapan KUHAP dan KUHP dalam praktik di pengadilan sehingga restorative justice berpotensi untuk dipraperadilankan dan dilimpahkan perkaranya ke pengadilan serta permasalahan-permasalahan lainnya. Permasalahan tersebut kian jelas jika mengingat ratio legis diaturnya pelaksanaan diskresi penuntutan yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 adalah untuk menghindarkan penyalahgunaan wewenang dan tindakan negatif bernegara lainnya seperti kolusi, korupsi dan nepotisme Oleh karenanya untuk mencegah terjadinya konflik hukum dikemudian hari Jaksa Agung harus mencabut Perja Nomor 15 Tahun 2020.
Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Penyalahguna Narkotika pada Tahap Penuntutan Damayanti, Tarisa; Ravizki, Eka Nanda
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 14 No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v14i1.2729

Abstract

This study aims to explore the application of restorative justice to narcotics abusers in the prosecution process in order to see the embodiment of the theory of legal effectiveness. The type of research used is empirical juridical, with a qualitative approach. Data sourced from primary and secondary data. The data collection method was carried out by interviews and observations at the Sidoarjo District Attorney's Office, as well as a library study. Data analysis used descriptive analytical method. The results of the study show that its application is basically in accordance with the Attorney General's Guidelines Number 18 of 2021 concerning Settlement of Handling Cases of Narcotics Abuse through Rehabilitation with a Restorative Justice Approach as the Implementation of the PrinciplesMr. Litis Prosecutor. However, the existence of a concept of restorative justice that is not yet firm until problems are encountered in implementation shows that the effectiveness of the law has not been realized properly.
Co-Authors Ahmad Subhan Alfarizi, Ramadhani Salman Alkansa, Ajeng Althafira Damayanti, Tarisa Fachrezzi, Farizza Taralita Arrachma Firdaus, Dimas Okta Isabella, Dhea Veranica Manik, Dekha Aprillia Ronauli Nurliana, Eka Sari Qur’aniyah, Miftakhul Rachma, Addelia Aizah Utama, Firdaus Rizky Wardani, Nila Wahyuningtyas