Nabilla Syafira
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Permohonan Pailit Terhadap Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara : (Studi Kasus PT Indonesia Power) Nabilla Syafira; Elisatris Gultom; Deviana Yuanitasari
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 1 (2024): Februari : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i1.2084

Abstract

In debt and credit problems, bankruptcy is often the last solution to resolve the problem. State-Owned Enterprises or SOEs are also not immune from debt and credit problems that lead to bankruptcy. The regulation regarding the bankruptcy of SOEs itself is regulated in Article 2 Paragraph (5) of the Bankruptcy Law and its explanation. However, problems then arise when the subsidiaries of SOEs become bankruptcy respondents. There is no legislation that specifically regulates the bankruptcy of SOEs Subsidiaries, so this has led to confusion and debate in the community regarding the status of SOEs Subsidiaries in terms of bankruptcy. The ambiguity and debate can be seen in the implications of the bankruptcy petition case filed by the Kinarya Liman Margaseta Consortium against PT Indonesia Power, which is a Subsidiary of SOEs, namely PT PLN. This research aims to find out how the position of a SOEs Subsidiary in terms of bankruptcy is reviewed from the Bankruptcy Law and SOEs Law. The type of research used in this research is normative legal research. The research specifications used in this research are descriptive analysis. The approach used in this research is a statutory approach and case approach. Based on the results of this case study, it can be seen that when viewed from the Bankruptcy Law and the SOEs Law, basically the subsidiaries of SOEs and SOEs cannot be equated in status and position. This is supported by several theories and strengthened by the Constitutional Court Decision and the Supreme Court Decision. Thus, PT Indonesia Power's bankruptcy petition should be filed by its creditors in addition to the Minister of Finance.
PENTINGNYA IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DI ERA DIGITAL Nabilla Syafira; Siti Nurfadilah; Siti Tiara Maulia
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i7.3239

Abstract

Di era modern, di mana segala sesuatu dapat dilakukan secara digital, sangat penting untuk menerapkan Pancasila untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengganggu nilai-nilai moral dalam kehidupan. Namun, sulit untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pijakan moral dalam kehidupan digital.Dalam karya ini, penulis menggunakan metodologi studi literatur dan kepustakaan. Studi literatur mencakup pengumpulan dan analisis data dari buku, buku elektronik, jurnal, dan artikel yang relevan. Perpustakaan tidak hanya mencari informasi yang beragam dalam buku perpustakaan, tetapi juga mencari informasi yang ada di dalam buku. Penulis membaca banyak buku dari berbagai sumber untuk menemukan judul tulisan, "Pentingnya Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Era Digital." Pancasila berfungsi sebagai pedoman hidup bagi setiap orang di seluruh bangsa dan negara. nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keakyatan, dan keadilan, dalam kehidupan sehari-hari mereka. Era digital dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan; namun, masalah seperti ketidaksetaraan informasi dan akses digital yang tidak merata harus diperhatikan. Dalam proses pemerintahan digital, teknologi harus digunakan dengan hati-hati agar tidak meninggalkan sebagian masyarakat dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan dan persamaan. Dalam era digital, implementasi nilai-nilai berarti menerapkan etika, moral, dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Mengikuti prinsip-prinsip ini membantu menciptakan lingkungan internet yang lebih aman, moral, dan bermanfaat bagi semua orang dan masyarakat secara keseluruhan.Dasar Pancasila terdiri dari empat sila yang sama, plus empat sila tambahan untuk setiap sila.Era digital dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pemerintahan, tetapi ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan, seperti ketidaksetaraan informasi dan akses digital yang tidak merata. Teknologi harus digunakan dengan hati-hati dalam pemerintahan digital Pancasila Nilai-nilai Pancasila lebih berkaitan dengan moralitas, etis, dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi informasi di era modern.