Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan Sosial Politik Jurnal Media Akademik (JMA)
Nevarezita Rahmanda Arsyilhakim
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peran Serta Perkembangan Hukum Perseroan di Indonesia dalam Maraknya ISU Penyimpangan Hukum Perseroan Alfaatihah Intan Inayah; Nevarezita Rahmanda Arsyilhakim
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 1 (2024): Februari : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i1.2134

Abstract

Some of the existing issues examined in this study include: how is the development of a Limited Liability Company(hereinafter referred to as “PT”) in Indonesia after the enactment of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company? This study uses normative research. How to obtain the data used in this study the use of secondary data collection techniques. The technique of collecting secondary data obtained from the study of literature. The analysis used in this study is qualitative analysis, the data obtained will be described in the form of information and explanations, will now be studied by experts, legal theories that are relevant, and the arguments of the own author. The results showed that PT was first set out in Article 36 through Article 56 Indonesian Commercial Code(Hereinafter referred to as “KUHD”). In addition, PT is regulated in Article 1233 to Article 1356 and Article 1618 to Article 1652 of the Indonesian Civil Code(Hereinafter referred to as “Kuhperdata”). New Orde, Indonesian Government issued Law Number 1 of 1995 on PT which became the lex specialis under Indonesian legal framework over KUHPerdata and KUHD. In the Era of Reform, Indonesian Government issued Law Number 40 of 2007 regarding on Indonesian Limited Liability Company Law. New things are regulated in the Law as follows: Social Responsibility and Environment (TJSL) which is an application of the concept of Corporate Social Responsibility (CSR), changes in the company's capital, the affirmation of the board of company’s responsibillity and registration of the company's own use of Information technololgy (IT) therefore that the company registration can be performed online.
URGENSI PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR PADA IBU YANG DIDUGA BERMASALAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 754/PDT.G/2023/PA.PTK) Nevarezita Rahmanda Arsyilhakim; Khoiriyah; Djulaeka
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 7 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juli
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i7.2478

Abstract

Perkawinan adalah persatuan antara dua orang yaitu laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membangun dan membentuk keluarga/rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan tentram. Dalam rumah tangga, masalah rumah tangga bisa datang dari hal-hal kecil yang dapat menyebabkan cekcok berkepanjangan hingga akibat buruknya dapat terjadi perceraian yang dapat menyebabkan sengketa hak asuh anak. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), dengan sumber data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan Putusan No.754/Pdt.G/2023/PA.Ptk, dan untuk sumber data sekunder diperoleh dari jurnal hukum, buku, artikel hukum, bahan hukum yang diperoleh dari media sosial dan internet yang masih relevan dengan topik penelitian ini. Hak asuh anak belum mumayyiz memang seharusnya jatuh pada ibu, namun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hakim memutus hak asuh anak jatuh pada ibu, padahal ibu tersebut cukup bermasalah dan majelis hakim dalam menetapkan hak pemeliharaan/hadhanah semata-mata memperhatikan kepentingan terbaik anak.
Co-Authors Alfaatihah Intan Inayah Djulaeka Khoiriyah