Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hak Terhadap Narapidana Perempuan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang) Guntara, Bima; Kusumawardhani, Suci
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2024): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/rjih.v7i1.43501

Abstract

Correctional institutions as government bodies under the auspices of the Directorate General of Corrections, Ministry of Law and Human Rights, are places for training prisoners and correctional students in Indonesia. Prisons that exist today are not the same as prisons that existed in the past. The current prison is the result of the implementation of the correctional system (treatment system for prisoners). In this system, perpetrators of criminal acts are put into institutions not as a form of state revenge for the criminal acts they have committed, but as a place for convict training (treatment of violators). In prison, correctional inmates will not receive various forms of torture and physical suffering, but rather efforts aimed at making the perpetrators of the crime concerned aware of their mistakes. Female prisoners are citizens who must be protected and given their natural rights, including menstruation, pregnancy, childbirth and breastfeeding. This characteristic is the main basis for the need for legal protection for female prisoners. In this case, so-called female prisoners or female prisoners in correctional institutions have different needs than men, for example a woman will experience a menstrual cycle so the issue of hygiene becomes something that needs more attention. Apart from that, female inmates who are pregnant or about to give birth also need special care to ensure the health of the mother and child. When the child is born, the woman can also breastfeed.
Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika pada Tahap Penyidikan (Studi Pada Satuan Reserse Narkoba Polres Serang) Kusumawardhani, Suci
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v12i1.y2025.52084

Abstract

Masalah peredaran narkotika di Indonesia kerap kali sulit dikendalikan. Salah satu penyebabnya adalah pengaruh pergaulan bebas yang cukup marak di masyarakat. Kondisi ini diperburuk dengan masih banyaknya pengguna narkoba yang bebas berkeliaran, sehingga menimbulkan keresahan publik. Narkoba menjadi ancaman serius karena berpotensi merusak masa depan generasi muda dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menyadari bahaya tersebut, sebab keberadaan pengguna narkoba di tengah masyarakat dapat membawa dampak negatif yang luas. Para pengguna narkoba pun dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana karena telah memenuhi unsur-unsur hukum dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Mengingat tingginya angka penyalahgunaan, penyelesaian kasus pidana ini dapat ditempuh melalui pendekatan Restorative Justice (RJ). Melalui RJ, para pengguna narkoba diarahkan untuk menjalani pemulihan melalui program rehabilitasi. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memulihkan kondisi pelaku dan korban, agar mereka bisa kembali ke masyarakat tanpa mengulangi penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada aspek filosofis berupa kewajiban negara dalam memastikan pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkoba.