Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FOCUS: Journal of Social Studies QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia
Maharani, Ledina
Unknown Affiliation
Religion Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementasi Pasal 7 Ayat (1) dan (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Pelayanan Pemerintah Zahara, Juwita; Yolanda, Astri Ruli; Maharani, Ledina; Nemas, Inge; Jainah, Zainab Ompu
FOCUS Vol 5 No 2 (2024): FOCUS: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v5i2.1685

Abstract

This research examines the regulations surrounding Public Information Disclosure, which mandates that public institutions in Indonesia furnish and manage public information as part of their governmental duties. The purpose of this study is to analyze the normative aspects and practices of implementing public body obligations that are the object of Article 7 Paragraphs (1) and (3) in providing and managing public information. The research method used is normative juridical. From the results of the study, it can be concluded that Article 7 paragraphs 1 and 3 of the KIP Law have normative aspects and implementation of public body obligations. The results of the study indicate a gap between the legal norms regulated in the KIP Law and their implementation in the field. The juridical analysis identified several inhibiting factors, including diverse legal interpretations, limited supporting legal infrastructure, and lack of harmonization between the KIP Law and other sectoral regulations. The conclusion of the study is that effective implementation of Article 7 of the KIP Law requires a comprehensive approach involving legal reform, institutional strengthening, and increasing legal awareness of government officials and the public towards more transparent and accountable governance.
Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Kejaksaan Negeri Oku Timur (Studi Penetapan No. R-1/L.6.21/Eoh.2/03/2025) B, Erlina; Maharani, Ledina
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.6892

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlunya pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana ringan yang melibatkan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dengan mengedepankan keadilan restoratif sebagai solusi pemulihan sosial dan keadilan partisipatif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kejaksaan Negeri OKU Timur berdasarkan Penetapan No. R-1/L.6.21/Eoh.2/03/2025 memberikan solusi yang efektif dan manusiawi dalam menyelesaikan perkara pidana ringan dengan mengutamakan prinsip keadilan restoratif. Proses ini telah berhasil mempertemukan pelaku dan korban dalam suatu kesepakatan damai, memenuhi kebutuhan korban, menumbuhkan tanggung jawab pada pelaku, serta memulihkan hubungan sosial di masyarakat. Adapun faktor penghambat dalam upaya penerapan restorative justice ini mencakup kendala yuridis, resistensi dari korban, kurangnya pemahaman dari pelaku, keterbatasan sumber daya, dan minimnya dukungan masyarakat. Kendala-kendala tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas institusi kejaksaan, memperluas penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta membangun kolaborasi yang lebih efektif dengan aparat penegak hukum lainnya.
Co-Authors Erlina B Nemas, Inge Yolanda, Astri Ruli Zahara, Juwita Zainab Ompu Jainah