Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pembangunan Infrastuktur Jalan Tani Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Keberlanjutan Ekonomi Masyarakat Pesisir Desa Lamaninggara Muhammad Chaiddir Hajia; Muhammad Defri; La Jihat Buton
JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Juli 2024
Publisher : Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47065/jpm.v5i1.2048

Abstract

Masyarakat pesisir Desa Lamaninggara menghadapi tantangan serius dalam mencapai ketahanan pangan dan keberlanjutan ekonomi. Tujuan dari pengabdian ini adalah tersedia aksesn jalan tani sehingga masyarakat mampu meninggakat aktivitas dan terjadi peningkatan ekonomi. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan akses terhadap infrastruktur jalan tani yang memadai. Akibatnya, petani dan nelayan skala kecil mengalami keterbatasan dalam mengakses pasar untuk menjual hasil pertanian atau perikanan mereka. Selain itu, keterbatasan dalam akses sumber daya dan layanan juga menghambat kemajuan ekonomi masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, langkah utama yang diambil adalah pembangunan infrastruktur jalan tani yang memadai. Metode yang diterapkan mencakup analisis kebutuhan dan potensi lokal, konsultasi dengan masyarakat, perencanaan teknis dan administratif, implementasi proyek pembangunan infrastruktur, pelatihan dan pengembangan kapasitas, serta evaluasi dan pemantauan berkelanjutan. Diharapkan pembangunan infrastruktur jalan tani dapat meningkatkan aksesibilitas dan produktivitas ekonomi masyarakat pesisir Desa Lamaninggara. Target luaran yang diharapkan mencakup peningkatan pendapatan petani dan nelayan, diversifikasi produk pertanian dan perikanan, peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, serta peningkatan ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan.
Pemanfaatan Zakat dan Wakaf Sebagai Instrumen Efektif dalam Meningkatan Kesejahteraan Masyarakat Ali Murtadho; Muhammad Defri; Indra Ezha Noor Rizhal; Hafid Gunawan; Muhammad Wildan
TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah Vol. 2 No. 2 (2025): TADHKIRAH : Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah
Publisher : STIKes Ibnu Sina Ajibarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59841/tadhkirah.v2i2.140

Abstract

This article discusses the dynamics of zakat fatwas in Indonesia, focusing on the process of fatwa formation by the Indonesian Ulema Council (MUI) and the National Zakat Agency (BAZNAS). This study highlights how zakat fatwas are not only religious in nature, but also closely related to social and political dimensions. Through a normative and sociological approach, this article examines how zakat fatwas respond to social changes, including the expansion of zakat objects and the integration of zakat management into the national system. This study shows that zakat fatwas play an important role in strengthening zakat governance and forming collective awareness of the community in carrying out zakat obligations systematically and in an organized manner.
Analisis Kasus Wanprestasi Melalui Kaidah Fiqh Qadha’ Muhammad Jamaluddin; Muhammad Defri; Muhammad Hegel Mucthohari; Lisnawati Lisnawati
Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat Vol. 2 No. 3 (2025): Juli : Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Agama dan Filsafat Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/akhlak.v2i3.918

Abstract

This article discusses the application of qawāʿid al-fiqhiyyah (Islamic legal maxims) in the field of fiqh qaḍāʾ, focusing on judicial and procedural aspects within the Islamic legal system. The study explains the definition, scope, and significance of qawāʿid al-fiqhiyyah as general principles that serve as the foundation for decision-making in the resolution of disputes in Islamic courts. It highlights six main elements in Islamic judiciary: the judge (qadhi), the law, mahkum bihi, mahkum ‘alaihi, mahkum lahu, and legal sources, and examines several key maxims, such as the necessity to accept a judge’s ruling in cases of ijtihad, the status of a judge’s order in the use of property, the role of evidence and oaths in judicial proceedings, and the distinction between confession and evidence in legal proof. Through an analysis of these maxims, the article emphasizes that the application of qawāʿid al-fiqhiyyah is crucial for ensuring justice, legal certainty, and public benefit in Islamic judicial practice. These findings are expected to serve as a reference for the development of Islamic procedural law that is adaptive and responsive to the needs of modern society.