Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ARAH PENGATURAN TERKAIT PEMBANGUNAN PLTU DI INDONESIA SEBAGAI BENTUK KOMITMEN TERHADAP PARIS CLIMATE AGREEMENT : REGULATORY DIRECTIONS RELATED TO STEAM-FIRED POWER PLANT ESTABLISHMENT IN INDONESIA AS A FORM OF COMMITMENT TO THE PARIS CLIMATE AGREEMENT Dzahabiyyah, Nenden; Priyanta , Maret; Adharani, Yulinda
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 1 No. 2 (2022): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 1, Nomor 2, April
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v1i2.725

Abstract

ABSTRAK Perubahan iklim berdampak pada kehidupan masyarakat dan mengancam keadilan lintas generasi, untuk itulah Paris Agreement dibentuk. Salah satu sektor yang mempengaruhi perubahan iklim adalah sektor ketenagalistrikan yang contohnya adalah penggunaan bahan bakar fosil pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Artikel ini akan membahas mengenai arah pengaturan terkait dengan pembangunan PLTU di Indonesia dengan melihat juga komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat ketergantungan Indonesia terhadap PLTU masih tinggi sampai dengan tahun 2030, akan tetapi pemerintah sudah mulai menyelaraskan target kebutuhan listrik dalam negerinya melalui RUPTL 2021-2030 dengan target capaian yang tercantum pada dokumen NDC sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia dalam melaksanakan implementasi dari Paris Agreement. Persentase target pembangunan PLTU menjadi berkurang, dan target pembangunan pembangkit listrik non-energi fosil bertambah. Sehingga, dapat dikatakan bahwa sudah terlihat adanya keselarasan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia antara pemenuhan kebutuhan listrik dalam negerinya dengan tanggung jawab Indonesia sebagai pihak dalam perjanjian internasional. Kata Kunci: Paris Agreement; Perubahan Iklim; PLTU. ABSTRACT Climate change has impacts on people's lives and threatens inter-generational equity, that's why the Paris Agreement was formed. One of the sector that affects climate change is electricity, which is the use of fossil fuels in Steam-Fired Power Plants. This article will discuss the direction of regulation related to the PLTU establishment in Indonesia by looking at Indonesia's commitment to the Paris Agreement. Based on this research, Indonesia's level of dependence on PLTU is high until 2030, however, the government has begun to align its electricity demand-targets through the 2021-2030 RUPTL with the targets listed in the NDC as a form of Indonesia's responsibility on Paris Agreement. The target percentage for PLTU establishment reduced, and for the construction of non-fossil power plants is increasing. Thus, it can be said that there has been an alignment established by the government between the fulfillment of domestic electricity and responsibilities on the agreement. Keywords: Paris Agreement; Climate Change; Steam-Fired Power Plant.
KONSEP KEMITRAAN KEHUTANAN DALAM PENGATURAN PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Nur Azizah, Syifa; Priyanta , Maret; Astriani, Nadia
Media Bina Ilmiah Vol. 18 No. 6: Januari 2024
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33758/mbi.v18i6.544

Abstract

Pengelolaan hutan yang baik dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Program Perhutanan Sosial yang digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian fungsi hutan. Namun, pada penerapannya di Desa Sukadana, Kabupaten Cianjur program ini menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan kawasan hutan yang berpeluang timbulnya konflik horizontal antar masyarakat, kerusakan lingkungan, serta gangguan sosial politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mengkaji aturan pengelolaan hutan melalui konsep kemitraan kehutanan dalam program perhutanan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara library research meliputi sumber hukum primer, sekunder dan tersier serta melalui teknik field research yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji dan wawancara dengan narasumber yang ahli dalam bidang kehutanan khususnya program perhutanan sosial. Hasil dari penelitian yang dilakukan di Desa Sukadana, Kabupaten Cianjur ini pelaksanaan program perhutanan sosial melalui konsep kemitraan kehutanan ini belum terlaksana. Dan berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep kemitraan kehutanan program perhutanan sosial di Desa Sukadana tersebut terjadi ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku sehingga perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi untuk mengatasi ketidaksesuaian penerapan dengan aturan yang ada agar dapat mendukung keberlanjutan sumber daya hutan serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera