Garuda - Garba Rujukan Digital

Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Pembangunan Infrastruktur dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Pembangunan PLTU II di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon) Adharani, Yulinda
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1367.631 KB)

Izin Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap rencana pembangunan PLTU II Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan MunduÂ Kabupaten Cirebon digugat oleh masyarakat sekitar yang terkena dampak langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara.Â Artikel ini merupakan hasil penelitian terhadap kasus tersebut yang menekankan pada masalah penaatan dan penegakan Hukum Lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta upaya penyelesaian sengketa lingkungannya.Â Penelitian ini menggunakan pendekatanÂ yuridis-normatifÂ dan dianalisa secara kualitatif.Â Dari hasil penelitian diketahui bahwa pembangunan PLTU di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon tidak sejalan denganÂ beberapaÂ tujuan dalam Sustainable Development GoalsÂ pada point kesejahteran, pembangunanÂ berkelanjutan,Â dan pelestarian sumber daya alam. PLTU ini juga tidak sesuai dengan rencana tata ruang, proses penyusunan analisis dampak lingkungan tidak melibatkan masyarakat. Pengadilan mengabulkan gugatan dan memerintahkan pencabutan izin pembangunan tersebut.Â Environmental Law Compliance and Enforcement on Infrastructure Development to Achieve Sustainable Development (Case Study: Power Plant II Development in MunduÂ Subdistrict, Cirebon District)Â AbstractA lawsuit had been brought to the Administrative Court regarding the Local West Java Province Government Permit on the Power Plant II Development in Astanajapura Subdistrict and Mundu Subdistrict, Cirebon District by the directly affected local community around the power plant location. This article is the research result on the aforementioned lawsuit and will be focusing on the issues surrounding the environmental law compliance and enforcement in achieving sustainable development, as well as the environmental law dispute settlement. This research usedÂ the juridical-normative researchÂ with qualitative analysis. The article concluded that the Power Plant II development is not in line with several goals asÂ stated in the Sustainable Development Goals; such as the welfare goals, sustainable development, and the natural resources preservation. The Power Plant II is also not in accordance with the local governmentâs spatial plan, and furthermore the local community did not take any part during the environmental impact analysis process. According to the Administrative Court Decision, the Court granted the claims in the lawsuit and the permit for the Power Plant II development has been revoked.Â DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a4

Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Secara Mandiri dan Pemetaan Sosial Humaedi, Sahadi; Adharani, Yulinda; Herliani, Yusshy Kurnia
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 5, No 1 (2018): Vol 5, No. 1 (2018): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Artikel ini, berisi tentang kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri dan pemetaan sosial yang dilakukan di wilayah RW 01 Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Latar belakang ditulisnya karya ini karena adanya permasalahan sampah di lingkungan RW 01 Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Tujuan jangka pendek diadakannya kegiatan ini adalah mampu memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada khalayak sasaran tersebut mengenai pengelolaan sampah secara mandiri. Sementara tujuan jangka panjangnya adalah merubah pola dan perilaku masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Pada kegiatan ini, terdapat dua kegiatan besar yaitu kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dan kegiatan pemetaan social. Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri dilaksanakan dengan berbagai kegiatan pelatihan yang mendukung pengelolaan sampah secara mandiri. Kegiatan pelatihan ini dipandu oleh narasumber (tenaga ahli) sebagai fasilitator dan dibantu dengan seperangkat alat untuk melakukan simulasi atau praktik secara langsung. Sementara kegiatan pemetaan sosial akan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kaji-tindak. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kelompok sasaran dalam mengelola sampah secara organik dan diharapkan pula dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat.Kata Kunci: Sampah, Peningkatan Kapasitas, Pemetaan Sosial

Fungsi Izin Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus: Gugatan Penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair Di Sungai Cikijing) Astriani, Nadia; Adharani, Yulinda
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 3, No 1 (2016): JULI
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Permasalahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di KecamatanRancaekek, Kabupaten Bandung, sudah berlangsung lebih dari 20 tahun.Pencemaran Sungai Cikijing berdampak pada menurunnya produksi pertaniandan/atau perikanan. Pencemaran ini seharusnya tidak terjadi jika perusahaanmengolah limbah sebagaimana mestinya. Oleh karena itu Koalisi MelawanLimbah yang terdiri dari Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat (WALHI Jabar),Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, dan Paguyuban Warga PeduliLingkungan (PAWAPELING) menggugat penerbitan Izin Pembuangan LimbahCair (IPLC) ke Sungai Cikijing yang dikeluarkan oleh Bupati Sumedang. Penelitianini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, penelitian ini akanmemaparkan fungsi izin dalam pengendalian lingkungan dengan menganalisateori-teori hukum perizinan dan teori-teori hukum lingkungan serta penerapanteori-teori ini dalam praktek

PENERAPAN KONSEP EKOWISATA DI KECAMATAN CIHURIP KABUPATEN GARUT DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN ADHARANI, YULINDA; Zamil, Yusuf Saepul; Astriani, Nadia; Afifah, Siti Sarah
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 7, No 1 (2020): Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jppm.v7i1.25235

Berbagai wilayah di Indonesia seringkali menjadi objek wisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan dengan mengembangkan dan melestarikan sumber daya alam melalui ekowisata, yang merupakan suatu bentuk wisata yang erat dengan prinsip konservasi, menggunakan strategi konservasi untuk mempertahankan keutuhan dan keaslian ekosistem di wilayah yang masih alami, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Salah satunya objek wisata yang terdapat di Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. Artikel ini akan membahas bagaimana ekowisata dapat mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dan bagaimana konsep ekowisata diterapkan pada objek wisata yang terdapat di Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan juridis normatif dalam arti menggunakan data kepustakaan/sekunder sebagai bahan utama penelitian. Dalam hal ini digunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan sistemik.Pengembangan ekowisata harus memperhatikan prinsip ekowisata dan kesinambungan antara lingkungan, masyarakat dan pergerakan perekonomian yang terjadi sebelum dan selama ekowisata dijalankan. Selain itu, dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan ekowisata, harus memperhatikan unsur pendidikan, perlindungan, keterlibatan masyarakat lokal, pengawasan, dan konservasi. Keterlibatan penduduk lokal harus dimaksimalkanÂ dengan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

ARAH PENGATURAN TERKAIT PEMBANGUNAN PLTU DI INDONESIA SEBAGAI BENTUK KOMITMEN TERHADAP PARIS CLIMATE AGREEMENT : REGULATORY DIRECTIONS RELATED TO STEAM-FIRED POWER PLANT ESTABLISHMENT IN INDONESIA AS A FORM OF COMMITMENT TO THE PARIS CLIMATE AGREEMENT Dzahabiyyah, Nenden; Priyanta , Maret; Adharani, Yulinda
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 1 No. 2 (2022): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 1, Nomor 2, April
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v1i2.725

ABSTRAK Perubahan iklim berdampak pada kehidupan masyarakat dan mengancam keadilan lintas generasi, untuk itulah Paris Agreement dibentuk. Salah satu sektor yang mempengaruhi perubahan iklim adalah sektor ketenagalistrikan yang contohnya adalah penggunaan bahan bakar fosil pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Artikel ini akan membahas mengenai arah pengaturan terkait dengan pembangunan PLTU di Indonesia dengan melihat juga komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat ketergantungan Indonesia terhadap PLTU masih tinggi sampai dengan tahun 2030, akan tetapi pemerintah sudah mulai menyelaraskan target kebutuhan listrik dalam negerinya melalui RUPTL 2021-2030 dengan target capaian yang tercantum pada dokumen NDC sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia dalam melaksanakan implementasi dari Paris Agreement. Persentase target pembangunan PLTU menjadi berkurang, dan target pembangunan pembangkit listrik non-energi fosil bertambah. Sehingga, dapat dikatakan bahwa sudah terlihat adanya keselarasan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia antara pemenuhan kebutuhan listrik dalam negerinya dengan tanggung jawab Indonesia sebagai pihak dalam perjanjian internasional. Kata Kunci: Paris Agreement; Perubahan Iklim; PLTU. ABSTRACT Climate change has impacts on people's lives and threatens inter-generational equity, that's why the Paris Agreement was formed. One of the sector that affects climate change is electricity, which is the use of fossil fuels in Steam-Fired Power Plants. This article will discuss the direction of regulation related to the PLTU establishment in Indonesia by looking at Indonesia's commitment to the Paris Agreement. Based on this research, Indonesia's level of dependence on PLTU is high until 2030, however, the government has begun to align its electricity demand-targets through the 2021-2030 RUPTL with the targets listed in the NDC as a form of Indonesia's responsibility on Paris Agreement. The target percentage for PLTU establishment reduced, and for the construction of non-fossil power plants is increasing. Thus, it can be said that there has been an alignment established by the government between the fulfillment of domestic electricity and responsibilities on the agreement. Keywords: Paris Agreement; Climate Change; Steam-Fired Power Plant.

UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN GARAPAN MASYARAKAT KABUPATEN BERAU DIATAS KAWASAN IPPKH PT BERAU COAL: EFFORTS FOR RESOLVING CONFLICT ON COMMUNITY OWNERSHIP OF BERAU DISTRICT ABOVE PT BERAU COAL's IPPKH AREA D Lababan, Muhamad Oscario; Kurniati, Nia; Adharani, Yulinda
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 2 No. 1 (2022): LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Volume 2, Nomor 1, Okt
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v2i1.1097

ABSTRAK Konflik Lahan dan Sengketa Tanah menjadi salah satu permasalahan Hukum Agraria yang cukup rumit dan berkepanjangan. Konflik lahan yang terjadi karena ada dua subjek hukum yang mempunyai kepentingan yang berbeda dalam satu lahan yang sama menjadikan permasalahan Agraria ini menjadi suatu permasalahan yang terus terjadi sampai sekarang. Konflik Lahan di Kawasan Hutan yang terjadi di Kabupaten Berau antara PT Berau Coal Sebagai Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Kawasan Hutan Negara di Desa Gurimbang dengan Masyarakat Penggarap yang menggarap Kawasan Hutan yang sama berbekal Surat Keterangan Garapan yang diterbitkan oleh Kepala Kampung/Kepala Desa Gurimbang untuk dijadikan tanah garapan. Hal tersebut menimbulkan konflik diantara kedua belah pihak karena satu sama lain merasa berhak untuk memanfaatkan Kawasan Hutan Tersebut. Sehingga upaya penyelesaian konflik lahan ini harus dilakukan melalui jalur non-litigasi dengan skema Mediasi-Arbitrase dengan klausul perjanjian diantara kedua belah pihak yaitu ganti tanam tumbuh kepada Masyarakat Penggarap Desa Gurimbang oleh PT Berau Coal. Kata kunci: Izin Kawasan; Non-Litigasi; Tanah Garapan. ABSTRACT Land Conflicts and Land Disputes are one of the problems of Agrarian Law that is quite complicated and prolonged. Land conflicts that occur because there are two legal subjects who have different interests in the same land make this Agrarian problem a problem that continues to occur until now. Land Conflict in Forest Area that occurred in Berau regency between PT Berau Coal as the Holder of a Forest Area Loan and Use Permit (IPPKH) in the State Forest Area in Gurimbang Village and the Cultivator Community who worked on the same Forest Area armed with a Certificate of Cultivation issued by the Village Head/Head of Gurimbang Village to make Cultivator Land. This creates conflicts between the two sides because each other feels entitled to use the Forest Area. So that efforts to resolve this land conflict must be carried out through non-litigation channels with a Mediation-Arbitration scheme with an agreement clause between the two parties, namely the replacement of planting plants to the Gurimbang Village Cultivation Community by PT Berau Coal. Keywords: Area Permit; Cultivator land; Non-Litigation.

KESIAPAN REGULASI INDONESIA DALAM MENGELOLA ENERGI NUKLIR SERTA DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP: INDONESIAN REGULATION READINESS IN MANAGING NUCLEAR ENERGY AND ITS IMPACT ON THE ENVIRONMENT Pratama, Collin Adi; Priyatna, Maret; Adharani, Yulinda
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 3 No. 1 (2023): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 3, Nomor 1, Oktobe
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v3i1.1496

AbstrakIndonesia memiliki tujuan untuk mempromosikan perkembangan energi baru dan terbarukan melalui perancangan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Dalam konteks penggunaan nuklir sebagai sumber energi, perlu ada peraturan yang mengatur penggunaan energi nuklir secara khusus. Hal ini digunakan sebagai indikator kesiapan Indonesia dalam mengelola energi nuklir, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan dampak yang mungkin timbul dari penggunaan energi nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.Namun, dari hasil penelitian, terungkap bahwa penyertaan nuklir dalam RUU EBET tidak selaras dengan tujuan pembentukan RUU EBET itu sendiri, yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan penggunaan energi yang bersih dan terjangkau. Oleh karena itu, penting untuk menganalisa kesiapan Indonesia dalam mengadopsi penggunaan energi nuklir dengan cermat. Ini harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan hidup, yang jika tidak diperhatikan dengan baik, dapat mengancam kehidupan masyarakat.Kata kunci: energi; nuklir; limbah; regulasi AbstractIndonesia has a goal to promote the development of new and renewable energy through the drafting of the New and Renewable Energy draft Bill (RUU EBET). In the context of using nuclear energy as a source of power, there is a need for specific regulations to govern the use of nuclear energy. This is used as an indicator of Indonesia's readiness to manage nuclear energy while considering environmental sustainability and potential impacts from the use of nuclear energy to meet national energy needs. However, the resultsof the research have revealed that the inclusion of nuclear energy in the RUU EBET is not in line with the intended purpose of the RUU EBET itself, which should aim to enhance the use of clean and affordable energy. Therefore, it is important to carefully analyze Indonesia's readiness to adopt nuclear energy use. This analysis must take into account its environmental impact, which, if not carefully considered, could pose a threat to the lives of the population.Keywords: energy; nuclear; waste; regulations

LITERASI PANGAN SEJAK DINI KEPADA SISWA-SISWI SD DAN SOSIALISASI LP2B DI DESA TANJUNGJAYA, KAB. KARAWANG Nurlinda, Ida; Astriani, Nadia; Zamil, Yusuf Saeful; Adharani, Yulinda; Kultsum, Fatia; Widyanto, Prima Rizki
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 1 (2024): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v7i1.45172

Ketersediaan lahan untuk pertanian merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan situasi dimana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dimana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Akan tetapi, lahan pertanian di Indonesia setiap tahunnya mengalami pengurangan akibat dari alih fungsi lahan. Kabupaten Karawang merupakan wilayah yang berkembang dengan pesat dan menjadi produsen beras tertinggi kedua yang lahannya merupakan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Oleh karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjungjaya terutama mengenai ketahanan pangan dirasa tepat di lokasi ini untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka KKN-PPM. Ada pun kegiatannya berupa “Literasi Pangan Melalui Pengenalan Pangan Sejak Dini kepada Siswa-Siswi SD” dan “Sosialisasi LP2B di Desa Tanjungjaya, Kabupaten Karawang”. Metode yang digunakan pada kedua kegiatan tersebut adalah Pendidikan masyarakat dan advokasi. Hasil dari kegiatan tersebut adalah bertambahnya pemahaman dan pengetahuan siswa-siswi SDN 1 Tanjungjaya mengenai jenis-jenis pangan, dan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman aparat pemerintah desa dan masyarakat terutama petani terkait pengelolaan dan perlindungan lahan pangan (sawah).The availability of land for agriculture is one of the conditions for realizing food security. Food security is a situation where all households have both physical and economic access to food for all family members, where households are not at risk of losing both accesses. However, agricultural land in Indonesia is reduced every year due to land use change. Karawang Regency is a rapidly growing area and is the second-highest rice producer whose land is a Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) area. Therefore, community empowerment activities in Tanjungjaya Village, especially regarding food security, are considered appropriate in this location to carry out activities in the framework of KKN-PPM. There are also activities in the form of "Food Literacy through Early Food Introduction to Elementary School Students" and "LP2B Socialization in Tanjungjaya Village, Karawang Regency". The methods used in both activities are community education and advocacy. The result of this activity was an increase in the understanding and knowledge of SDN 1 Tanjungjaya students about the types of food, and an increase in knowledge and understanding of village government officials and communities, especially farmers related to the management and protection of food land (rice fields).

FUNGSI PERIZINAN DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN BANDUNG UTARA DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Adharani, Yulinda; Nurzaman, R. Adi
Bina Hukum Lingkungan Vol. 2 No. 1 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.039 KB)

Saat ini telah terjadi perubahan di KBU, pembangunan yang semakin luas dan cenderung tidak terkendali, sehingga mengakibatkan penurunan daya tampung, daya dukung dan daya lenting KBU sebagai kawasan resapan air. Pada kenyataannya KBU khususnya daerah Ledeng sebagian lahannya digunakan oleh pengembang untuk membangun kompleks perumahan. Sehingga KBU dan kawasan lainnya seperti Dago, Punclut dan lainnya terancam akan beralih fungsi dari kawasan konservasi menjadi kawasan pemukiman. Akibatnya, telah terjadi alih fungsi di kawasan tersebut yang akan berdampak seperti banjir dan tanah longsor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, memaparkan teori tentang perizinan dan tata ruang serta pembangunan berkelanjutan dikaitkan dengan kasus alih fungsi ruang. Dari hasil penelitian ini dilihat dari kasus-kasus yang ada di KBU, kebanyakan ialah apartemen dan hotel yang telah memiliki izin tetapi ternyata tidak memiliki rekomendasi gubernur. Hal ini harus menjadi perhatian para pemberi izin karena dalam Pasal 54 Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat dijelaskan perlunya rekomendasi dari gubernur untuk mendapatkan izin. Hal ini menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam penaatan hukum lingkungan yaitu lebih berhati-hati dalam mengeluarkan izin sehingga dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

KEWENANGAN DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Ruhiyat, Sandy Gustiawan; Imamulhadi, Imamulhadi; Adharani, Yulinda
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pasca berlakunya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang didalamnya menghapus, mengubah, dan melakukan pengaturan baru terhadap Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang berpengaruh terhadap kewenangan daerah dalam melaksanakan perijinan usaha yang perlu dilaksanakan dengan memperhatikan dampak lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis bahan hukum dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, teori, dan studi pustaka yang didukung dengan pendapat para ahli dibidangnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tentang kewenangan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca berlakunya undang-undang cipta kerja yang di dalamnya telah merubah ketentuan Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada substansi perizinan lingkungan, serta mengambil alih kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang seharusnya kewenangan pemerintah daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search