Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria
Fautngiljanan, Johrdan
Unknown Affiliation
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM MENGATASI KEPUNAHAN FLORA FAUNA DIKAITKAN DENGAN DEKLARASI STOCKHOLM 1972: INTERNATIONAL COOPERATION IN OVERCOMING FLORA FAUNA EXTINCTIONS RELATED TO THE 1972 STOCKHOLM DECLARATION Syukur, Amalia Nurfitria; Fautngiljanan, Johrdan
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 2 No. 1 (2022): LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Volume 2, Nomor 1, Okt
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v2i1.776

Abstract

ABSTRAK Peristiwa punahnya flora dan fauna yang marak terjadi belakangan ini, telah menunjukkan suatu ketimpangan antara pelaksanaan penegakan hukum dengan pengaturan yang ada, khususnya di dalam sistem hukum lingkungan internasional. Secara global, terdapat dua bentuk kerja sama yang dapat dilakukan untuk mengatasi kepunahan flora dan fauna, yaitu kerja sama melalui perjanjian internasional dan kerja sama melalui organisasi internasional. Dalam hal ini, terdapat prinsip-prinsip dasar dalam Deklarasi Stockholm yang mengatur terkait perlindungan flora dan fauna. Prinsip kedua dan prinsip keempat Deklarasi Stockholm merupakan landasan hukum pertama yang mengatur mengenai sustainable use. Penelitian ini secara khusus akan membahas prinsip dalam Deklarasi Stockholm sebagai dasar perlindungan terhadap flora dan fauna. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengkaji instrumen-instrumen hukum lingkungan internasional terhadap perlindungan flora dan fauna. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan normatif dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah prinsip kedua dan keempat Deklarasi Stockholm melahirkan kerjasama-kerjasama internasional melalui perjanjian internasional dan organisasi internasional, tetapi adanya kerjasama-kerjasama ini harus dibarengi dengan itikad baik dari masyarakat internasional. ABSTRACT The extinction of flora and fauna that is happening today has shown a disparity between implementation of law enforcement and the regulation, especially in international environmental law system. There are two forms of cooperation that can be carried out to overcome the extinction of flora and fauna namely cooperation through international agreements and cooperation through international organizations. In this case, there are basic principles in the Stockholm Declaration which regulates the protection of flora and fauna. The second and fourth principles of the Stockholm Declaration are the first legal basis which regulates about sustainable use. This study specifically discusses the principles in the Stockholm Declaration as the basis for the protection of flora and fauna. The purpose of this study is to analyze and examine international environmental law instruments for the protection of flora and fauna. The method used in this research is descriptive analysis with a normative approach, with data obtained from literature study. This study shows that the second and fourth principles of the Stockholm Declaration have resulted in several international cooperations through international agreements and international organizations, but the existence of such cooperation must be accompanied by good faith from the international community.
ENERGI NUKLIR DALAM NET ZERO EMISSION INDONESIA: TINJAUAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGANUKLIRAN DI INDONESIA: NUCLEAR ENERGY IN NET ZERO EMISSION INDONESIA: REVIEW OF NUCLEAR REGULATORY FRAMEWORK IN INDONESIA Fautngiljanan, Johrdan
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 2 No. 2 (2023): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 2, Nomor 2, April
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v2i2.1088

Abstract

ABSTRAK Konsep Net Zero Emission (NZE) muncul atas kesadaran akan pentingnya pencegahan kondisi iklim dunia yang semakin memburuk. Indonesia berkomitmen menetapkan NZE-nya pada tahun 2060 atau lebih cepat. Untuk mencapai hal tersebut, selain menargetkan untuk menghentikan pengoperasian pembangkit listrik yang bersumber dari bahan bakar fosil secara bertahap, pemerintah juga mewacanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir pertama. Walaupun memiliki manfaat yang signifikan, penggunaan energi nuklir juga memiliki risiko yang besar pada manusia dan lingkungan. Dalam hal ini, diperlukan kerangka hukum yang solid dan kuat untuk mengatur pemanfaatannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait ketenaganukliran yang berlaku di Indonesia dengan data yang diperoleh berdasarkan studi pustaka. Tulisan ini mendapati bahwa meskipun sudah banyak peraturan yang mengatur terkait ketenaganukliran di Indonesia, namun masih terdapat kekurangan dalam UU Ketenaganukliran yang saat ini berlaku khususnya terkait aspek keamanan dan garda aman. Kata kunci: Garda aman; Hukum Nuklir; Keamanan nuklir; Net Zero Emission. ABSTRACT The concept of Net Zero Emission arises from the awareness of the importance of preventing the world's climate conditions from getting worse. Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner. To achieve this, apart from targeting the gradual cessation of the operation of power plants sourced from fossil fuels, the government is also planning the construction of the first Nuclear Power Plant. Despite the significant benefits, the use of nuclear energy also carries significant risks to humans and the environment. In this case, a solid and strong legal framework is needed to regulate its utilization. This article uses a normative legal method, by reviewing laws and regulations related to nuclear power that apply in Indonesia with data obtained based on literature study. This paper finds that even though there are already many regulations related to nuclear weapons in Indonesia, there are still deficiencies in the current Nuclear Law, especially related to security and security aspects. Keywords: Net Zero Emission; Nuclear Law; Nuclear Security; Safeguard.
Co-Authors Syukur, Amalia Nurfitria