<![CDATA[ABSTRAK : Artikel ini menganalisis mekanisme pengawasan administrasi negara di Indonesia dengan fokus pada implementasi oleh lembaga-lembaga kunci seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman Republik Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Komisi Informasi Publik. Melalui kajian ini, diidentifikasi bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan hukum yang kuat, efektivitas pengawasan sering terhambat oleh tantangan signifikan, termasuk kekurangan sumber daya manusia, budaya birokrasi yang tidak mendukung, serta adanya regulasi yang tumpang tindih dan inkonsistensi dalam implementasi. Tantangan tambahan muncul dari tekanan politik yang dapat mempengaruhi independensi lembaga pengawas dan dari kebijakan yang tidak mendukung transparansi penuh. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, dibutuhkan upaya berkelanjutan untuk memperbaiki regulasi, memperkuat kapasitas aparatur, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Kata Kunci: Mekanisme Pengawasan, Regulasi Administrasi, Tantangan Pengawasan ABSTRACT : This article analyzes state administrative oversight mechanisms in Indonesia with a focus on implementation by key institutions such as the Supreme Audit Agency (BPK), Corruption Eradication Commission (KPK), Ombudsman of the Republic of Indonesia, State Administrative Court (PTUN), and Public Information Commission. Through this study, it was identified that while regulations such as the Law on Audit of State Financial Management and Responsibility and the Law on Public Information Disclosure provide a strong legal foundation, the effectiveness of oversight is often hampered by significant challenges, including human resource shortages, an unsupportive bureaucratic culture, and overlapping regulations and inconsistencies in implementation. Additional challenges arise from political pressures that can affect the independence of oversight institutions and from policies that do not support full transparency. To improve the effectiveness of oversight, sustained efforts are needed to improve regulations, strengthen the capacity of the apparatus, and encourage public participation in the oversight process. Keywords: Oversight Mechanisms, Administrative Regulations, Oversight Challenges.]]>
