Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.546
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nagari Law Review Veteran Law Review Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Devotion: Journal of Research and Community Service Action Research Literate (ARL) Journal of Social Research COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Journal of Comprehensive Science DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Hukum Bisnis Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Inovasi Global Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Ulil Albab
Yusuf, Hudi
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Restorasi Justice Mewujudkan Nilai dalam Penegak Hukum Yusuf, Hudi; Puspitasari, Faturullah; untoro, Utami Yustihasana
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2023): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/rjih.v6i1.33841

Abstract

Restorative justice, hambatan dan solusi yang diambil ketika Restorative justice tersebut dilakukan. Hambatan yang diketahui adalah hambatan dari internal Kepolisian yang berupa adanya rasa ketakutan dan cara pikir lama, sedanglkan dari eksternal Kepolisian yaitu rasa ego dari pihak-pihak yang berperkara, serta dari pihak pemeritah yaitu tidak adanya aturan yang dikeluarkan tentang pelaksanaan Restorative justice tersebut. Karena dalam penegakan hukum yang paling diutamakan adalah rasa keadilan baik dari pihak korban maupun dari pihak pelaku, sehingga mediasi diantara pihak tersebut sangat berpengaruh besar dalam penyelesaian perkara. Dalam pelaksanaan Restorative Justice atau mediasi hanya dapat dilaksanakan terhadap proses hukum yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku (dibawah umur) dengan istilah Diversi, namun untuk perkara pidana umum lain belum ada aturan yang mengaturnya. Penerapan Restorative justice yang dapat dilakukan dalam situasi tersebut yaitu dengan melaksanakan mediasi antar kedua belah pihak yang dituangkan dalam surat kesepakatan bersama yang disaksikan oleh tokoh agama atau tokoh masyarakat sebagai dasar dalam pelaksanaan gelar perkara penghentian penyidikan.
Kasus Jessica Kumala Wongso: Pengadilan yang Dianggap Sesat Kemudian Hari Yanti, Rama; Yusuf, Hudi
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 01 (2024): Artikel Riset Januari 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i01.3471

Abstract

Jangan pernah mengingkari kebenaran hukum dan jangan merekayasa peristiwa hukum sehingga mengakibatkan pihak yang tidak bersalah menjadi bersalah, karena alam semesta akan menunjukkan yang sebenarnya. Atau hukum yang ‘buta’ itu akan mencari Jalannya sendiri.Dokumenter viral Netflix yang berjudul “Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso” menyebabkan kasus pembunuhan Mirna Salihin kembali menjadi perbincangan kembali. Dokumenter itu membahas jalannya sidang Jessica yang dihukum karena kasus kopi sianida. "Ice Cold" menuai pro dan kontra di kalangan publik, dan cukup banyak juga orang-orang yang secara terbuka membela Jessica Wongso yang dituduh menghabisi nyawa sahabatnya sendiri. Namun, apakah sebenarnya dokumenter "Ice Cold" sudah menyajikan seluruh fakta dari persidangan? Penyusunan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah pendekatan interprestasi merupakan upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis normative. Berdasarkan tayangan Netflix, keterangan pengacara, pengakuan Jessica, pendapat para ahli dan ujaran-ujaran masyarakat. Kasus kematian Mirna Wayan Salihin adalah misterius. Dan terpidana Jessica Kumala Wongso adalah 'korban' yang dipaksa menjadi pelaku. Konspirasi hukum, bila benar ada harus diungkap seterang-terangnya. Kalau memang tidak ada konspirasi dalam kasus ini, harus juga diungkap dengan terang-benderang. Harus diungkap siapa yang bermain dan apa tujuannya?
Penerapan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dalam Kasus Pidana Putusan No.10/Pid.Sus/2022/PN Bit Kusumo, Elok Triyo; Yusuf, Hudi
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i03.3854

Abstract

Pengedaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang semakin marak dalam Masyarakat disebabkan karena harga yang jauh lebih murah dari pada sediaan farmasi yang sudah mendapatkan izin edar.Keadaan ini sangat memperihatinkan kita sebagai anggota masyarakat. Hal ini menunjukan tingkat kesadaran masyarakat akan hukum masih sangat rendah sehingga cenderung melakukan tindak pidana termasuk mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Sesungguhnya tujuan pemberian izin dalam peredaran sediaan farmasi adalah untuk melindungi masyarakat dari sediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan salah penggunaan sediaan farmasi dan alat Kesehatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 98 sampai dengan 108 dan pasal 197 UU no.36/2009. Mengapa hal ini terjadi? Apakah penerapan ketentuan undang-undang tersebut kurang Effektif? Untuk itu Penelitian ini membahas masalah tersebut dengan mengupas Putusan No. 10/Pid.Sus/2022/PNBit. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan mengkaji melalui analisis kasus menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor Perkara 10/Pid.Sus/2022/PN Bit. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan dengan menelaah semua undang-undang yang berhubungan dengan kasus dalam putusan tersebut dengan menggabungkan pendapat para ahli sehingga menjadi argumentasi hukum peneliti, dan pendekatan kasus yaitu dengan menggunakan putusan pengadilan. Dalam Putusan No,10/Pid.Sus/2022/PN Bit hakim menggunakan penilaian yuridis dan penilaian bukan yuridis atau pertimbangan Sosiologis dengan dakwaan melanggar Pasal 106 ayat 1 dan 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar dalam Putusan Pidana No.43/ Pid.Sus/ 2022/ PN Pmk Rasong, Yohannes Don Bosco Ketty; Yusuf, Hudi
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i03.3856

Abstract

Dewasa ini Pengedaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar semakin marak dalam Masyarakat . Hal ini disebabkan karena harga yang jauh lebih murah dari pada sediaan farmasi yang sudah mendapatkan izin edar.Keadaan ini sangat memperihatinkan kita sebagai anggota masyarakat. Hal ini menunjukan tingkat kesadaran masyarakat akan hukum masih sangat rendah sehingga cenderung melakukan tindak pidana termasuk mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Sesungguhnya tujuan pemberian izin dalam peredaran sediaan farmasi adalah untuk melindungi masyarakat dari sediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan salah penggunaan sediaan farmasi dan alat Kesehatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 98 sampai dengan 108 dan pasal 197 UU no.36/2009. Mengapa hal ini terjadi? Apakah penerapan ketentuan undang-undang tersebut kurang Effektif? Untuk itu Penelitian ini membahas masalah tersebut dengan mengupas Putusan No.43/Pid.Sus/2022/PN Pmk. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan mengkaji melalui analisis kasus menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pmk. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan dengan menelaah semua undang-undang yang berhubungan dengan kasus dalam putusan tersebut dengan menggabungkan pendapat para ahli sehingga menjadi argumentasi hukum peneliti, dan pendekatan kasus yaitu dengan menggunakan putusan pengadilan. Dalam Putusan No,43/Pid.Sus/2022/PN Pmk hakim menggunakan penilaian yuridis dan penilaian bukan yuridis atau pertimbangan Sosiologis dengan dakwaan melanggar Pasal 197 jo pasal 98 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
PRAKTIK KEADILAN RESTORATIF DAN EFEKTIVITASNYA DALAM MENGURANGI RESIDIVISME Aryani, Reni; Yusuf, Hudi; Eno, La Radi
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 3, No 1 Juni (2024): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v3i1 Juni.532

Abstract

ABSTRAK : Penelitian ini menyelidiki keampuhan keadilan restoratif dalam mengurangi residivisme dan elemen-elemen yang mempengaruhi keberhasilannya. Keadilan restoratif, sebuah alternatif dari sistem peradilan retributif, berfokus pada perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui percakapan dan reparasi. Menurut literatur, keadilan restoratif dapat mengurangi residivisme, meningkatkan kepuasan korban dan pelaku, dan memungkinkan rehabilitasi kerusakan. Namun, karakteristik pelaku dan korban, kualitas fasilitator, masalah budaya dan sosial ekonomi, serta desain dan implementasi program, semuanya berdampak pada keberhasilan keadilan restoratif. Tantangan yang dihadapi antara lain dukungan pemangku kepentingan, keragaman implementasi, integrasi dengan sistem hukum yang ada, sumber daya yang terbatas, dan bukti empiris tentang efektivitas. Terlepas dari tantangan-tantangan tersebut, keadilan restoratif memberikan pilihan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif terhadap sistem pidana.Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Residivisme, Implementasi PeradilanABSTRACT :  This study investigates the efficacy of restorative justice in reducing recidivism and the elements that impact its success. Restorative justice, an alternative to the retributive justice system, focuses on mending connections between offenders, victims, and communities via conversation and reparations. According to the literature, restorative justice can reduce recidivism, boost victim and offender satisfaction, and allow for harm rehabilitation. However, the characteristics of offenders and victims, facilitator quality, cultural and socioeconomic issues, and program design and implementation all have an impact on restorative justice's success. Challenges include stakeholder buy-in, implementation variability, integration with existing legal systems, limited resources, and empirical evidence of efficacy. Despite these challenges, restorative justice provides a more humanitarian and rehabilitative option to the criminal system. Keywords: Restorative Justice, Recidivism, Justice Implementation.
PERAN IDI DALAM PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN KEDOKTERAN DI INDONESIA Sahrin, Alpi; Kusuma, A M Naitul Jaya; Yusuf, Hudi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i9.10849

Abstract

This journal delves into the significant role played by the Indonesian Medical Association (IDI) in the development of medical science in Indonesia. As a leading medical professional organization in Indonesia, IDI has played a crucial role in improving medical practice standards, advocating for public health, and advancing medical research in the country. Through a comprehensive review of IDI's history, programs, and contributions, this journal aims to present a detailed overview of the concrete efforts undertaken by IDI in advancing the field of medical science in Indonesia. Using a descriptive analysis approach, this journal gathers relevant data and information to meticulously describe IDI's role in shaping and developing medical science in Indonesia. Therefore, the analytical findings of this journal will provide broad and in-depth insights for all stakeholders in the healthcare sector to better understand and appreciate the contributions and positive impact made by IDI in strengthening the national healthcare system and enhancing the quality of medical services in the country. It is hoped that this journal can serve as an important reference for academics, healthcare practitioners, policymakers, and other relevant parties in strengthening cooperation and collaboration to continue driving the advancement of medical science in Indonesia for the well-being and safety of all members of society. Jurnal ini membahas secara mendalam peran penting yang dimainkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam pengembangan ilmu pengetahuan kedokteran di Indonesia. IDI, sebagai organisasi profesi medis terkemuka di Indonesia, telah berperan secara signifikan dalam meningkatkan standar praktik medis, memperjuangkan kesehatan masyarakat, serta memajukan penelitian medis di negara ini. Melalui tinjauan yang komprehensif terhadap sejarah, program, dan kontribusi IDI, jurnal ini bertujuan menyajikan gambaran detil tentang upaya-upaya konkret yang telah dilakukan oleh IDI dalam memajukan bidang ilmu kedokteran di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif, jurnal ini mengumpulkan data dan informasi terkini yang relevan untuk menggambarkan secara seksama peran IDI dalam membentuk dan mengembangkan ilmu kedokteran di Indonesia. Oleh karena itu, hasil analisis dari jurnal ini akan memberikan wawasan yang luas dan mendalam bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang kesehatan untuk lebih memahami serta mengapresiasi kontribusi serta dampak positif yang telah dilakukan oleh IDI dalam memperkuat sistem kesehatan nasional dan meningkatkan kualitas pelayanan medis di tanah air. Diharapkan bahwa jurnal ini dapat menjadi sumber rujukan yang penting bagi para akademisi, praktisi kesehatan, pengambil kebijakan, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam memperkuat kerja sama dan kolaborasi guna terus mendorong kemajuan ilmu kedokteran di Indonesia demi kesejahteraan dan keselamatan hidup seluruh masyarakat.
PENGARUH LBH JAKARTA TERHADAP KESADARAN HUKUM KESEHATAN MASYARAKAT JAKARTA Sahrin, Alpi; Kusuma, A M Naitul Jaya; Yusuf, Hudi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i9.10985

Abstract

This study aims to explore the influence of the Jakarta Legal Aid Institute (LBH Jakarta) on increasing public legal awareness, particularly regarding their health rights. The background of this research highlights the importance of legal understanding in the health sector to ensure that the public can access healthcare services fairly and legally protected. LBH Jakarta, as an institution that provides legal aid to underprivileged communities, plays a strategic role in providing legal education and assistance on various issues, including health rights. Using a quantitative approach, this study conducts a survey of respondents who have received legal assistance from LBH Jakarta to measure their legal awareness regarding health rights, as well as the impact of the services provided by LBH Jakarta in enhancing their understanding of these issues. The findings of this study show a positive and significant impact between the services provided by LBH Jakarta and the level of legal awareness of the public in the field of health. Individuals who received information and legal assistance from LBH Jakarta demonstrated a higher level of awareness about their rights to access adequate healthcare services, protection from discrimination in healthcare access, and the importance of legal protection for patients. Furthermore, LBH Jakarta has been proven to play a crucial role in providing better understanding of the legal mechanisms that can be used to claim their health rights. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya terkait dengan hak-hak kesehatan mereka. Latar belakang dari penelitian ini adalah pentingnya pemahaman hukum dalam sektor kesehatan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan secara adil dan terlindungi secara hukum. LBH Jakarta, sebagai lembaga yang menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu, memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi hukum dan pendampingan dalam berbagai isu, termasuk hak-hak kesehatan. Dengan metode kuantitatif, penelitian ini menggunakan survei kepada responden yang pernah menerima bantuan hukum dari LBH Jakarta untuk mengukur tingkat kesadaran hukum mereka terkait hak-hak kesehatan, serta pengaruh layanan yang diberikan oleh LBH Jakarta dalam meningkatkan pemahaman mereka mengenai isu tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara layanan yang diberikan oleh LBH Jakarta dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam bidang kesehatan. Masyarakat yang menerima informasi dan pendampingan dari LBH Jakarta menunjukkan peningkatan kesadaran yang lebih tinggi mengenai hak-hak mereka dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, perlindungan terhadap diskriminasi dalam akses layanan kesehatan, serta pentingnya perlindungan hukum bagi pasien. Selain itu, LBH Jakarta juga terbukti berperan dalam memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menuntut hak-hak kesehatan mereka.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI Rumbiak, Hosea Marlodik; Nurmawati, Bernadete; Yusuf, Hudi
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 3, No 2 Desember (2024): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v3i2 Desember.574

Abstract

Abstrak : Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luarnegeri merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak konstitusional sebagai warga negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal28 Dayat 3, dimana setiap warganegera berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia diluarnegeri menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ? (2) Bagaimana Implementasi perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang tidak berdokumen?. Metode penelitian ini dilakukan dengan penelitian Yuridis Normatif. Analisis, upaya perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri mulai dari pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Perlindungan bagi TKI tidak berdokumen dapat dilakukan dengan cara perlindungan dengan pendekatan secara politis.Pendekatan politis dilakukan secara konkretyang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengupayakan perlindungan TKI di luar negeri dengan membuat perjanjian kerjasama antar Pemerintah atau G to G (Government to Goverment) dari negara pemerima mau pun negara pengirim TKI, Kerjasama G to NGO (Government to Non Government Organization), kerjasama dengan organisasi keagamaan, dan kerjasama Gto privat atau privat to privat. Kerjasama G to G dari negara penerima TKI, dilakukan dengan bentuk Momerandum of Undertanding (MoU), arrangement atau perjanjian bilateral. Selanjutnya dengan Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yang tugasnya melakukan penempatanatas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara penggunaTKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan dan memberikan pelayanan,mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan , penyelesaian masalah, sumber-sumber pembiayaan, pemberangkatan sampai pemulangan, peningkatan kualitas calon TKI, informasi, kualitas pelaksana penempatan TKI, dan peningkatan kesejahteraan TKIdan keluarganya. Ketiga, Pemberian Bantuan Kemanusiaan kepada TKI yang sedang menjalani proses peradilan di negara setempat, dikarenakan adanya tuduhanKata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja IndonesiaAbstract : Protection of Indonesian workers working abroad is part of the state's obligation to fulfill their constitutional rights as citizens. Law Number 39 of 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Workers in accordance with the mandate of the 1945 Constitution, Article 28 Dayat 3, where every citizen of the country has the right to get a decent job. The main problems in this research are (1) What are the government's efforts to provide protection for Indonesian Workers abroad according to Law Number 39 of 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad? (2) How is the implementation of legal protection for undocumented Indonesian workers abroad? This research method was carried out using Normative Juridical research. Analysis, efforts to protect Indonesian Migrant Workers (TKI) who work abroad starting from pre-placement, placement period, and post-placement. Protection for undocumented TKI can be done by protecting with a political approach.A concrete political approach is carried out by the Government to seek the protection of migrant workers abroad by making cooperation agreements between governments or G to G (Goverment to Government) from receiving countries and countries sending migrant workers, GtoNGO (Goverment to Non-Government Organization) cooperation, cooperation with religious organizations, and Gto private or private to private cooperation. G to G cooperation from countries receiving TKI, is carried out in the form of a Memorandum of Undertaking (MoU), arrangement or bilateral agreement. Furthermore, with the establishment of the National Agency for the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers (BNP2TKI), whose task is to carry out placements on the basis of written agreements between the government and the government of the country using TKI or legal entity users in the destination country and providing services, coordinating and supervising: documents, final supplies for departure, problem solving, resources. financing, departure to repatriation, improving the quality of prospective migrant workers, information, the quality of implementing migrant workers, and improving the welfare of migrant workers and their families. Third, Providing Humanitarian Assistance to TKI who are undergoing judicial proceedings in the local country, due to accusationsKeywords: Legal Protection, Indonesian Workers
SOSIALISASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN UTANG PIUTANG DI KELURAHAN KENARI, JAKARTA PUSAT Nurmawati, Bernadete; Yusuf, Hudi; Fahlevie, Rinaldi Agusta
Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Vol. 4 No. 2 (2025): Devote : Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, Juni 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/devote.v4i2.3910

Abstract

The issue of debt and credit is a part of civil legal relations that often leads to disputes within society, primarily due to a lack of understanding of legal aspects and available resolution mechanisms. This Community Service (PkM) activity was conducted in Kenari Subdistrict, Central Jakarta, with the aim of providing legal education regarding debt agreements from both civil and criminal law perspectives. The materials delivered included the basic concepts of debt and credit, types of loan agreements according to the Indonesian Civil Code (KUH Perdata), the legal requirements for valid agreements as outlined in Article 1320 of the Civil Code, and the importance of written evidence in lending transactions. Additionally, participants were informed about the legal risks involved, both in cases of breach of contract and when criminal elements such as fraud (Article 378 of the Criminal Code) or embezzlement (Article 372 of the Criminal Code) are present. Through an interactive and practical approach, this activity successfully enhanced public legal awareness regarding their rights and obligations in civil relations, and introduced alternative non-litigation dispute resolution methods such as mediation and deliberation. The participants’ enthusiasm indicated that legal education is highly necessary and relevant to everyday issues. This initiative is expected to serve as a sustainable first step toward building a more legally aware society, capable of conducting legitimate and secure transactions, and resolving disputes wisely in accordance with applicable laws.
Analisis Yuridis Normatif Terhadap Putusan Nomor 9/Pid.b/2024/PN Pemalang: Studi Kasus Pembunuhan Berencana di Kabupaten Pemalang Pambudi, Phokus Rilo; Yusuf, Hudi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 2 (2025): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15497632

Abstract

This study analyzes the decision of the Pemalang District Court Number 9/Pid.B/2024/PN Pml in a premeditated murder case. This study aims to assess the suitability of the decision with the elements of Article 340 of the Criminal Code and Article 181 of the Criminal Code which are the basis for the judge's considerations. The method used is a normative legal analysis of the trial facts, evidence, and legal considerations taken by the panel of judges. The results of the study indicate that this decision has fulfilled the elements in Article 340 of the Criminal Code and Article 181 of the Criminal Code, including the existence of planning before carrying out the crime. However, there are several aspects that can be used as evaluation material in enforcing similar cases in the future. This case not only shows how the legal system works in dealing with serious crimes, but also reveals new social dynamics due to the development of information technology, especially social media. Online acquaintances through platforms such as Facebook and Instagram have become the starting point for criminal acts, including murder. This phenomenon poses new challenges in the legal evidence process, especially regarding the perpetrator's intentions, motives, and planning. The low Human Development Index (HDI) in Pemalang Regency, especially in the aspects of education and health, also exacerbates the vulnerability of society to crimes that originate from online interactions. Low digital literacy and legal understanding are the main contributing factors. The results of this study are expected to contribute to the development of criminal law and better legal protection efforts for victims of crime, both in domestic and digital context
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Abisyfa, Muhammad Fahrudin Ade Gunawan Ayu Maysela, Vira Basri, Herlina Butarbutar, Jonner Marulitua Chrisbiantoro, Chrisbiantoro Defianti, Fifi Desiroto, Frengky Eno, La Radi Fachry Ramadhan Fahlevie, Rinaldi Agusta Faisal Santiago, Faisal Fauziyyah, Fauziyyah G, Ginanjar Goa, Marselinus Hutapea, Rinsan Maratur istiqomah istiqomah Kristina Boleng, Theodora Kusuma, A M Naitul Jaya Kusumo, Elok Triyo Lestiani, Lia Maulana, Risqi Mudjiyono, Heri Nur Fauziah, Aulia Nurmawati, Bernadete Pakpahan, Agustinus Pambudi, Phokus Rilo Puspitasari, Faturullah Rama Yanti Ramadhani, Prasya Putri Rasong, Yohannes Don Bosco Ketty Ratna Dewi Riauza Soediro, Herdy Abdullah Rumahorbo, Liberti Rumbiak, Hosea Marlodik Sahrin, Alpi Samiyono, Sugeng Saribu, Marcella Camelia Putri Dolok Satria, Gagah Stevenson, George Stiawan, Bayu Sudarso Sudarso Sunggono, Lawang Cahyo Susanto, Yokki Tarmudi, Tarmudi Umboh, Nova Konny untoro, Utami Yustihasana Yanti, Rama Zuwanda, Rifka