<![CDATA[Abstrak : Pengertian dari tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perusakan hutan pada dasarnya sudah menjadi tanggung jawab masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh perizinan berusaha terkait pemanfaatan hutan. Maka korporasi bisa dimintakan pertanggungjawaban terhadap perusakan hutan, Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembakaran liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah. Kerusakan kawasan hutan. Dalam perkaraPutusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh merupakan perkara penegakan hukum pertambangan dikawasan hutan.Hasil dari Penelitian ini dirasakan kurang adil penerapan hukumnya terhadap Pelaku kejahatan atas perkara Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh, tidak melakukan Penerapan undang-undang dan subjek hukum yang berkeadilan.Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, TambangAbstract : The definition of a criminal act by a corporation is a criminal act committed by a person based on an employment relationship or based on another relationship, either individually or collectively acting for and on behalf of the corporation inside or outside the corporate environment. Corporate criminal liability for forest destruction is basically the responsibility of communities, legal entities and/or corporations that obtain business permits related to forest utilization. So corporations can be held responsible for forest destruction. Forest destruction is the process, method or act of destroying forests through illegal burning activities, use of forest areas without permits or use of permits that conflict with the aims and objectives of granting permits in designated forest areas, which has been appointed, or is being processed for determination by the Government. Damage to forest areas. In the case of Decision Number 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh, it is a case of mining law enforcement in forest areas.The results of this research felt that the application of the law was unfair to perpetrators of crimes in the case of Decision Number 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh, not applying the law and legal subjects fairly.Keywords: Criminal Liability, Corporations, Mining]]>
