Septianda, M. Ferdi
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Strategic steps to ward off negative potential during digital campaigns ahead of the Indonesian general election in 2024 Septianda, M. Ferdi; Kurniawan, Deni
Kemudi Vol 8 No 2 (2024): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/kemudi.v8i2.6636

Abstract

Political activities such as general election campaigns in Indonesia have been elaborated on a digital basis. Digital election campaigns place the public as sources or intermediaries, in contrast to campaigns before the digital era which only placed the public as consumers or recipients. Through social media, people are free to support the candidates they want to elect. On the one hand, digital election campaigns are often used as a tool to bring down political opponents in unhealthy ways because, through social media, people are easily propagated so digital election campaigns have the potential to be filled with hoaxes, hate speech, and black campaigns. This research aims to look for strategic steps that can be taken by the government and society so that the digital campaign ahead of the 2024 elections in Indonesia is not filled with hoaxes, hate speech, and black campaigns. This research is qualitative research in the nature of a literature study to collect information relevant to the topic of discussion. The data sources used come from reference books and scientific articles. Before finding strategic steps to counteract the negative potential of digital campaigns ahead of the election, researchers first look for and analyze the factors that underlie the negative potential of digital campaigns ahead of the election. The research results show that four factors underlie the emergence of negative potential for digital campaigns ahead of the election, including ambition for power, political polarization, societal and cultural factors, and digital literacy factors. These factors were analyzed, resulting in four strategic steps that could be taken to counteract the negative potential of digital campaigns ahead of the elections in Indonesia in 2024. First, public education. second, increasing digital literacy. third, supervision and law enforcement. fourth, cooperation between institutions.
Smart People dan Smart Living: Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dalam Optimalisasi Smart City di Indonesia Septianda, M. Ferdi; Kurniawan, Deni; Afnira, Ella
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 19 No 2 (2024): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOL.19 NO.2 DESEMBER 2024
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v19i2.383

Abstract

Dimensi Smart People dan Smart Living sebagai dua dari enam dimensi konsep Smart City, merupakan pondasi untuk suksesi Smart City sekaligus menjadi alternatif dalam menyokong sektor pendidikan dan kesehatan yang dijadikan sebagai instrumen investasi SDM unggul. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan langkah-langkah strategis menerapkan Smart People dan Smart Living dalam suksesi Smart City dan mengatasi permasalahan-permasalahan pada sektor pendidikan dan kesehatan di Indonesia sehingga investasi SDM mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat studi kepustakaan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik yang dibahas. Sumber data yang digunakan berasal dari buku-buku, artikel ilmiah, dan sumber online. Penelitian ini menghasilkan beberapa langkah strategis: melalui dimensi Smart People dapat dilakukan pengembangan ekosistem pendidikan formal, non-formal, dan inklusif, serta implementasi Smart School dan Smart Campus. Pada dimensi Smart Living dapat dilakukan peningkatan infrastruktur kesehatan, penanganan penyakit kronis, perbaikan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan angka harapan hidup. Diperlukan sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, sektor kesehatan, dan masyarakat untuk mengoptimalkan pembangunan SDM unggul dalam kerangka Smart City, guna menghadapi tantangan global dan mewujudkan Indonesia yang maju.
Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah Pesisir di Pelantar II Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Yolanda, Velia; Septianda, M. Ferdi
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 5 No. 1 (2023): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v5i1.19026

Abstract

Permasalahan sampah pesisir di Pelantar II Kota Tanjungpinang telah berlangsung sejak lama. Guna memecah permasalahan tersebut, Kementrian Lingkungan Hidup memberi amanat pada seluruh wilayah Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Environmental Governance (GEG). GEG berisi prinsip yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah Kota Tanjungpinang untuk mengelola sampah pesisir dengan baik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana penerapan prinsip Good Environmental Governance dalam pengelolaan sampah pesisir di Pelantar II Kota Tanjungpinang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan jenis penelitian deskriktif untuk mendeskripsikan hasil analisa dari gejala maupun fenomena dengan fakta apa adanya. Guna mengumpulkan data primer, maka dilangsungkan wawancara secara mendalam dengan infoman. Dalam mengumpulkan data skunder maka dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi melalui jurnal, artikel, sumber internet, serta dokumen pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Tanjungpinang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip GEG di Pelantar II sudah baik, hanya saja terdapat dua prinsip yang belum terpenuhi yaitu aturan hukum dan akses untuk memperoleh keadilan. Peneliti melakukan analisa, ditemukan empat faktor penghambat yang membuat volume sampah pesisir di Pelantar II masih tinggi diantaranya aturan hukum dan sanksi belum berjalan baik, SDM tidak patuh aturan, retribusi pungutan pajak masih minim, petugas kebersihan di Pelantar II masih kurang.