Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIA (KARTU IDENTITAS ANAK) DALAM MENJAMIN PEMENUHAN HAK KONSTITUSI ANAK STATELES DI KELURAHAN PEGIRIAN KOTA SURABAYA Arya Wibisono; Achludin Ibnu Rochim; Indah Murti
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 3 No. 8 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v3i8.3208

Abstract

Anak stateless adalah anak yang tidak memiliki kewarganegaraan dari negara mana pun dan tidak memiliki orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas perawatan, perlindungan, dan pendidikan mereka. Identitas kependudukan, termasuk Kartu Identitas Anak (KIA), merupakan hak fundamental penduduk yang dijamin oleh Konstitusi 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. KIA berperan penting dalam melindungi hak anak, mempermudah akses publik, mencegah perdagangan manusia, dan mengonfirmasi identitas anak secara resmi. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan KIA untuk anak stateless di Kelurahan Pegirian, Kota Surabaya, dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menyoroti kompleksitas implementasi kebijakan tersebut, termasuk dalam aspek Standar dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya Kebijakan, Kegiatan Komunikasi dan Penegakan Antar Organisasi, Karakteristik Badan Pelaksana, Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik, serta Diposisi Pelaksana. Temuan ini memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan peneliti dalam upaya meningkatkan efektivitas dan relevansi kebijakan KIA dalam memenuhi hak-hak konstitusi anak stateless di Kelurahan Pegirian.
Integritas Birokrasi Garis Depan (Street Level Bureaucracy) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Desa, Desa Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur Nunki Bias Nirwani; Achludin Ibnu Rochim; Indah Murti
Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 3 No. 2 (2024): Juni : Journal of Research and Development on Public Policy
Publisher : Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58684/jarvic.v3i2.143

Abstract

Public service is one way for the central government to facilitate the community in data collection. Good public services can be assessed based on the quality of employees or apparatus within the agency. To fulfill this, the central government made a policy where in each region it is mandatory to have a village office, this is to facilitate the central government in providing various information about population and various programs. The role of the village apparatus has an important role in the quality of public services, especially the frontline bureaucracy. The frontline bureaucracy is someone who works in the public service, where they interact directly with the community. This research analyzes the integration of the frontline bureaucracy (Street Level Bureaucracy) in improving the quality of pubic services at the Sarirogo village office. The results of this study highlight what integrity is carried out by the Sarirogo village apparatus, especially the frontline bureaucracy, in improving the quality of existing public services. The findings provide valuable insights for the Sarirogo village apparatus and the community in the integrity of the frontline bureaucracy in improving the quality of public services in the Sarirogo village office, Sidoarjo District, Sidoarjo Regency.