Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK Tri Afinta Rahayu Takadisihang; Grace Tampongangoy; Kathleen C. Pontoh
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum sahnya perkawinan dan untuk mengetahui bagaiamana dampak perkawinan di bawah umur dan implikasinya terhadap perlindungan hak anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan sahnya perkawinan merupakan bentuk upaya untuk melindungi, menjaga, dan menghindari terjadinya penyimpangan terhadap perkawinan yang melanggar ketentuan umur, untuk menghindari terjadinya pernikahan di luar hukum dan untuk terlindungnya hak asasi fundamental agar setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks hukum, pengaturan sahnya perkawinan sangat di perlukan karena untuk menghindari beberapa hal tersebut di atas. Dalam penelitian ini, penulis membahas peraturan yang berkenaan dengan pengaturan sahnya perkawinan, seperti Undangundang republik indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dengan beberapa pasal di dalamnya yang memuat mengenai pengaturan sahnya perkawinan. 2. Perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan yang tidak sesuai dengan konteks hukum, karena tidak sesuai dengan yang di atur di dalam undang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, untuk itu memiliki beberapa dampak apabila di laksanakan. Kata Kunci : perkawinan di bawah umur, perlindungan hak anak

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KERUSAKAN SARANA JALAN DI PERUMAHAN GRIYA PANIKI INDAH Brayen Timoti Wicaksono; Sarah D. L. Roeroe; Kathleen C. Pontoh
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen atas sarana dan prasarana jalan berlubang di perumahan griya paniki indah. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Peraturan perundang-undangan yang relevan dalam menjamin hak dan kewajiban konsumen perumahan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. UndangUndang Perlindungan Konsumen ini merupakan dasar hukum utama dalam perlindungan konsumen di Indonesia, sedangkan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman juga menegaskan tentang hak-hak konsumen yang harus dipenuhi. 2. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam sektor perumahan merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang bertujuan untuk memberikan jaminan atas hak-hak konsumen serta mencegah terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh praktik usaha yang merugikan. Dalam konteks ini, pengembang perumahan (developer) sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban hukum yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. UndangUndang Perlindungan Konsumen mengatur bentuk perlindungan hukum secara preventif dan represif. Kata Kunci : kerusakan jalan, perumahan GPI

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) PADA PERKARA PERDATA DALAM ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI BITUNG Beatriks Gritania Louhenapessy; Deasy Soeikromo; Kathleen C. Pontoh
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) muncul akibat berbagai kondisi, seperti error in persona, obscuur libel, kurang pihak, gugatan prematur, atau tidak terpenuhinya syarat formil prosedural lainnya, sehingga hakim tidak dapat memeriksa pokok sengketa. Dalam konteks asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, putusan NO memiliki peran ganda. Di satu sisi, putusan ini berfungsi menyaring gugatan yang tidak memenuhi standar formil sehingga proses peradilan tidak berjalan sia-sia. Namun di sisi lain, putusan NO dapat menyebabkan proses beracara menjadi lebih panjang dan mahal ketika pihak berperkara harus mengajukan gugatan baru setelah melakukan perbaikan formil. Pada Pengadilan Negeri Bitung, sejak 2021–2025 tercatat 65 perkara berakhir dengan putusan NO, yang menunjukkan perlunya penguatan edukasi hukum, pembenahan administrasi, dan pemahaman prosedural bagi masyarakat serta kuasa hukum. Pembahasan menekankan perlunya keseimbangan antara ketertiban hukum acara dan akses terhadap keadilan, sehingga putusan NO tidak diterapkan secara berlebihan dan tetap selaras dengan tujuan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kata Kunci: Niet Ontvankelijke Verklaard, Hukum Acara Perdata, Asas Peradilan, Pengadilan Negeri Bitung.

PERLINDUNGANKONSUMENDALAM TRANSAKSIE-COMMERCE BERBASIS NICHEMARKETGUNA MENINGKATKANTARGETING KONSUMEN Gloryia Ester Heavenly Poluan; Flora P. Kalalo; Kathleen C. Pontoh
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Di Indonesia, e-Commerce mengalami perkembangan pesat, pandemi terutama selama COVID-19, dimana pandemi tersebutlah yang memicu perubahan perilaku belanja masyarakat yang sebelumnya masih menggunakan sistem tunai / transaksi langsung ditempat, sekarang sudah mulai beralih ke sistem daring / transaksi secara digital. Pertumbuhan ini juga didorong oleh kemudahan akses, promosi menarik, pengaruh sosial, iklan masif maupun tren. Di dalam ekosistem e-Commerce, terdapat marketplace, yang merupakan platform yang membuka peluang bagi berbagai penjual untuk menawarkan produk secara bersamaan. Marketplace berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli, sebagai contoh marketplace yang terkenal di Indonesia yaitu seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Perbedaan utama antara e Commerce dan marketplace terletak pada lingkup dan perannya: e-Commerce mencakup semua jenis transaksi online, sementara marketplace adalah salah satu bentuk dari e-Commerce yang memfasilitasi interaksi antara penjual dan pembeli. Meskipun Indonesia. Dapat dilihat bahwa saat ini masih banyak pengguna platform seperti masyarakat sebagai pembeli maupun pelaku bisnis sebagai penjual yang menjadi korban dari penipuan platform online maupun korban dari pencurian data penting. Dengan demikian, meskipun e Commerce memiliki banyak peluang dalam mengubah perekonomian digital, tantangan yang ada harus segera diatasi agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam menggunakan platform digital. Untuk memaksimalkan potensi e Commerce dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, sangat diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur, keamanan siber, dan promosi sistem pembayaran elektronik yang lebih aman dan baik lagi dari sebelumnya oleh pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menangani hal tersebut. Disamping itu para pengguna harus lebih bijak lagi dalam bertransaksi secara online menggunakan platform e-Commerce . dengan Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Transaksi E-Commerce, Niche Market, Targeting Konsumen.

PENGGUNAAN VIRTUAL REALITY UNTUK MEMBANTU SAKSI MEMBERIKAN KESAKSIAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA Brigitta Aurora Mingkid; Kathleen C. Pontoh; Marhcel Maramis
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta mengkaji peluang dan hambatan penggunaan teknologi Virtual Reality (VR) untuk membantu saksi memberikan kesaksian dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berpijak pada realitas bahwa ingatan manusia dalam proses pemberian kesaksian sering mengalami distorsi kognitif akibat trauma atau keterbatasan alat bantu konvensional (2D) dalam mereplikasi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), penelitian ini mengkaji relevansi teknologi imersif dalam kerangka hukum acara pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pengaturan hukum penggunaan VR saat ini belum diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun memiliki legalitas melalui perluasan alat bukti elektronik sebagaimana termuat dalam Pasal 235 ayat (1) huruf f UU No. 20 Tahun 2025, serta Pasal 5 dan 6 UU ITE. Dalam konteks ini, VR berfungsi sebagai instrumen pendukung (probative tool) untuk memperjelas keterangan saksi secara lisan. Kedua, peluang utama VR terletak pada kemampuannya sebagai alat pemulihan ingatan (memory retrieval) dan validasi spasial yang akurat berdasarkan data forensik objektif. Namun, hambatan signifikan yang ditemukan meliputi risiko munculnya ingatan palsu (false memory) akibat sifat imersif teknologi, serta ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai sertifikasi perangkat dan verifikasi digital yang seragam. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) khusus untuk mengatur standar verifikasi digital dan perlindungan hak saksi dalam penggunaan teknologi imersif di persidangan. Kata Kunci : Virtual Reality, Saksi, Pembuktian Pidana, Bukti Elektronik, Peradilan Pidana

IMPLIKASI PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) TERHADAP KEDUDUKAN KREDITUR ATAS HAK TANGGUNGAN Irene Ilahude; Elko L. Mamesah; Kathleen C. Pontoh
LEX CRIMEN Vol. 17 No. 1 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pengalihan piutang melalui cessie merupakan salah satu bentuk peralihan hak tagih dari kreditur lama kepada kreditur baru yang dalam praktiknya menimbulkan implikasi hukum terhadap keberadaan jaminan kebendaan berupa Hak Tanggungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pengalihan piutang melalui cessie serta implikasinya terhadap kedudukan kreditur atas Hak Tanggungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan piutang melalui cessie diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan pengalihan Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Berdasarkan sifat accessoir Hak Tanggungan, beralihnya piutang kepada kreditur baru mengakibatkan beralih pula hak jaminan yang melekat pada piutang tersebut. Dengan demikian, kreditur penerima cessie memperoleh kedudukan sebagai kreditur pemegang Hak Tanggungan dan tetap memiliki hak preferen dalam pelunasan piutangnya. Namun, untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditur baru, diperlukan pencatatan peralihan Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan. Tidak dilaksanakannya pencatatan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi menimbulkan sengketa, terutama apabila debitur melakukan wanprestasi atau dalam keadaan pailit. Kata Kunci: Cessie, Kreditur dan Hak Tanggungan

PENGHAPUSAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH TELANTAR MENURUT PP NO. 48 TAHUN 2025 DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM Gianike Sagemba; Telly Sumbu; Kathleen C. Pontoh
LEX CRIMEN Vol. 17 No. 2 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum penghapusan Hak Guna Bangunan atas tanah telantar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, mengidentifikasi mekanisme dan prosedur penertiban, serta memaparkan akibat-akibat hukum yang timbul dari penetapan status tanah telantar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dampak penerapan pengaturan ini terhadap kepastian hukum dan perlindungan Hak Guna Bangunan, serta memberikan rekomendasi bagi penguatan regulasi terkait peraturan penghapusan Hak Guna Bangunan akibat penelantaran dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan kajian yang lebih komprehensif terkait penghapusan Hak Guna Bangunan, penertiban tanah telantar, serta kepastian hukum bagi para pihak dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum agraria, khususnya mengenai mekanisme penertiban tanah telantar, perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, serta upaya mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam pemanfaatan tanah.. Kata Kunci : Tanah Telantar, Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2025, Penghapusan Hak Guna Bangunan, Kepastian Hukum.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search