Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX PRIVATUM LEX CRIMEN
Deicy N. Karamoy
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PENANGANAN KRISIS IKLIM DI INDONESIA MENUJU EMISI NOL BERSIH Jesika Nanda Naibaho; Donald Rumokoy; Deicy N. Karamoy
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 4 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 telah mengamanatkan salah satu hak konstitusionalitas warga negara yaitu hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini menjadi acuan bagi pemerintah Indonesia untuk membentuk berbagai peraturan perundang-undangan terkait untuk mengakomodir masalah lingkungan dan menjamin terpenuhinya hak konstitusionalitas warga negara. Namun peraturan-peraturan a quo tidak mampu mengakomodir masalah krisis iklim saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan undang-undang penanganan krisis iklim dan juga materi muatan yang akan dimasukkan ke dalam undang-undang a quo. Tulisan ini akan fokus pada pemetaan masalah krisis iklim, pembentukan undang-undang penanganan krisis iklim dengan metode Omnibus Law untuk mengakomodir masalah tumpang-tindih peraturan, koordinasi antar lembaga, dan ketertinggalan produk hukum nasional yang membutuhkan produk hukum yang lebih komprehensif dan sederhana. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Kata Kunci: Krisis Iklim, Undang-undang Penanganan Krisis Iklim, Emisi Nol Bersih
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI PROVINSI MALUKU UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 jo. UNDANG UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN Muhti Warta Rizki; Deicy N. Karamoy; Hendrik Pondaag
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 4 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing di Provinsi Maluku Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing dengan Menggunakan Bahan Peledak di Provinsi Maluku Utara berdasarkan Undang-Undang Tentang Perikanan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penegakan Hukum terhadap tindak pidana illegal fishing berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah memiliki dasar hukum yang jelas, baik dari segi definisi maupun ketentuan pidananya yang diatur dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 101. 2. pengaturan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing dengan menggunakan bahan peledak telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 sebagai bentuk perlindungan terhadap ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Larangan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 100 (b), yang menyatakan bahwa pengunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan merupakan perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp 1.200.000.000,-. Kata Kunci : illegal fishing, Maluku Utara
Co-Authors Donald Rumokoy Hendrik Pondaag Jesika Nanda Naibaho Muhti Warta Rizki