Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan JAPHTN-HAN Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara
Sapii, Rahmat Bijak Setiawan
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JAPHTN-HAN

 1 
Rekonsepsi Personalia Tenaga Ahli DPRD Melalui Studi Kasus DPRD Provinsi DKI Jakarta Sapii, Rahmat Bijak Setiawan; Muhammad Raidendy Prihasto
APHTN-HAN Vol 2 No 1 (2023): JAPHTN-HAN, January 2023
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v2i1.120

Abstract

Permasalahan pada produk legislasi daerah; lemahnya inisiatif pembentukan peraturan daerah dari DPRD; serta target Program Pembentukan Perda yang tidak tercapai. Menimbulkan pertanyaan pada tanggung jawab pekerjaan dan produktivitas dari DPRD sebagai representasi masyarakat di pemerintahan. Tenaga ahli yang bersifat sebagai unit pendukung dari DPRD, namun perannya krusial bagi DPRD dikarenakan DPRD membutuhkan tenaga ahli untuk mengisi dalam menjalankan fungsinya untuk mengisi gap pengetahuan anggota DPRD dan membantu dalam proses perancangan perda. Namun demikian dasar hukum yang mengatur mengenai Tenaga Ahli pada saat ini belum dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dari segi kualitas dan kuantitas yang ideal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Empiris melalui penelitian kualitatif dengan data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan statuta dan pendekatan empiris. Solusi dari penelitian ini adalah untuk mendorong performa DPRD DKI melalui tenaga ahli sebagai unit pendukung dengan melakukan rekonsepsi terhadap rumusan jumlah dari tenaga ahli DPRD, komponen honorarium yang berkeadilan berdasarkan pendidikan, pengalaman, dan kinerja; dan untuk mendapat tenaga ahli DPRD yang berkualitas melalui proses rekrutmen dan penilaian yang berdasarkan sistem merit. Maka dengan demikian perlu terdapat perubahan melalui Perda DKI No. 3 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2018, pemecahan permasalahan kualitas dan kuantitas pekerjaan DPRD DKI Jakarta melalui rekonsepsi personalia tenaga ahli di DPRD dapat memacu performa dan kualitas dari pekerjaan DPRD sebagai representasi political will di daerah.
Pengaturan Pengangkatan Wali Kota/Bupati oleh Gubernur: Pra dan Pasca Lahirnya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta: Regulation of the Appointment and Dismissal of Mayors/Regents by the Governor: Before and After the Enactment of the Special Region of Jakarta Law Sapii, Rahmat Bijak Setiawan; Axcel Deyong Aponno; Ahmad Reihan Thoriq
APHTN-HAN Vol 4 No 2 (2025): JAPHTN-HAN, July 2025
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v4i2.193

Abstract

Lahirnya UU DKJ membawa perubahan mendasar terhadap mekanisme pengangkatan Walikota/Bupati administratif di Jakarta. Beberapa diantaranya menghapus ketentuan pengangkatan Walikota/Bupati harus melalui pertimbangan DPRD dan berasal dari PNS yang memenuhi standar jabatan pimpinan tinggi pratama. Hal ini menimbulkan kekhawatiran atas potensi praktik politik transaksional dan ketidakpastian hukum dalam pengisian jabatan publik strategis. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan pengangkatan Walikota/Bupati sebelum dan sesudah UU DKJ serta menganalisis implikasi hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU DKJ menghilangkan prinsip meritokrasi dan pengawasan legislatif, serta bahwa pembentukan peraturan pelaksana yang memperkenalkan norma baru tanpa delegasi undang-undang adalah bertentangan dengan prinsip legalitas. Oleh karena itu, revisi UU DKJ diperlukan agar pengisian jabatan Walikota/Bupati di Jakarta tetap menjunjung asas-asas pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Co-Authors Abidin, Fikri Rafi Musyaffa Ahmad Reihan Thoriq Aponno, Axcel Deyong Axcel Deyong Aponno Muhammad Raidendy Prihasto Pratama, Yoan Dwi Puspitasari, Syalaisha Amani Susanto, Andre Hartian