Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Jurnal Hukum Lex Generalis JAPHTN-HAN Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara
Mahdi, Wahyu Laksana
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Studi Komparatif Mekanisme Pergantian Anggota Lembaga Legislatif Di Indonesia Dan Kanada: A Comparative Study of The Mechanism for Replacing Members of The Legislature In Indonesia and Canada Al Hakim, Akbar Rosyid; Fortuna, Berliana Dewi; Garini, Meza Rahmada; Shabrina, Nadhila Qisthy Nur; Mahdi, Wahyu Laksana; Arrsa, Ria Casmi
APHTN-HAN Vol 2 No 2 (2023): JAPHTN-HAN, July 2023
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v2i2.138

Abstract

Pergantian anggota legislatif merupakan suatu prosedur di mana konstituen memiliki kekuatan untuk memberhentikan anggota parlemen atau legislatif provinsi sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur pergantian anggota legislatif yang dalam undang-undang dikenal dengan pergantian antar waktu. Pemberlakuan pergantian anggota legislatif yang hendak diberlakukan di Indonesia terdapat beberapa prosedur yang harus dijalani oleh partai politik untuk melakukan mekanisme recall kepada anggotanya di lembaga legislatif. Penulis menganalisis pengaturan pergantian anggota legislatif telah di Indonesia dan Kanada serta probabilitas penerapan recall referendum dari Kanada untuk sistem hukum Indonesia. Probabilitas penerapan pergantian anggota legislatif dibahas dari aspek struktural dan aspek budaya hukum. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum doktrinal menggunakan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini merupakan perundang-undangan. konseptual dan perbandingan. Penulis menjelaskan probabilitas terhadap pergantian anggota lembaga legislatif di Indonesia dan Kanada dapat dilihat dari aspek budaya hukum serta aspek struktural.
Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Mahdi, Wahyu Laksana
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 3 No 10 (2022): Tema Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi Hukum
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v3i10.324

Abstract

After the enactment of Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital, it has implications for the regional government system. This is a logical consequence of the a quo arrangement which designs of the Archipelago Capital Authority with a special nature and all the powers attached to the agency. The new regional government system certainly reaps pros and cons because it is considered unconstitutional and the concept of regional government is ambiguous.  However, at the legal political level, the actual establishment of the Archipelago Capital Authority Agency is a manifestation of Article 18B paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which expressly states that the state recognizes and respects regional government units which are special and exclusive.
Skema Penerapan Unexplained Wealth: Reformulasi Perampasan Aset pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Mahdi, Wahyu Laksana; Garini, Meza Rahmada; Azzahra, Carissa Ivadanti
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 8 No. 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2022.8.1.85-101

Abstract

Abstract: The criminal act of corruption has developed as an extraordinary crime. Corruption eradication regulations in Indonesia still focus on non-asset so that they have not been effective in suppressing corruption crimes. The authors uses a normative juridical research with a statutory approach. The government's efforts to confiscate the assets of criminal acts of corruption have two mechanisms, namely criminal and civil in Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, as well as Law No. 7 of 2006 concerning Ratification of the United Nations Convention Against Corruption. The regulation does not yet have a comprehensive framework. Therefore, unexplained wealth as a mechanism for confiscating assets to optimize actions in criminal acts of corruption. There are three implementations of unexplained wealth. First, renewal of legal products, namely the Draft Law on Confiscation of Criminal Acts of Assets, especially corruption. Second, law enforcement officials are guided by the regulations that have been drafted in the Asset Confiscation Draft. Third, the proof mechanism uses reverse proof. Keywords: Asset Confiscation, Corruption, Mechanism, Scheme, Unexplained Wealth.
Studi Komparatif Mekanisme Pergantian Anggota Lembaga Legislatif Di Indonesia Dan Kanada: A Comparative Study of The Mechanism for Replacing Members of The Legislature In Indonesia and Canada Al Hakim, Akbar Rosyid; Fortuna, Berliana Dewi; Garini, Meza Rahmada; Shabrina, Nadhila Qisthy Nur; Mahdi, Wahyu Laksana; Arrsa, Ria Casmi
APHTN-HAN Vol 2 No 2 (2023): JAPHTN-HAN, July 2023
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v2i2.138

Abstract

Pergantian anggota legislatif merupakan suatu prosedur di mana konstituen memiliki kekuatan untuk memberhentikan anggota parlemen atau legislatif provinsi sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur pergantian anggota legislatif yang dalam undang-undang dikenal dengan pergantian antar waktu. Pemberlakuan pergantian anggota legislatif yang hendak diberlakukan di Indonesia terdapat beberapa prosedur yang harus dijalani oleh partai politik untuk melakukan mekanisme recall kepada anggotanya di lembaga legislatif. Penulis menganalisis pengaturan pergantian anggota legislatif telah di Indonesia dan Kanada serta probabilitas penerapan recall referendum dari Kanada untuk sistem hukum Indonesia. Probabilitas penerapan pergantian anggota legislatif dibahas dari aspek struktural dan aspek budaya hukum. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum doktrinal menggunakan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini merupakan perundang-undangan. konseptual dan perbandingan. Penulis menjelaskan probabilitas terhadap pergantian anggota lembaga legislatif di Indonesia dan Kanada dapat dilihat dari aspek budaya hukum serta aspek struktural.
Co-Authors Al Hakim, Akbar Rosyid Azzahra, Carissa Ivadanti Fortuna, Berliana Dewi Garini, Meza Rahmada Ria Casmi Arrsa Shabrina, Nadhila Qisthy Nur