Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Forschungsforum Law Journal Strategi Memperkuat Integritas Lembaga Peradilan Indonesia Judex Laguens
Rambe, Sultan
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Rechtvacuum Penerapan Rechterlijk Pardon dalam Pembaruan Hukum Acara Pidana di Indonesia Julranda, Rizky; Zhafirin, Fhildzha; Rambe, Sultan
Judex Laguens Vol 3 No 2 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.2.8.2025.267-288

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan melihat adanya kekosongan hukum terkait peraturan turunan dari Pasal 54 Ayat (2) KUHP Nasional. Kekosongan hukum ini dikhawatirkan membuka celah adanya kesewenangan hakim dan mempertanyakan bagaimana hak-hak korban dalam proses penegakan hukum ini. Penelitian ini akan memperjelas perkembangan asas rechterlijk pardon di Indonesia, dan menganalisis tinjauan hak korban, upaya hukum, dan urgensi peraturan pelaksana dari rechterlijk pardon. Metode penelitian hukum doktrinal digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan berupa comparative approach di beberapa negara, dan statutory approach. Penelitian menyimpulkan bahwa adanya kekosongan hukum dalam peraturan teknis dari mekanisme rechterlijk pardon ini, dan perlunya regulasi teknis untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak korban, serta mencegah reviktimisasi dan ketimpangan akses keadilan. Tanpa regulasi yang jelas, rechterlijk pardon berisiko merugikan integritas sistem peradilan.
Rechtvacuum Penerapan Rechterlijk Pardon dalam Pembaruan Hukum Acara Pidana di Indonesia Julranda, Rizky; Zhafirin, Fhildzha; Rambe, Sultan
Judex Laguens Vol 3 No 2 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.2.8.2025.267-288

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan melihat adanya kekosongan hukum terkait peraturan turunan dari Pasal 54 Ayat (2) KUHP Nasional. Kekosongan hukum ini dikhawatirkan membuka celah adanya kesewenangan hakim dan mempertanyakan bagaimana hak-hak korban dalam proses penegakan hukum ini. Penelitian ini akan memperjelas perkembangan asas rechterlijk pardon di Indonesia, dan menganalisis tinjauan hak korban, upaya hukum, dan urgensi peraturan pelaksana dari rechterlijk pardon. Metode penelitian hukum doktrinal digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan berupa comparative approach di beberapa negara, dan statutory approach. Penelitian menyimpulkan bahwa adanya kekosongan hukum dalam peraturan teknis dari mekanisme rechterlijk pardon ini, dan perlunya regulasi teknis untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak korban, serta mencegah reviktimisasi dan ketimpangan akses keadilan. Tanpa regulasi yang jelas, rechterlijk pardon berisiko merugikan integritas sistem peradilan.
Format Ideal Standar Kelayakan Proyek Penerima Green Bond sebagai Perlindungan Hukum Investor dari Risiko Praktik Greenwashing di Pasar Modal Alfandy, Muhammad Daffa; Labdawara, Naziifah; Rambe, Sultan
Forschungsforum Law Journal Vol 2 No 03 (2025): SEPTEMBER
Publisher : Fakultas Hukum |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/flj.v2i03.12151

Abstract

Penerapan konsep ekonomi hijau (green economy) dalam pembangunan perekonomian nasional menjadi titik infleksi bagi negara-negara di seluruh dunia untuk mengakselerasikan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi tidak sekadar berbicara ekonomi kerakyatan, namun juga membahas ekonomi berkelanjutan. Ekonomi berkelanjutan berfokus pada skema pembiayaan yang ditujukan untuk proyek-proyek berwawasan lingkungan, yang kemudian disebut sebagai investasi hijau (green investment). Untuk menunjang hal tersebut, OJK melalui Roadmap Keuangan Berlkelanjutan membuka ruang untuk dilakukannya penerbitan obligasi hijau (green bond) yang dilandasi oleh POJK No. 60/POJK.04/2017 yang bertujuan untuk mendanai sebagian atau seluruh proyek berwawasan lingkungan. Permasalahan hukum muncul ketika POJK  a quo tidak mengatur standar kelayakan proyek penerima green bond secara jelas sehingga membuka ruang terjadinya praktik greenwashing. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan perlu adanya standar kelayakan proyek penerima green bond sebagai instrumen perlindungan hukum bagi investor, sekaligus untuk menjamin penyaluran dana tepat sasaran serta mendukung terciptanya iklim investasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk mencegah terjadinya praktik greenwashing.
Co-Authors Alfandy, Muhammad Daffa Julranda, Rizky Labdawara, Naziifah Zhafirin, Fhildzha