<![CDATA[Abstrak Perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik membawa implikasi signifikan terhadap pengaturan perpajakan, khususnya pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital. Pemerintah merespons hal tersebut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 dengan menunjuk marketplace sebagai pemungut PPN atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian mekanisme pemungutan dan pelaporan PPN melalui marketplace dengan prinsip keadilan serta kejelasan hubungan hukum dalam konteks marketplace syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, melalui analisis terhadap ketentuan perpajakan dan prinsip hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemungutan dan pelaporan PPN oleh marketplace telah memberikan kepastian hukum dan efisiensi administrasi. Namun, penempatan marketplace sebagai pemungut pajak menimbulkan beban administratif yang kurang proporsional dengan perannya sebagai fasilitator transaksi serta belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam hukum ekonomi syariah. Kata Kunci: Marketplace Syariah, Sistem Digital, Keadilan Abstract The development of trade through electronic systems has significant implications for taxation regulations, particularly the collection of Value Added Tax (VAT) on digital transactions. The government has responded to this through Minister of Finance Regulation No. 60/PMK.03/2022 by appointing marketplaces as VAT collectors for Electronic Trading System (PMSE) transactions. This study aims to analyze the suitability of the VAT collection and reporting mechanism through marketplaces with the principles of fairness and clarity of legal relationships in the context of sharia marketplaces. The research method used is normative juridical with a legislative approach, through analysis of taxation provisions and sharia economic law principles. The results of the study indicate that the mechanism for VAT collection and reporting by marketplaces has provided legal certainty and administrative efficiency. However, the placement of marketplaces as tax collectors creates an administrative burden that is disproportionate to their role as transaction facilitators and does not fully reflect the principles of fairness and transparency in sharia economic law. Keywords: Sharia Marketplace, Digital System, Justice]]>
