Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Public Policy Journal Karimah Tauhid
Therasari, Anita
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Proses Pelaksanaan Kepengurusan Surat Pindah Datang Dan Pindah Keluar Munjin, R. Akhmad; Therasari, Anita; Seran, Gotfridus Goris
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 1 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i1.11614

Abstract

SKPWNI adalah berkas atau dokumen penting penduduk untuk melakukan perpindahan ke suatu daerah tempat tinggal baru yang ingin di tempati dalam jangka waktu lebih dari satu tahun atau kurang. Setiap penduduk yang ingin pindah wajib memiliki SKPWNI ini dan harus melaporkannya ke DISDUKCAPIL tempat asal, sesuai dengan yang ada di pasal 15 UU No 23 Tahun 2006 yang di dalamnya menjelaskan setiap penduduk WNI yang pindah tempat tinggal di wilayah NKRI wajib melaporkan ke instansi yaitu DISDUKCAPIL yang ada di Kab/Kota dan memiliki kewajiban dalam urusan pengadministrasian kependudukan daerah asal. Akan tetapi ada permasalahan pada penduduk yang melakukan pembuatan surat keterangan pindah ini, tentang bagaimana proses pembuatan SKPWNI tersebut. Maka dari itu peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan dalam pembuatan surat pindah datang dan keluar di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Bogor dengan menggunakan metode pendekatan Desktiptif Kualitatif teknik pengumpilan data observasi dan studi pustaka.
Transformasi Digital dalam Pelayanan Pembuatan Surat Pindah Datang Zulfa, Agra Alfin; Therasari, Anita; E Syahrudin; Oktavinia, Kikin; Bhakti, Muhammad Tegar Purna; Salbiah, Euis; wahyudin, cecep
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 2 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i2.11906

Abstract

Metode yang digunakan dalam pelayanan publik terus berkembang, penggunaan teknologi didalamnya tidak dapat dihindari, maka dari itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor menerapkan transformasi digital dalam pelayanannya (pembuatan surat pindah datang). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan transformasi digital di Disdukcapil Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan teori (Royyana, 2021) yang menurutnya transformasi digital merupakan perubahan suatu instansi, yang dimana melibatkan 5 indikator yaitu sdm, proses, struktur, strategi, dan adopsi teknologi. Metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif, informan penelitian ini adalah pegawai Disdukcapil Kabupaten Bogor. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan transformasi digital di Disdukcapil Kabupaten Bogor berhasil. Hal ini dapat dilihat dari penerapan trasnformasi digital yang telah dilakukan, seperti mempercepat waktu proses pelayanan, menumbuhkan budaya membaca, dan penerapan platform digital dalam pelayanan. Dampak dari penerapan transformasi digital ini adalah masyarakat tidak perlu lagi diwajibkan membawa dokumen fisik ketika hendak melakukan pelayanan surat pindah datang.
Peran Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Bawaslu Therasari, Anita; Wahyudin, Cecep; Seran, Gotfridus Goris; Ramdani, Faisal Tri; Rahmawati, Rita; Apriliyani , Neng Virly
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 7 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i7.14250

Abstract

Budaya organisasi memainkan peran penting dalam menentukan kinerja pegawai di berbagai lembaga, termasuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa budaya organisasi yang kuat dapat meningkatkan motivasi, efisien, dan produktivitas pegawai. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman mengenai bagaimana aspek-aspek dari budaya organisasi mempengaruhi kinerja pegawai di Bawaslu. Mengingat pentingnya fungsi Bawaslu dalam mengawasi proses pemilu yang adil dan demokratis, sangat penting untuk mengevaluasi dan memahami faktor-faktor budaya organisasi yang memiliki keterlibatan terhadap kinerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai di Bawaslu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, menggunakan Theory Luthans (2012: 550) adalah sebagai berikut: Norma, Filosofi, Aturan, Kerja Sama. Hasil penelitian menunjukan dapat diambil kesimpulan budaya organisasi ini memiliki peran penting terhadap kinerja pegawai ataupun pengalaman kerja pegawai, norma-norma yang diterapkan di Bawaslu seperti integritas, kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas diakui sebagai faktor utama yang membantu mengarahkan perilaku dan sikap yang diharapkan dari setiap pegawai.
Peran Bawaslu dalam Implementasi Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Pemilu Therasari, Anita; Wahyudin, Cecep; Apriliani, Afmi; Maruapey, Muhammad Husein; Saepudin; Hermawan, Denny
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 9 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i9.14350

Abstract

Bawaslu telah menjalankan berbagai kebijakan dan strategi pengawasan untuk meminimalkan dan menindak pelanggaran pemilu. Kebijakan tersebut mencakup pemantauan langsung di lapangan, penggunaan teknologi informasi untuk pelaporan dan penanganan kasus, serta kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk partai politik, masyarakat sipil, dan media massa. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan melakukan tinjauan pustaka dan Kuesioner di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab Bogor yang dijadikan sumber data. Hasil yang didapatkan adalah Peran Bawaslu sudah cukup efektif dalam menanganin pelanggaran pemilu, meskipun menghadapi beberapa tantangan dalam sumber daya. Tindakan pembinaan kepegawaian dan efisiensi dalam penanganan kasus-kasus pemilu merupakan langkah positif dalam menjaga integritas pemilu. Adanya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran bawaslu dalam mengimplementasikan kebijakan terhadap pelanggaran berdasarkan George C Edwards III (dikutip Subarsono, 2005:90), menyebutkan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau Sikap-Sikap, san Struktur Birokrasi. Dapat disimpulkan Bawaslu sudah cukup baik dalam melaksanakan kebijakan terhadap adanya pelanggaran pemilu.
Effectiveness of the Digital Population Identity (IKD) Program at the Population and Civil Registration Office of Bogor Regency Therasari, Anita; Salbiah, Euis; Apriliyani, Neng Virly
Public Policy Journal Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/ppj.v6i2.2973

Abstract

The implementation of the Digital Population Identity (IKD) is one of the government’s efforts to digitize public services, particularly in the area of civil registration. This study aims to evaluate the effectiveness of the IKD program conducted by the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) of Bogor Regency. The research uses a descriptive quantitative approach to gain a statistical picture of public perceptions of the program. Data were collected from 100 respondents through a structured questionnaire, supported by interviews with key officers at Disdukcapil. The effectiveness of the IKD program was measured using five dimensions proposed by Sutrisno (2010): program understanding, target accuracy, timeliness, goal achievement, and actual change. The results of this study indicate that the IKD program in Bogor Regency is considered effective, with an overall average score of 3.83, categorized as "good." The highest score was achieved in the program understanding dimension (3.97), which shows that most of the community already understands how to access and use IKD services. However, the lowest score was found in the timeliness dimension (3.71), indicating that technical issues such as poor internet access, limited digital literacy, and application errors are still obstacles in the field. Interviews also revealed that socialization efforts must be strengthened, and the system interface must be simplified to accommodate citizens with low digital skills. This study contributes by filling the research gap on the regional implementation of digital identity services from a quantitative perspective. While previous studies often focused on national-level policies or technological design, this research provides empirical evidence of how the IKD program performs in practice at the local level. The findings suggest that strengthening public understanding is key to increasing program effectiveness. Policymakers are encouraged to improve education, infrastructure, and application usability to ensure inclusive and sustainable digital public services.
Co-Authors Apriliani, Afmi Apriliyani , Neng Virly Apriliyani, Neng Virly Bhakti, Muhammad Tegar Purna Denny Hermawan, Denny E Syahrudin Euis Salbiah Gotfridus Goris Seran Muhammad Husein Maruapey Oktavinia, Kikin R. Akhmad Munjin Ramdani, Faisal Tri Rita Rahmawati Saepudin Wahyudin, Cecep Zulfa, Agra Alfin