Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) MUNJIN , R. AKHMAD; Zidane, Muhammad Rafi Diaz; SERAN, MUHAMMAD YUSUF GOTFRIDAUS GORIS
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 2 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i2.11867

Abstract

Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor bertanggung jawab dalam mengelola pajak daerah dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak untuk mendukung pembangunan di kota Bogor. Dua pendekatan strategis yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan pajak Bumi Bangunan adalah intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi bertujuan mengoptimalkan penerimaan dari objek dan subjek pajak yang telah terdaftar, sementara ekstensifikasi berfokus pada penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Berdasarkan hasil pembahasan, Bapenda menerapkan strategi intensifikasi melalui serangkaian proses pemeriksaan dan penyuluhan. Ekstensifikasi dilakukan dengan melakukan pendataan dan penelusuran lapangan untuk menemukan Wajib Pajak baru. Meskipun dihadapkan pada hambatan yang bervariasi, penerapan kedua strategi tersebut terlihat berhasil, terutama dilihat dari peningkatan pendapatan pajak Bumi Bangunan dari tahun 2020 hingga akhir 2022.
Kualitas Pelayanan Pajak Bumi Bangunan di BAPENDA Kota Bogor Zidane, Muhammad Rafi Diaz; Nugraha, Rayhan Cahya; Septiana, Prayoga; Ginaldo, Kevin; Samsi, Adrianus; Abin, Gabriella Rosayati; Laia, Heri Wansyah; Seran, Gotfridus Goris; Apriliyani, Neng Virly
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 9 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i9.14776

Abstract

Di Indonesia, kepemilikan atau penggunaan tanah dan bangunan seringkali dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). UU Pajak PBB mengatur siapa yang memiliki dan memanfaatkan bangunan dan real estate. Namun menurut penelitian Siahan tahun 2013, pajak PBB diberlakukan pada pemakaman, rumah sakit, panti asuhan, situs cagar budaya, dan tempat ibadah; Oleh karena itu pelayanan perpajakan perlu lebih ditingkatkan lagi agar dapat memuaskan wajib pajak. Sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib memelihara dan mengganti prasarana dan sarana pelayanan publik agar dapat menyelenggarakan prasarana, sarana, dan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, terkini, dan berkelanjutan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui tingkat pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diberikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor dari segi kualitas. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif berdasarkan metodologi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PBB Bapenda Kota Bogor biasanya memberikan pelayanan prima. Hal ini ditegaskan oleh ciri-ciri layanan berkualitas tinggi: berwujud, responsif, terjamin, empati, dan dapat diandalkan. Namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti ketatnya proses penerbitan SPPT, ketersediaan informasi yang menyeluruh, dan pemeliharaan fasilitas ruang layanan.
Analysis of Digital Governance Implementation in Land and Building Tax Management Wahyudin, Cecep; Munjin, R. Akhmad; Zidane, Muhammad Rafi Diaz
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol. 11 No. 3 (2025): Desember 2025
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/8smxeh18

Abstract

Digital transformation in public services has become an urgent necessity to meet demands for efficiency, transparency, and the optimization of regional revenue. This study aims to analyze the implementation of digital governance as a strategy to increase Land and Building Tax (PBB) revenue at the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Bogor City. The urgency of this research lies in the need to integrate digital technology into the regional taxation system to address challenges such as digital literacy, public participation, and inefficiencies in conventional systems. This research uses a quantitative approach. The theoretical framework used is the digital governance framework, which includes three dimensions: digital strategy, digital policy, and digital standards. The results show that the implementation of digital governance at Bapenda Bogor is categorized as “good,” with an average score of 3.83 from employees and 3.56 from taxpayers. A significant increase in PBB revenue was recorded following the digitalization of E-SPPT, as indicated by tax realization surpassing the targets from 2021 to 2024. The main obstacles lie in public digital literacy, limited human resources, and a lack of outreach. The novelty of this research lies in its integrative approach, linking SPBE regulations, local digital strategies, and the practical application of tax services through the E-SPPT platform. This study provides both theoretical and practical contributions to the development of more inclusive, sustainable, and responsive digital policies at the regional level.