Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Madani : Indonesian Journal of Civil Society Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum
Hardyati, Desty Puteri
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN PADA KASUS NOVIA WIDYASARI: Hukum Administrasi Negara Hardyati, Desty Puteri; Aji, Muhammad Lutfi; Putra, Razaqa Haffian
LONTAR MERAH Vol. 5 No. 1 (2022): Lontar Merah
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v5i1.2576

Abstract

AbstrakKode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi untuk mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggota profesi mengenai profesi seharusnya dijalankan dan menjamin mutu profesi.. Etika profesi berlaku kepada semua profesi yang ada, khususnya profesi hukum. Profesi hukum merupakan suatu kegiatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan usaha mewujudkan dan memelihara ketertiban masyarakat agar terciptanya keadilan sesuai dengan tujuan hukum. Salah satu profesi penegak hukum yang disertai oleh kode etik profesi adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Eksistensi kode etik POLRI dalam hal etika kelembagaan dan etika kemasyarakatan bertujuan untuk mendukung kinerja POLRI dan menjaga profesionalitas POLRI dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Pelanggaran kode etik terjadi pada kasus Novia Widyasari perbuatan Bripda Randy tidak mencerminkan profesinya sebagai anggota POLRI sehingga menciderai keprofesionalan profesi polisi. Tampak pada kasus ini bahwa penegakan kode etik POLRI Tidak hanya terbatas pada etika dalam menjalankan profesi. Namun juga bertujuan untuk menjaga profesionalisme dan integritas anggota POLRI yang mencerminkan sebagai penegak hukum. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sidang kode etik terhadap pelaku. Untuk mencapai tujuan penulisan yaitu mengetahui relevansi pelaku diadili melalui sidang kode etik maka dibutuhkan metode penulisan. Penulisan menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus untuk menjawab permaslaahan yang ada.
IMPLEMENTASI PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN PADA KASUS NOVIA WIDYASARI Hardyati, Desty Puteri; Aji, Muhammad Lutfi; Putra, Razaqa Haffian
LONTAR MERAH Vol. 5 No. 1 (2022): Lontar Merah
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v5i1.2636

Abstract

Kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi untuk mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggota profesi mengenai profesi seharusnya dijalankan dan menjamin mutu profesi.. Etika profesi berlaku kepada semua profesi yang ada, khususnya profesi hukum. Profesi hukum merupakan suatu kegiatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan usaha mewujudkan dan memelihara ketertiban masyarakat agar terciptanya keadilan sesuai dengan tujuan hukum. Salah satu profesi penegak hukum yang disertai oleh kode etik profesi adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Eksistensi kode etik POLRI dalam hal etika kelembagaan dan etika kemasyarakatan bertujuan untuk mendukung kinerja POLRI dan menjaga profesionalitas POLRI dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Pelanggaran kode etik terjadi pada kasus Novia Widyasari perbuatan Bripda Randy tidak mencerminkan profesinya sebagai anggota POLRI sehingga menciderai keprofesionalan profesi polisi. Tampak pada kasus ini bahwa penegakan kode etik POLRI Tidak hanya terbatas pada etika dalam menjalankan profesi. Namun juga bertujuan untuk menjaga profesionalisme dan integritas anggota POLRI yang mencerminkan sebagai penegak hukum. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sidang kode etik terhadap pelaku. Untuk mencapai tujuan penulisan yaitu mengetahui relevansi pelaku diadili melalui sidang kode etik maka dibutuhkan metode penulisan. Penulisan menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus untuk menjawab permaslaahan yang ada.
Pendampingan Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis Kearifan Lokal dalam Mendukung Desa Wisata Suwandoko, Suwandoko; Winanta, Rizza Arge; Hardyati, Desty Puteri
Madani : Indonesian Journal of Civil Society Vol. 7 No. 1 (2025): Madani : Februari 2025
Publisher : Politeknik Negeri Cilacap

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35970/madani.v7i1.2265

Abstract

The Polengan Village Government, Srumbung District, Magelang Regency has a problem in organizing tourist villages. The problem is the lack of community participation to support tourist villages. The Polengan Village Government has not been optimal in managing village government governance to support tourist villages. Based on this, assistance was provided for village government governance based on local wisdom in supporting tourist villages in Polengan Village, Srumbung District, Magelang Regency. The activities carried out were the socialization of village institutions in organizing village government, socialization of community participation in formulating tourist village policies in Polengan Village, socialization of village government governance management to support tourist villages, and assistance for village governance based on local wisdom in supporting tourist villages. Community service activities aim to provide knowledge for the village government and the community to implement village government governance by the conditions in Polengan Village. Community service activities also help the Polengan Village government to manage village government based on local wisdom to develop tourist villages in Polengan Village.
Pendampingan Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis Kearifan Lokal dalam Mendukung Desa Wisata Suwandoko, Suwandoko; Winanta, Rizza Arge; Hardyati, Desty Puteri
Madani : Indonesian Journal of Civil Society Vol. 7 No. 1 (2025): Madani : Februari 2025
Publisher : Politeknik Negeri Cilacap

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35970/madani.v7i1.2265

Abstract

The Polengan Village Government, Srumbung District, Magelang Regency has a problem in organizing tourist villages. The problem is the lack of community participation to support tourist villages. The Polengan Village Government has not been optimal in managing village government governance to support tourist villages. Based on this, assistance was provided for village government governance based on local wisdom in supporting tourist villages in Polengan Village, Srumbung District, Magelang Regency. The activities carried out were the socialization of village institutions in organizing village government, socialization of community participation in formulating tourist village policies in Polengan Village, socialization of village government governance management to support tourist villages, and assistance for village governance based on local wisdom in supporting tourist villages. Community service activities aim to provide knowledge for the village government and the community to implement village government governance by the conditions in Polengan Village. Community service activities also help the Polengan Village government to manage village government based on local wisdom to develop tourist villages in Polengan Village.
Co-Authors Aji, Muhammad Lutfi Putra, Razaqa Haffian Suwandoko Winanta, Rizza Arge