Garuda - Garba Rujukan Digital

The Implementation of Bureaucratic Reform Pillars in Increasing Taxpayer Compliance at Semarang Tax Service Office Suwandoko, Suwandoko; Rodiyah, Rodiyah
JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Vol 3 No 1 (2018): Implementation of Laws and Regulations: Finding Justice and Legal Certainty
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jils.v3i01.23244

Semarang City Tax Office which has the main task to collect the tax revenue in the context of national development, then the Semarang Tax Office Associate implemented bureaucratic reform pillars in improving tax compliance. This paper examined the compliance of taxpayer in the theory of bureaucratic reform. The paper emphasized that the urgency of the implementation of bureaucratic reform pillars at the Semarang Tax Office, which consists of philosophical, sociological and juridical aspects. The implementation of bureaucratic reform pillars in improving taxpayer compliance at Semarang Tax Office was examined by the implementation model of bureaucratic which influences the bureaucratic reform pillars, which indicates that taxpayer compliance level is less than optimal. The obstacles were employees who are less than optimal in the field of taxation and taxpayers who are less obedient in payment and tax reporting. The efforts did through the socialization of the bureaucratic reform pillars implementation to employees and taxpayers to improve taxpayer compliance and tax revenue.

The Implementation of Bureaucratic Reform Pillars in Increasing Taxpayer Compliance at Semarang Tax Service Office Suwandoko, Suwandoko; Rodiyah, Rodiyah
JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Vol 3 No 1 (2018): Implementation of Laws and Regulations: Finding Justice and Legal Certainty
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jils.v3i01.23244

Semarang City Tax Office which has the main task to collect the tax revenue in the context of national development, then the Semarang Tax Office Associate implemented bureaucratic reform pillars in improving tax compliance. This paper examined the compliance of taxpayer in the theory of bureaucratic reform. The paper emphasized that the urgency of the implementation of bureaucratic reform pillars at the Semarang Tax Office, which consists of philosophical, sociological and juridical aspects. The implementation of bureaucratic reform pillars in improving taxpayer compliance at Semarang Tax Office was examined by the implementation model of bureaucratic which influences the bureaucratic reform pillars, which indicates that taxpayer compliance level is less than optimal. The obstacles were employees who are less than optimal in the field of taxation and taxpayers who are less obedient in payment and tax reporting. The efforts did through the socialization of the bureaucratic reform pillars implementation to employees and taxpayers to improve taxpayer compliance and tax revenue.

Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Negara Hukum Suwandoko Suwandoko; Sholihul Hakim; Rizza Arge Winanta
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 5, No 2 (2021): Public Service Innovation
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v5i2.4807

Hakikat negara hukum di Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga tindakan badan atau pejabat tata usaha negara harus menjamin keadilan bagi setiap warga negara. Perlindungan hukum bagi setiap warga negara atas tindakan administrasi badan atau pejabat tata usaha negara berupa keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Terkait dengan ketentuan tersebut maka penyelesaian sengketa keputusan tata usaha negara dengan mengajukan gugatan pada pengadilan tata usaha negara. Atas putusan pengadilan tata usaha negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, belum dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum atas diterbitkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara dan implikasi hukum putusan pengadilan tata usaha negara dalam perspektif negara hukum. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitian yuridis normatif, sumber data yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknis analisis data menggunakan model analisis interaksi. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum atas diterbitkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif sebagai wujud dalam menjamin dan melindungi hak setiap warga negara. Implikasi hukum putusan pengadilan tata usaha negara dalam perspektif negara dalam hal ini Putusan pengadilan tata usaha negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mampu menjamin perlindungan hak asasi manusia, mengoptimalkan supremasi hukum, dan menjamin terselenggaranya asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Implementasi Pengendalian Usaha Pertambangan Berbasis Mitigasi Bencana Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Satrio Ageng Rihardi; Suwandoko -; Rr. Yunita Puspandari; Rafi Setiawan
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 6, No 1 (2022): Develop Tourism From Various Sides
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v6i1.5650

Usaha di sektor pertambangan menjadi salah satu usaha yang menggiurkan di Kabupaten Magelang, khususnya di kawasan lereng Gunung Merapi. Bahwa dalam pengelolaan sumber daya alam harus memegang teguh pada sustainable development serta mampu berwasasan lingkungan untuk menjaga fungsi dan kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengendalian usaha pertambangan berbasis mitigasi bencana dalam perspektif hukum lingkungan dan model pengendalian usaha pertambangan berbasis mitigasi bencana di Kabupaten Magelang. Jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi pengendalian usaha pertambangan berbasis mitigasi bencana dalam perspektif hukum lingkungan meliputi tahap prabencana dan tahap tanggap darurat. Model pengendalian usaha pertambangan berbasis mitigasi bencana di Kabupaten Magelang yakni perumusan kebijakan, hasil kebijakan, implementasi kebijakan, serta evaluasi kebijakan.

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PARIWISATA BERBASIS KONSERVASI LINGKUNGAN HIDUP DI TAMAN HUTAN RAYA BUNDER Suwandoko Suwandoko; Yudistira Nurchairiaziz Simbolon; Risma Selvi Nadiah; Devika Claretta Angesti; Ema Prastiyanti; Bagawan Sabastinus Chandra; Bagas Ardiyanto
Literasi Hukum Vol 6, No 1 (2022): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.976 KB)

Taman Hutan Raya Bunder merupakan kawasan hutan pelestarian alam yang ditetapkan fungsinya sebagai hutan konservasi. Bertujuan untuk untuk menjamin kelestarian hutan demi kesejahteraan masyarakat pada generasi masa kini maupun masa depan.Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis urgensi pengelolaan pariwisata berbasis konservasi lingkungan hidup dan implementasi pengelolaan pariwisata berbasis konservasi lingkungan hidup di Taman Hutan Raya Bunder. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa urgensi pengelolaan pariwisata berbasis konservasi lingkungan hidup pada kawasan hutan bertujuan supaya kawasan hutan dapat dimanfaatkan secara baik, proporsional, dan dilestarikan oleh generasi masa kini maupun generasi masa depan. Implementasi pengelolaan pariwisata berbasis konservasi lingkungan hidup di Taman Hutan Raya Bunder, yakni Kelompok Tani Hutan Wanatirta mengelola Taman Hutan Raya Bunder di Kalurahan Bunder Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul. Dalam pengelolaan pariwisata tersebut berbasis konservasi lingkungan hidup bertujuan mengedukasi kepada masyarakat dalam mengimplementasikan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup untuk menjamin perlindungan hutan dan melestarikan hutan secara berkelanjutan. Saran yakni dianjurkan perlunya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta selalu memberikan sosialisasi dalam pengelolaan pariwisata berbasis konservasi lingkungan hidup kepada Kelompok Tani Hutan Wanatirta. Dianjurkan perlunya Kelompok Tani Hutan Wanatirta selalu memberikan edukasi kepada wisatawan pentingya konservasi lingkungan hidup untuk menjaga kelestarian hutan secara berkelanjutan.

PENGUATAN SIKAP BELA NEGARA SISWA DALAM MENANGKAL RADIKALISME Suwandoko Suwandoko; Yasnanto Yasnanto; Delfiyan Widiyanto
Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1, No 1 (2020): Juli
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/kalacakra.v1i1.2688

Bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Upaya penguatan sikap bela negara dapat dilakukan di sekolah yang merupakan wahana pendidikan bagi generasi muda bangsa untuk membentuk sikap bela negara dengan penanaman nilai-nilai Pancasila dalam menangkal adanya paham radikalisme. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganilis urgensi sikap bela Negara dan menganalisis penguatan sikap bela negara siswa dalam menangkal radikalisme. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa urgensi sikap bela negara yang ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Penguatan sikap bela negara siswa dalam menangkal radikalisme yang didalamnya terbentuk hubungan sinergi antara kepala sekolah dengan guru dan pembina pramuka melalui pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan pramuka. Sehingga mampu siswa mampu menerapkan nilai-nilai luhur pada Pancasila yang mampu menangkal adanya paham radikalisme.

KAJIAN HUKUM URGENSI KORPORASI DALAM MENCIPTAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT Suwandoko Suwandoko; Destri Tsurayya Istiqamah; Desty Puteri Hardyati
Literasi Hukum Vol 6, No 2 (2022): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (558.577 KB)

Permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan usaha yang berhubungan dengan lingkungan hidup diantaranya pengelolaan lingkungan hidup oleh korporasi. Beberapa bentuk permasalahan lingkungan oleh korporasi yaitu pencemaran dan perusakan lingkungan hidup meliputi limbah dan pencemaran, kehutanan, dan pertambangan. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup oleh korporasi harus dilakukan dengan Corporate Social Responsibility (CSR). pada penulisan ini membahas mengapa urgen korporasi dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat?, serta bagaimana kewajiban hukum korporasi dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat melalui CSR? Penulisan akan dilakukan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini yakni urgen korporasi dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat adalah menciptakan lingkungan hidup bersih, sehat dan berkualitas bagi masyarakat serta menciptakan masyarakat yang sejahtera secara berkelanjutan. Kewajiban hukum korporasi dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat melalui CSR adalah menjaga lingkungan hidup yang sehat untuk menjamin hak mendapat hidup sehat bagi masyarakat sekitar korporasi

Edukasi Media Sosial Dalam Mewujudkan Pariwisata Humanis di Desa Polengan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Rr Yunita Puspandari; Suwandoko; Rizza Arge Winanta
Madani : Indonesian Journal of Civil Society Vol. 5 No. 1 (2023): Madani, Februari 2023
Publisher : Politeknik Negeri Cilacap

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35970/madani.v5i1.1613

Media sosial merupakan salah satu sarana untuk menyampaikan informasi elektronik baik dalam bentuk gambar, video, musik dan lain sebagainya. Media sosial yang sering ditemui di sekitar kita yaitu, instagram, whatsapp, twitter, dan lain sebagainya. Media sosial bisa menjadi sarana penyampaian informasi elektronik yang efektif dan efisien jika digunakan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan, tetapi jika penggunaanya salah ataupun mengandung konten yang negatif, maka bisa menimbulkan masalah baik bagi pengguna sendiri ataupun pihak-pihak lain yang terkait di dalamnya. Manusia sebagai aktor yang kreatif mampu menciptakan berbagai hal, salah satunya adalah ruang interaksi dunia maya. Situs komunitas seperti twitter, whatsapp, telegram, instagram, facebook dan lain sebagainya dibuat untuk promosi dan meningkatkan minat untuk berkunjung ke lokasi pariwisata. Namun para pengguna media sosial tersebut sangat minim mendapat informasi mengenai keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dasar hukum tersebut memuat berbagai pasal yang mengatur seseorang untuk bijak dalam menggunakan media sosial dalam hal ini penyampaian informasi elektronik. Dalam hal ini, diperlukan edukasi berkaitan dengan pemahaman peraturan perundangan yang mengatur tentang penyampaian informasi melalui media sosial serta memberikan edukasi nilai-nilai luhur yang ada dalam masyarakat demi meningkatkan potensi pariwisata yang humanis. Tahapan kegiatan edukasi yang dilaksanakan yakni 1). kajian hukum media sosial dan pariwisata, 2). kebijakan peraturan desa tentang pariwisata humanis, 3). permainan tradisional dalam mewujudkan pariwisata humanis, 4). Pembuatan dan penggunan media sosial yang humanis. Adanya kegiatan edukasi media sosial dalam mewujudkan pariwisata yang humanis ini telah memberikan banyak pengetahuan bagi masyarakat di lingkungan mitra untuk tetap menjaga dan melestarikan pariwisata yang humanis.

Pengawasan Perlindungan Hukum dalam Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Akibat Kecelakaan Kerja Di Kabupaten Magelang Wahyu Prabowo; Suwandoko Suwandoko; Rena Radityawati
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 9 No 1 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v9i1.4542

Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan selama perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya. Di Kabupaten Magelang tercatat sebanyak 2037 kasus kecelakaan kerja pada tahun 2021. Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian untuk menganalisa pentingnya pengawasan ketenagakerjaan dan model implementasi pengawasan perlindungan hukum dalam pemenuhan hak tenaga kerja akibat kecelakaan kerja di Kabupaten Magelang. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam ilmu pengetahuan khususnya pada hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, fokus penelitian terletak pada pengawaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja di Kabupaten Magelang. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara). Teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan alasan diperlukannya pengawasan ketenagakerjaan dengan landasan filosofis, yuridis dan sosilogis karena merupakan hal penting yang dilakukan pemerintah bersama perusahaan guna memperoleh perlindungan hukum dan upaya penegakan hukum ketenagakerjaan. Hambatan minimnya jumlah pegawai pengawas, kurangnya sarana dan prasarana, dan K3 di perusahaan. Upaya pencegahannya kerja dengan perbaikan sistem management, meningkatkan sarana dan prasarana, dan mengoptimalkan K3 di perusahaan.

Perlindungan Pelaku Usaha Jual Beli Online dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery Tendiyanto, Teten; Tsurayya Istiqamah, Destri; Suwandoko, Suwandoko
JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 5 No 1 (2023): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial
Publisher : CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51486/jbo.v5i1.89

This study aims to provide information on legal protection for sellers with the Cash on Delivery (COD) payment system. The research method used in this study is a normative juridical research method and uses a statutory and conceptual approach. Data sources in this study are secondary data: primary legal materials, namely binding legal materials, including Consumer Legal Protection Act Number 08 the year 1999; secondary legal materials, namely legal materials which provide explanations to primary legal materials. While the results of the study show that sellers who are subject to sanctions by paying Cash on Deliver system receive legal protection based on Article 6 of the Consumer Protection Act. In addition, a lawsuit for default will be more appropriate when a loss occurs to a business actor when a Cash on Delivery (COD) transaction fails. If there is a criminal element in the transaction process using Cash on Delivery, producers or seller can sue according to Article 19 paragraph (4) of the Consumer Protection Law. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dengan sistem pembayaran Cash on Delivery (COD). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder: bahan hukum primer, yaitu bahan hukum-bahan hukum yang mengikat, di antaranya: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum dimana memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha yang dirugikan dengan pembayaran sistem Cash on Delivery mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan pada Pasal 6 Undang-Unang Perlindungan Konsumen. Selain itu gugatan wanprestasi akan lebih tepat dilakukan ketika terjadi kerugian yang dialami oleh pelaku usaha ketika transaksi COD gagal. Apabila terdapat unsur pidana ketika proses transaksi dengan cara COD maka produsen atau pelaku usaha dapat menuntut sesuai dengan Pasal 19 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search