Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

Strategi Pengembangan Desa Wisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Studi Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang) Rizza Arge Winanta; Sholihul Hakim; Anisa Setya Arifina; Annisa Nurul
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 6, No 1 (2022): Develop Tourism From Various Sides
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v6i1.5651

Abstract

Pengembangan desa wisata bertujuan sebagai salah satu hal yang dapat menambah pemasukan bagi dana desa selain itu dengan adanya pengembangan desa wisata diharapkan menjadi sarana bagi masyarakat untuk dapat mengembangkan kemampuan diri dan saling bersinergi dengan pihak-pihak terkait untuk memajukan desa. Desa Wisata Ngawen menjadi salah satu desa wisata yang ada di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang yang memiliki berbagai potensi baik dari wisata alam, buatan, kuliner maupun kebudayaan. Namun meskipun memiliki berbagai potensi wisata, dalam pengembangannya masih ditemukan beberapa hal yang menghambat di samping hal-hal yang mendorong pengembangannya. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Untuk metode pengumpulan data dilakukan dengan 4 cara yakni FGD (Focus Group Discussion), wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan mengikuti model interaktif yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Wisata Ngawen memiliki berbagai potensi wisata dan pada hakikatnya desa wisata ini berbasis pada masyarakat sehingga sebagian besar masyarakatnya sudah diajak dan mau untuk terlibat dalam pengembangan desa wisata ini. Namun, meskipun demikian masih ada beberapa faktor yang dikhawatirkan akan menghambat proses pengembangan desa wisata Ngawen.
Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Negara Hukum Suwandoko Suwandoko; Sholihul Hakim; Rizza Arge Winanta
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 5, No 2 (2021): Public Service Innovation
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v5i2.4807

Abstract

Hakikat negara hukum di Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga tindakan badan atau pejabat tata usaha negara harus menjamin keadilan bagi setiap warga negara. Perlindungan hukum bagi setiap warga negara atas tindakan administrasi badan atau pejabat tata usaha negara berupa keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Terkait dengan ketentuan tersebut maka penyelesaian sengketa keputusan tata usaha negara dengan mengajukan gugatan pada pengadilan tata usaha negara. Atas putusan pengadilan tata usaha negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, belum dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum atas diterbitkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara dan implikasi hukum putusan pengadilan tata usaha negara dalam perspektif negara hukum. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitian yuridis normatif, sumber data yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknis analisis data menggunakan model analisis interaksi. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum atas diterbitkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif sebagai wujud dalam menjamin dan melindungi hak setiap warga negara. Implikasi hukum putusan pengadilan tata usaha negara dalam perspektif negara dalam hal ini Putusan pengadilan tata usaha negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mampu menjamin perlindungan hak asasi manusia, mengoptimalkan supremasi hukum, dan menjamin terselenggaranya asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Collaborative Governance Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata di Desa Ngargogondo Kecamatan Borobudur Fadlurrahman Fadlurrahman Fadlurrahman; Yuni Kurniasih Kurniasih; Rizza Arge Winanta
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 7 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i2.2104

Abstract

ABSTRACT Ngargogondo, a village which is close to the world's tourist attractions, Borobudur Temple, wants to be developed into a tourist village. Some of the tourism potentials of this village include language village tours, Balkondes which provides meeting packages, home stays, off road jeeps tour, vw tours, trails tours, and andong village tours, durian nursery centers, ireng mask dance, and the Krobong craft center. Although there is a lot of potential, the development still not massive enough. The research was conducted with descriptive qualitative method. The research location is in Ngargogondo Village, Borobudur District, Magelang Regency, Central Java. Data collected through FGD, interviews, observation, and documentation. Informants were selected purposively. The results of the study indicated that Ngargogondo Village had an uncoordinated stakeholder network structure. They are Disparpora Magelang Regency, Tidar University, PT. Pegadaian, Ngargogondo Village Government, Pokdarwis, Balkondes, BUMDes, and the Social Community. Stakeholders have contributed according to their respective roles. One thing that is unfortunate is that the existing networked structure does not yet have a unified vision and ideals towards the formation of a tourist village. There are concerns that there will be overlapping or friction between the Pokdarwis, Balkondes, and BUMDes fields of tourism business due to the unclear division of labor if an organized network structure is formed.  Keywords : Collaborative Governance, Ngargogondo Village, Tourism Village ABSTRAK Desa Ngargogondo yang dekat dengan obyek wisata dunia yakni Candi Borobudur, ingin dikembangkan menjadi sebuah desa wisata. Beberapa potensi wisata yang dimiliki desa ini antara lain wisata desa bahasa, Balkondes, home stay, jeep off road, vw tour, trabasan trai, wisata desa andong, pisat pembibitan durian, tari topeng ireng, dan pusat kerajibnan krombong. Meskipun terdapat banyak potensi pendukung wisata, namun pengembangannya belum cukup masif. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di Desa Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik FGD, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan Desa Ngargogondo memiliki struktur jaringan stakeholder yang tidak terkoordinir dengan baik, yaitu Disparpora Kabupaten Magelang, Universitas Tidar, PT. Pegadaian, Pokdarwis, Balkondes, BUMDes, dan masyarakat itu sendiri. Meskipun masing-masing stakeholder telah menjalankan perannya, namun networked structure yang ada belum memiliki kesatuan visi dan cita-cita menuju terbentuknya sebuah desa wisata. Terdapat kekhawatiran akan adanya tumpang tindih atau terjadi gesekan lahan bisnis wisata di kalangan Pokdarwis, Balkondes, dan BUMDes karena pembagian kerja yang tidak jelasjika suatu saat dibentuk struktur jaringan yang terorganisir. Kata Kunci : Collaborative Governance, Desa Ngargogondo, Desa Wisata 
Kelompok Informasi Masyarakat Dan Masyarakat Informasi (Studi Kasus Kontribusi Kelompok Informasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Masyarakat Informasi di Kota Magelang) Ari Mukti; Rizza Arge Winanta
Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol 7 No 2 (2021): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/restorica.v7i2.2479

Abstract

This paper aims to describe the contribution of Community Information Group in the development of the information society. The development of an information technology based service city, needs to be supported by community readiness. They are entities who have high information needs, able to apply information technology in various fields, and able to exchange digital data quickly over long distances. Currently, the Magelang City Government is committed to implementing a Smart City, supported by Magelang Cerdas Application, that makes it easier for the public to access local information and public services. However, community response is still low, so community information groups need support in encouraging the success of local government programs. The problem is studied descriptively qualitatively, by taking the location in Magelang City. Informants are officials of the Communication Informatics dan Statictics Agency and also management of Community Information Group who were chosen purposively. Research findings state that Community Information Group contributes in disseminating government programs to the community. However, the efforts made were less than optimal due to coordination factors, lack of human resources commpetence, priority issue, and budget issue.
Strategi Pengelolaan Wisata Pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang Lintang Citra Christiani; Indira Swasti Gama Bhakti; Rizza Arge Winanta
Jurnal Pemberdayaan Pariwisata Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Pemberdayaan Pariwisata
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STP Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30647/jpp.v4i2.1642

Abstract

Kelurahan Mendut memiliki potensi wisata yang besar dan menjadi bagian dari KSPN. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat dalam pengelolaan wisata. Metode yang digunakan dalam penguatan kapasitas masyarakat yakni contextual teaching and learning (TCL) untuk menghubungkan materi dengan kondisi riil yang ada dalam masyarakat mitra, khususnya untuk sasaran pelaku wisata dan pokdarwis. Pengabdian dilakukan dalam tiga tahapan dan diakhiri dengan evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi, peserta tidak hanya mengetahi tetapi juga memilki kemampuan mengidentifikasi kasus, pemilihan prosedur, dan menyelesaikan masalah terkait pengelolaan wisata. Kegiatan pengabdian menghasilkan solusi dari permasalahan masyarakat mengenai pemahaman KSPN dan pengelolaan wisata yang masih terbatas. Selanjutnya, masyarakat perlu mendapatkan pendampingan dalam merancang dan menerapkan strategi pariwisata kreatif dengan metode partisipatif. Kata Kunci: Pengelolaan wisata, KSPN, Mendut, Magelang
Edukasi Media Sosial Dalam Mewujudkan Pariwisata Humanis di Desa Polengan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Rr Yunita Puspandari; Suwandoko; Rizza Arge Winanta
Madani : Indonesian Journal of Civil Society Vol. 5 No. 1 (2023): Madani, Februari 2023
Publisher : Politeknik Negeri Cilacap

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35970/madani.v5i1.1613

Abstract

Media sosial merupakan salah satu sarana untuk menyampaikan informasi elektronik baik dalam bentuk gambar, video, musik dan lain sebagainya. Media sosial yang sering ditemui di sekitar kita yaitu, instagram, whatsapp, twitter, dan lain sebagainya. Media sosial bisa menjadi sarana penyampaian informasi elektronik yang efektif dan efisien jika digunakan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan, tetapi jika penggunaanya salah ataupun mengandung konten yang negatif, maka bisa menimbulkan masalah baik bagi pengguna sendiri ataupun pihak-pihak lain yang terkait di dalamnya. Manusia sebagai aktor yang kreatif mampu menciptakan berbagai hal, salah satunya adalah ruang interaksi dunia maya. Situs komunitas seperti twitter, whatsapp, telegram, instagram, facebook dan lain sebagainya dibuat untuk promosi dan meningkatkan minat untuk berkunjung ke lokasi pariwisata. Namun para pengguna media sosial tersebut sangat minim mendapat informasi mengenai keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dasar hukum tersebut memuat berbagai pasal yang mengatur seseorang untuk bijak dalam menggunakan media sosial dalam hal ini penyampaian informasi elektronik. Dalam hal ini, diperlukan edukasi berkaitan dengan pemahaman peraturan perundangan yang mengatur tentang penyampaian informasi melalui media sosial serta memberikan edukasi nilai-nilai luhur yang ada dalam masyarakat demi meningkatkan potensi pariwisata yang humanis. Tahapan kegiatan edukasi yang dilaksanakan yakni 1). kajian hukum media sosial dan pariwisata, 2). kebijakan peraturan desa tentang pariwisata humanis, 3). permainan tradisional dalam mewujudkan pariwisata humanis, 4). Pembuatan dan penggunan media sosial yang humanis. Adanya kegiatan edukasi media sosial dalam mewujudkan pariwisata yang humanis ini telah memberikan banyak pengetahuan bagi masyarakat di lingkungan mitra untuk tetap menjaga dan melestarikan pariwisata yang humanis.
DIGITAL COMMUNICATION AND LEARNING TECHNOLOGY ADOPTION DURING COVID-19 PANDEMIC Hindina Maulida; Rizza Arge Winanta; R. Yogie Prawira W
INFOKUM Vol. 9 No. 2, June (2021): Data Mining, Image Processing and artificial intelligence
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Covid-19 pandemic has changed the communication and learning processes by utilizing digital communication. The challenge of adopting digital communication is inevitable when supporting learning shifts from offline to online systems. However, it is necessary to consider the effectiveness factor in order to facilitate adoption. The Technology Acceptance Model (TAM) is a theoretical framework that describes how a technology can be accepted, adopted, and used by society. Two factors influence people's acceptance of technology: perceived ease of use and perceived of usefulness. In the context of learning using digital communication technology, Google Classroom is a learning technology that is considered easy because there are tutorials available that can guide users and make it easy to access. Its advantage is that it facilitates interaction and learning experiences such as the ability to upload various materials and provide direct feedback. In short, the application of the Technology Acceptance Model (TAM) theory to the adoption of digital communication technology in courageous learning during the Covid-19 pandemic can provide understanding and knowledge about aspects that contribute to the adoption and use of technology during times of crisis.
Pendampingan Pengembangan Agrowisata Dusun Wagean Desa Ngargogondo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Christiani, Lintang Citra; Bhakti, Indira Swasti Gama; Winanta, Rizza Arge
INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 8 No 1 (2024): JANUARI - JULI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/integritas.v8i1.3641

Abstract

Wilayah Borobudur masuk menjadi bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang sedang terus didukung pengembangannya oleh pemerintah untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Kondisi yang sebelumnya terjadi, pariwisata hanya berpusat pada candi saja sehingga lama tinggal singkat dan kesejahteraan masyarakat tidak terjamin. Berbagai strategi dilakukan untuk mengembangkan potensi desa-desa di sekitar candi untuk pariwisata. Salah satu desa yang berkomitmen mengembangkan pariwisata berkelanjutan yakni Desa Ngargogondo yang pada 2023 masuk 500 besar dalam ajang Anugrah Desa Wisata Indonesia. Ngargogondo telah mengembangkan desa bahasa dengan mengangkat tema eduwisata yang mana pengunjung dapat belajar bahasa Inggris, Jepang, dan Jawa serta kesenian lokal. Eduwisata ini tentu perlu didukung dengan aktivitas wisata yang menonjolkan keindahan alam yang dimiliki desa. Melihat potensi alam dan aktivitas masyarakat sehari-hari sebagai petani, peternak dan pengolah hasil tani, khususnya di Dusun Wagean, Ngargogondo berupaya mengembangkan agrowisata. Berkaitan dengan data tersebut, kegiatan pengabdian bertujuan untuk mendampingi masyarakat dalam mempersiapkan pengembangan agrowisata. Target dari kegiatan ini adalah kelompok sasaran yaitu Pokdarwis, Karang Taruna, Penggerak UMKM, dan Perangkat Desa didampingi untuk menemukan identitas serta keunikan pariwisata kreatif berbasis agrowisata dan didampingi dalam tata kelola juga pemahaman dasar hukum dalam pengembangan pariwisata baru. Hasil dari kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa kelompok sasaran menemukan konsep dan identitas wisata yaitu agrowisata terpadu yang mengedepankan nilai kelestarian alam dan lingkungan. Selain itu, kelompok sasaran juga memahami dasar hukum serta tata kelola yang perlu dipersiapkan dalam pengembangan wisata. Pendampingan pada manajemen pengembangan wisata dan pembuatan pearturan desa tetap dilakukan oleh tim sebagai bentuk keberlanjutan kegiatan pengabdian.
Pendampingan Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis Kearifan Lokal dalam Mendukung Desa Wisata Suwandoko, Suwandoko; Winanta, Rizza Arge; Hardyati, Desty Puteri
Madani : Indonesian Journal of Civil Society Vol. 7 No. 1 (2025): Madani : Februari 2025
Publisher : Politeknik Negeri Cilacap

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35970/madani.v7i1.2265

Abstract

The Polengan Village Government, Srumbung District, Magelang Regency has a problem in organizing tourist villages. The problem is the lack of community participation to support tourist villages. The Polengan Village Government has not been optimal in managing village government governance to support tourist villages. Based on this, assistance was provided for village government governance based on local wisdom in supporting tourist villages in Polengan Village, Srumbung District, Magelang Regency. The activities carried out were the socialization of village institutions in organizing village government, socialization of community participation in formulating tourist village policies in Polengan Village, socialization of village government governance management to support tourist villages, and assistance for village governance based on local wisdom in supporting tourist villages. Community service activities aim to provide knowledge for the village government and the community to implement village government governance by the conditions in Polengan Village. Community service activities also help the Polengan Village government to manage village government based on local wisdom to develop tourist villages in Polengan Village.
COLLABORATIVE GOVERNANCE STRATEGIES FOR NAVIGATING THE DEMOGRAPHIC BONUS: EVIDENCE FROM THE BOS MUDA PROGRAM IN MAGELANG CITY Huda, Usman; Sinuraya, Suci Iriani; Winanta, Rizza Arge; Noormansyah, Reza
Journal of Social Politics and Governance (JSPG) Vol. 7 No. 1 (2025): Journal of Social Politics and Governance (June)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas AMIKOM Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24076/mgb28g63

Abstract

Magelang City is currently undergoing a demographic bonus phase, marked by a large, productive workforce. However, this potential has not yet driven significant economic growth. High youth unemployment and a limited number of young entrepreneurs remain key barriers to the region’s progress. This study explores how collaborative governance helps address these challenges through the BOS Muda Program in Magelang City. Using a qualitative method with a case study approach, the research applies Ansell and Gash’s (2008) collaborative governance theory, focusing on the pentahelix collaboration model. The findings show that collaborative governance has been effectively implemented in the BOS Muda Program. The program enabled participants to start businesses and hire employees, offering a practical solution for managing demographic bonus challenges. Despite these successes, the study also highlights several barriers. Maintaining consistent participation in face-to-face dialogue sessions was difficult due to conflicting departmental schedules. Additionally, some participants dropped out because of limited capital and the program's long training period. Interestingly, the program also involved participants who were already entrepreneurs, which, although unintended, contributed positively to the program’s outcomes. Overall, the study underlines the importance of strong multi-stakeholder collaboration in ensuring that demographic advantages translate into economic opportunities for the region.