Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum Indonesian Research Journal on Education
purnomo, bilqis dewi
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Chemistry Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERAN LEMBAGA NEGARA DALAM MEMPERKUAT DEMOKRASI DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: HUKUM TATA NEGARA purnomo, bilqis dewi
LONTAR MERAH Vol. 7 No. 1 (2024): HUKUM HAM
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v7i1.4317

Abstract

Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum sesuai konstitusionalisme menegaskan komitmen ini sejak UUD 1945 ditetapkan yang kemudian menjadi cita-cita bersama atau falsafah kenegaraan. Demokrasi dan negara hukum saling terkait dengan demokrasi mencakup prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum mengandung prinsip hukum. Hukum memiliki makna yang dinamis sesuai dengan norma yang berlaku dan tetap memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia di berbagai tingkat, mulai dari keluarga hingga tatanan negara. Salah satu peran utamanya adalah untuk menciptakan kesejahteraan, ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Penegakan hukum harus melindungi hak warga negara dengan prinsip kemanusiaan dan menghormati hukum yang berlaku. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan pada hukum mengamanatkan bahwa semua warga dan pemerintah harus patuh pada hukum. Namun, realitanya sering kali aturan hukum dilanggar, bahkan oleh pihak yang seharusnya menegakkannya. Sistem hukum perlu diperbaiki secara menyeluruh, meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum, dengan mengadopsi prinsip negara hukum demokratis yang lebih holistik dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi peran lembaga negara dalam mengatasi kompleksitas demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam memperkuat demokrasi dan penegakan hukum. Dalam analisis penegakan hukum di Indonesia, peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum di masyarakat, terutama terkait dengan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, dan aplikasinya dalam penegakan hukum  dianggap sangat penting.
Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusif dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Magelang: Studi Kasus di SD Terpadu Ma’arif Gunungpring, Kabupaten Magelang Purnomo, Bilqis Dewi; Yusliwidaka, Arnanda; Hakim, Sholihul
Indonesian Research Journal on Education Vol. 5 No. 3 (2025): Irje 2025
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v5i3.2702

Abstract

Pendidikan inklusif merupakan upaya nyata dalam mewujudkan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses pendidikan yang setara. Penelitian ini menganalisis kebijakan pendidikan inklusif di SD Terpadu Ma’arif Gunungpring (SD TEMA), Kabupaten Magelang, guna menilai efektivitasnya dalam memberikan perlindungan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SD TEMA telah menerapkan pendidikan inklusif, masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus, kurangnya sarana prasarana yang mendukung, serta diskriminasi yang masih terjadi di lingkungan sekolah. Selain itu, kebijakan pemerintah terkait pendidikan inklusif belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal, terutama dalam aspek penyediaan Unit Layanan Disabilitas. Berdasarkan konsep keadilan John Rawls, kebijakan pendidikan inklusif harus menjamin kesetaraan bagi seluruh peserta didik tanpa terkecuali. Meskipun kebijakan pendidikan inklusif telah diterapkan, pelaksanaannya masih perlu diperkuat dengan peningkatan kompetensi tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai, serta pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagai pusat koordinasi dan pendukung pendidikan inklusif. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta sinergi antara sekolah dan pemerintah menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas kebijakan ini.
Co-Authors Arnanda Yusliwidaka Hakim, Sholihul