Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Literasi Hukum Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Indonesian Research Journal on Education Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Hukum Indonesia (MHI)
Hakim, Sholihul
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Chemistry Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Penanaman Nilai-Nilai Pancasila dalam Jamaah Kopdariyah Hakim, Sholihul; Mazid, Sukron
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 9, No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v9i1.4269

Abstract

Jamaah Kopdariyah adalah sebuah komunitas lintas iman, pemuda dan budaya. Komunitas ini selalu mengadakan acara kopi darat mengenai isu-isu aktual yang sedang dialami bangsa Indonesia, baik dari agama, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Hal ini sebagai bukti bahwa komunitas Jamaah Kopdariyah sangat peduli kepada isu-isu kebangsaan yang harus didiskusikan bersama sehingga ada pencerahan dan jalan keluar. Nilai-nilai luhur Pancasila selalu menjadi penghayatan dan pengalaman dalam setiap laku tindakan baik bermasyakat berbangsa dan bernegara. Jamaah kopdariyah ini mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kegiatan dan memberikan keteladanan dalam berdiskusi dan praktik kebangsaan. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data melalui trianggulasi (sumber dan metode). Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian, penanaman nilai-nilai Pancasila dalam Jamaah Kopdariyah. Pertama, kegaiatan Jamaah Kopdariyah dari tokoh, budayawan, seniman dan para jamaah ini dalam kegiatan selalu menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, kegiatan Jamaah Kopdariyah mengamalkan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan kehidupan yang harmoni berdasarkan sila-sila Pancasila. Pilgrims kopdariyah is a community of faith, cross youth and culture.This community always putting on a meeting group about actual current issues in Indonesia, such as; poltic, economic, social, and culture. It is as evidence the pilgrims kopdariyah community notice to nationality current issues that must be discussed to find way out. Enlightenment and values sublime pancasila has always been the feel and experience in every sold is the act of good citizenship. National and state pilgrims kopdariyah was able to actualize values pancasila in any activity and gave an exemplary in discussions and practices national anthem. Research methodology use descriptive qualitative approach through observation, interview, and documentation.The validity of data over and methods trianggulasi. Data analysis model miles and use the data huberman reduction, presentation of data, and withdrawals conclusion.First, research planting pancasila values in pilgrims kopdariyah. First, kegaiatan pilgrims kopdariyah of figures, cultural, artists and those pilgrims in the imparting values this always contained in pancasila. Second, pilgrims had the importance of activities kopdariyah pancasila values in manifesting life based on pancasila sila-sila whose harmony.
KONSEP KEADILAN DALAM PEMANFAATAN HASIL DESTINASI WISATA KEARIFAN LOKAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (KECAMATAN BANDONGAN MAGELANG) Abqa, Muhammad Ardhi Razaq; Kurniasih, Yuni; Hakim, Sholihul
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 25 No 1 (2024): Edisi April 2024
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v25i1.9698

Abstract

Penting dilakukan penelitian tentang Konsep Keadilan Dalam Pemanfaatan Hasil Destinasi Wisata Kearifan Lokal Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Kecamatan Bandongan Magelang). Hal ini untuk menganalisis rumusan masalah utama: (1) bagaimana konsep keadilan dalam pemanfaatan hasil destinasi wisata kearifan lokal di Kecamatan Bandongan? (2) bagaimana pengaruh nilai-nilai hak asasi manusia dalam kebijakan pemanfaatan hasil destinasi wisata kearifan lokal di kecamatan bandongan? Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan bahan hukum, observasi, wawancara mendalam, dan FGD terhadap kelompok-kelompok kunci. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan diskripsi analitis untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa desa wisata komitmen untuk mencapai pemahaman yang komprehensif tentang keadilan. Pemahaman ini mencakup berbagai aspek mendasar, seperti sosial, politik, ekonomi, hukum, dan budaya. Kemudian nilai-nilai hak asasi manusia juga mempengaruhi kebijakan pemanfaatan hasil destinasi wisata yakni masyarakat diberikan kesetaraan untuk memberikan aspirasi dalam kebijakan destinasi wisata, memberikan perlindungan dan menghormati adat istiadat, alat music daerah, ritual, dialek, dan kearifan local, diberikan kesempatan yang sama untuk berwirausaha, dipenuhinya konservasi lingkungan alam, diberikan pembangunan sosial tanpa diskriminasi.
Analisis Sebab Pelanggaran Pada Penerapan Prosedur Pemberhentian Perangkat Desa Fajri, Naura Nurul; Azizah, Aulia Nur; Putra P, Andika Ivan; Hakim, Sholihul
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 4 (2024): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14210978

Abstract

This research aims to analyze the mechanism for terminating village officials based on state administrative law sources. The dismissal of village officials is part of the village government system which has the authority to assist the village head in formulating policies and coordinating which is supported by secretaries in implementing policies in the form of technical implementation and regional elements. This research uses a qualitative approach with a case study method in several villages that implement a mechanism for discontinuing village officials. Data was collected through interviews with village officials, stopped village officials, and the community, as well as document analysis. The results of the research show that the slow procedure for terminating village officials is caused by several factors, one of which is low understanding of existing regulations, in addition to local political factors and the community's powerlessness in monitoring and enforcing the rules. This research provides an understanding of the need to increase the structural capacity of village officials in understanding regulations regarding the mechanisms for establishing and discontinuing village structures, as well as the need to improve transparent systems.
Public Understanding of The Mechanism for Administering State Administrative Courts as a Form of Legal Protection Marsheila, Wiwin; Hakim, Sholihul
Literasi Hukum Vol 7, No 2 (2023): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lh.v7i2.3747

Abstract

Legal relations in social life are part of the process after the emergence of a legal action originating from the legal subject itself. Legal action is the beginning of the birth of legal relations (rechtsbetrekking), namely interactions between legal subjects that have legal relevance. One of them is the relationship between the government and citizens. The government, as an executor (public servant), obtains broad authority in carrying out government affairs (Constitutional Mandate). This authority is likely to be abused, causing harm and injustice (Power Tends Corrupt, Absolute Power Corrupts Absolutely). The State Administrative Court is present as an institution that provides legal protection to the justice-seeking public related to administrative law (Administrative Law). This court has a tiered system starting from the first level, the appeal level, and the final level or cassation. The legal issues that will be discussed in this paper concern phenomena in the administration of the State Administrative Court in Indonesia, such as the court process, the basis for a lawsuit addressed to the government, and the mechanism in the State Administrative Court.
Penyuluhan Guna Menggugah Kesadaran Dan Kepatuhan Membayar Pajak Melalui Permainan Edukatif Paku Hitam Mazid, Sukron; Ekawati, Mursia; Hakim, Sholihul; Prihastiwi, Dian Agustina
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/jpkm.v1i2.518

Abstract

Pengabdian ini memiliki konsen untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat membayar pajak. Guna mengedukasi pemahaman terhadap nilai-nilai dasar penting membayar pajak sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengabdiannya dengan permainan edukatif menggunakan alat peraga sebagai media melatih kognisi dan afeksi untuk meningkatkan knowledge (pengetahuan) dan awaraness (kesadaran). Model edukasi melalui materi PAKU HITAM yang tersosialisasi nantinya dapat meningkatkan kualitas pemahaman masyarakat. Transfer ilmu dari orang tua ke anak atau anak ke orang tua dengan cara pendekatan edukasi humanis, terencana, teratur, sistematis, menyenangkan dan sederhana. Pemahaman kesadaran membayar pajak di wilayah mitra butuh strategi yang mudah dipahami agar dapat memunculkan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam membayar pajak demi kesejahteraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain materi, tim juga memonitor dan mengevalusi apakah materi yang telah tersalurkan dapat diimplementasikan dengan baik atau tidak. Evaluasi ini berfungsi sebagai tindak lanjut tim dalam membantu membentuk masyarakat melalui karakter yang berjiwa nasionalis dan patriotis.
Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusif dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Magelang: Studi Kasus di SD Terpadu Ma’arif Gunungpring, Kabupaten Magelang Purnomo, Bilqis Dewi; Yusliwidaka, Arnanda; Hakim, Sholihul
Indonesian Research Journal on Education Vol. 5 No. 3 (2025): Irje 2025
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v5i3.2702

Abstract

Pendidikan inklusif merupakan upaya nyata dalam mewujudkan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses pendidikan yang setara. Penelitian ini menganalisis kebijakan pendidikan inklusif di SD Terpadu Ma’arif Gunungpring (SD TEMA), Kabupaten Magelang, guna menilai efektivitasnya dalam memberikan perlindungan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SD TEMA telah menerapkan pendidikan inklusif, masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus, kurangnya sarana prasarana yang mendukung, serta diskriminasi yang masih terjadi di lingkungan sekolah. Selain itu, kebijakan pemerintah terkait pendidikan inklusif belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal, terutama dalam aspek penyediaan Unit Layanan Disabilitas. Berdasarkan konsep keadilan John Rawls, kebijakan pendidikan inklusif harus menjamin kesetaraan bagi seluruh peserta didik tanpa terkecuali. Meskipun kebijakan pendidikan inklusif telah diterapkan, pelaksanaannya masih perlu diperkuat dengan peningkatan kompetensi tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai, serta pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagai pusat koordinasi dan pendukung pendidikan inklusif. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta sinergi antara sekolah dan pemerintah menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas kebijakan ini.
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Terhadap Penarikan Retribusi Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 Nurzahrah, Yasmin; Hakim, Sholihul
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/syntaximperatif.v6i3.765

Abstract

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Magelang, termasuk di dalamnya retribusi pelayanan parkir. Penarikan retribusi pelayanan parkir diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang mengharuskan penarikan retribusi disertai dengan pemberian karcis akan tetapi dalam pelaksanaannya kerap kali ditemukan ketidaksesuaian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu faktor yang menyebabkan ketiaksesuaian penarikan retribusi parkir di Kota Magelang dan mencari tahu pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kota Magelang sebagai representasi Pemerintah Daerah terhadap ketidaksesuaian penarikan retribusi parkir. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian adalah: rendahnya kesadaran hukum, tidak tersedianya norma tentang tata cara perekrutan petugas parkir, terjadinya praktik jual-beli lahan, keterlibatan ormas, serta persaingan dengan petugas parkir liar sementara itu bentuk pertanggung jawaban Dinas Perhubungan Kota Magelang adalah: mengevaluasi Pasal 35 ayat (5) Peraturan Daerah No.15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir terkait pengenaan sanksi, membentuk peraturan teknis untuk pelaksanaan Pasal 35 ayat (5), menambah personel yang memiliki kualifikasi, menindaklanjuti laporan masyarakat, serta melakukan sosialisasi
Co-Authors Arnanda Yusliwidaka Azizah, Aulia Nur Fajri, Naura Nurul Marsheila, Wiwin Mazid, Sukron Muhammad Ardhi Razaq Abqa Mursia Ekawati Nurzahrah, Yasmin Prihastiwi, Dian Agustina purnomo, bilqis dewi Putra P, Andika Ivan Yuni Kurniasih, Yuni