Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Hukum Dalam Mencegah dan Menanggulangi Pelanggaran Hak Cipta (Spoiler Film di Media Sosial) Elliana Pratita Putri Saharani; Sa’diyah Khafifatunnisa; Aruming Kusuma Mawani; Lailatul Fitriyah; Retno Hirowati; Dinar Rizka Amelia Mustika
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 6 (2024): GJMI - JUNI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i6.486

Abstract

Pelanggaran hak cipta merupakan pelanggaran yang sering terjadi di Indonesia. Banyak sekali masyarakat yang melakukan pelanggaran ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta ini dengan banyaknya spoiler adegan dari film-film terbaru di berbagai platform media sosial dan saluran YouTube. Masih banyaknya pelanggaran hak cipta menunjukkan bahwa adanya undang-undang terkait yang mengatur tentang hal ini masih kurang efektif dalam menanggulangi atau mengurangi angka kriminalitas hak cipta. Peran masyarakat dan upaya pemerintah sangat dibutuhkan untuk melindungi hak seorang pencipta. Memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya menjaga hak cipta, memperkuat, serta memperluas upaya pemerintah dalam bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengurangi pelanggaran hak cipta kemungkinan dapat menurunkan angka pelanggaran ini. Tujuan adanya penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana spoiler film dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta dan bagaimana langkah serta penanganan yang tepat berdasarkan hukum yang berlaku. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan menggunakan dan menerapkan bahan hukum primer yang berupa undang-undang serta bahan hukum sekunder yang dapat berupa buku, jurnal, artikel, dan hasil karya tulis lain yang sesuai dengan topik penulisan ini.
Juridical Review of International Private Law in Interfaith Marriages Outside Indonesia (Case Study of the Marriage of Dimas Anggara and Nadine Chandrawinata) Retno Hirowati; Safina Aliyah Dewi; Dwi Mei Laila; Shofia Hanifah
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 2 No. 4 (2023): November 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v2i4.6735

Abstract

One of the most important aspects of Indonesian culture is marriage. One topic that is considered very close to the essence of humanity is marriage. There is much debate about what is meant by marriage, especially when it comes to inter-religious unions that occur outside the Unitary State of the Republic of Indonesia. This case study investigates the legal framework of private international law that regulates interreligious unions that occur outside the Unitary State of the Republic of Indonesia. In the case of interfaith marriages that occur abroad, there is disagreement about the legitimacy or legality of marriage in Indonesia for couples who marry in different religious traditions. UU no. 1/1974 regulates marriage and states, in line with the 1945 Constitution, that no religious law or belief system can legitimize marriage. Every marriage performed outside Indonesia is deemed to have occurred between two Indonesian citizens or between an Indonesian citizen and a foreign citizen, in accordance with Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. According to Lex Loci Celebrations, a marriage is perfected in accordance with local law when it is performed in accordance with international private law. Interfaith marriages performed abroad are a kind of legal smuggling which is contrary to pasal 2(1) of international civil law and is regulated by it. Regarding legal certainty and how the status of interfaith marriages entered into abroad is treated, this topic will be discussed in a separate section below.