Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa) Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Safina Aliyah Dewi
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Energy Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HAK MEREK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 162 K/PDT.SUS-HKI/2021 Dwi Mei Laila Nurul Baiti; Safina Aliyah Dewi; Asti Ika Ristianti; Shofia Hanifah; Kevin Rayhan Pamungkas
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i3.3524

Abstract

Perkembangan teknologi dan informasi memberikan dampak positif pada kemajuan bidang lain, salah satunya dalam bidang perdagangan. Hak cipta dan hak merek merupakan hak yang diberikan atas karya intelektual yang memiliki nilai ekonomis sehingga perlindungan dan penegakan hukum harus dilakukan. Isu plagiat hak merek antara Geprek Bensu miliki Ruben Onsu dengan I Am Geprek Bensu miliki PT. Ayam Geprek Benny Sujono, menjadi isu utama yang akan dibahas dalam artikel ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan putusan MA No. 162 K/Pdt.Sus-HKI/2021 berfokus pada pertimbangan hakim dan analisis pelanggaran hak merek dagang dalam kasus persamaan merek Geprek Bensu. Pendaftaran merek ini guna menjadikan syarat wajib agar diakui secara hukum di indonesia, Pendaftaran merek di indonesia sesuai dengan asas hukum first to file yaitu pihak yang mendaftarkan pertama kali yang akan mendapatkan hak eksklusif merek dagang. Dalam mendirikan usaha merek saangat diperlukan supaya membedakan usaha satu dengan yang lainnya. Seperti yang dijelaaskan dalam Pasal 1 angka
STRATEGI PROGRAM SAHABAT GIZI BALITA (SAGITA) SEBAGAI UPAYA PENURUNAN ANGKA STUNTING DI KELURAHAN KEDUNGSARI KOTA MAGELANG Nadila Putri Kinanti; Safina Aliyah Dewi; Lili Sri Purwanti; Destri Tsurayya Istiqamah
Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa) Vol. 3 No. 1 (2024): Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)
Publisher : CV SWA Anugerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8765/krepa.v3i1.5188

Abstract

Stunting merupakan permasalahan kesehatan gizi yang dialami oleh anak-anak. Stunting disebabkan oleh kondisi ibu bayi pada saat mengandung, gizi yang dikonsumsi selama hamil, serta pertumbuhan janin. Hasil dari Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) yang memperlihatkan angka stunting di Jawa Tengah cukup tinggi, yakni sebesar 20,9% pada tahun 2021 dan angka penurunan stunting yaitu sebesar 20,8% pada tahun 2022. Merujuk pada data e-PPGBM (elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) angka stunting di Kota Magelang pada tahun 2023 berada di rata-rata 8,7%. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Juli-Agustus 2024 di Kelurahan Kedungsari, Magelang Utara, Kota Magelang. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam penentuan alternatif dan strategi yang efektif untuk menurunkan angka stunting. Hasil penelitian ini berisi beberapa program yang berupaya untuk menurunkan angak stunting di Kelurahan Kedungsari.
AKIBAT HUKUM PEMALSUAN DATA SPAJ OLEH PEMEGANG POLIS PADA KLAIM ASURANSI (Studi kasus putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN JKT. SEL) Safina Aliyah Dewi; Kuswan Hadji
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i3.1184

Abstract

Kejadian yang tak terduga seringkali timbul dan mengakibatkan kerugian. Oleh karena itu, peran utama asuransi adalah mengganti kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa tak terduga dan mengembalikan keadaan ke posisi semula sebelum risiko terjadi. Ketentuan mengenai asuransi diatur dalam Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 serta peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun demikian, masih terdapat banyak permasalahan terkait asuransi. Proses pengajuan asuransi bukan hanya sebatas tanda tangan kontrak asuransi, melainkan juga melibatkan penerapan prinsip itikad baik, termasuk data kesehatan dalam formulir permohonan asuransi jiwa (SPAJ). Penanggung dan calon nasabah asuransi wajib melaksanakan hak dan tanggung jawab masing-masing, termasuk kewajiban bagi calon nasabah untuk memberikan informasi kesehatan yang akurat, sehingga premi dan manfaat asuransi yang diberikan sesuai dengan kondisi. Artikel ini menjelaskan tentang persyaratan SPAJ serta pentingnya menunjukkan itikad baik terhadap SPAJ dalam kontrak asuransi, serta dampak hukum jika pemegang polis memalsukan data dalam SPAJ. Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif, yang berarti artikel ini disusun dengan mengacu pada teori, konsep, prinsip hukum, dan regulasi yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pembaca dan penulis mengenai konsekuensi hukum dari pemalsuan data yang disebabkan ketidakakuratan informasi yang diberikan oleh pemegang polis.
Juridical Review of International Private Law in Interfaith Marriages Outside Indonesia (Case Study of the Marriage of Dimas Anggara and Nadine Chandrawinata) Retno Hirowati; Safina Aliyah Dewi; Dwi Mei Laila; Shofia Hanifah
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 2 No. 4 (2023): November 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v2i4.6735

Abstract

One of the most important aspects of Indonesian culture is marriage. One topic that is considered very close to the essence of humanity is marriage. There is much debate about what is meant by marriage, especially when it comes to inter-religious unions that occur outside the Unitary State of the Republic of Indonesia. This case study investigates the legal framework of private international law that regulates interreligious unions that occur outside the Unitary State of the Republic of Indonesia. In the case of interfaith marriages that occur abroad, there is disagreement about the legitimacy or legality of marriage in Indonesia for couples who marry in different religious traditions. UU no. 1/1974 regulates marriage and states, in line with the 1945 Constitution, that no religious law or belief system can legitimize marriage. Every marriage performed outside Indonesia is deemed to have occurred between two Indonesian citizens or between an Indonesian citizen and a foreign citizen, in accordance with Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. According to Lex Loci Celebrations, a marriage is perfected in accordance with local law when it is performed in accordance with international private law. Interfaith marriages performed abroad are a kind of legal smuggling which is contrary to pasal 2(1) of international civil law and is regulated by it. Regarding legal certainty and how the status of interfaith marriages entered into abroad is treated, this topic will be discussed in a separate section below.
Co-Authors Asti Ika Ristianti Destri Tsurayya Istiqamah Dwi Mei Laila Dwi Mei Laila Nurul Baiti Kevin Rayhan Pamungkas Kuswan Hadji Lili Sri Purwanti Nadila Putri Kinanti Retno Hirowati Shofia Hanifah