Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Qinthara Faiz Taqiyyanfa
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
AKIBAT HUKUM DARI PENETAPAN HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN Amelia Kurnia Permata; Widya Zadna Shafahiera; Repiana Andani Hasan; Qinthara Faiz Taqiyyanfa
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i1.1607

Abstract

Artikel yang berjudul Akibat hukum dari penetapan Hakim dalam Permohonan dispensasi perkawinan berisikan penjelasan dan pengkajian mengenai permasalahan permasalahan pada pengadilan agama pacitan yaitu bagaimana pertimbangan hakim pada pengadilan agama pacitan dalam menolak atau mengabalkan permohonan pada dispensasi perkawinan dan rika di tolak atau pun dikabulkan apakah yang akan terjadi dan timbal dalam akibat hukumnva. Penelitian in dalam mengkaji dan menjelaskan menggunakan penelitian yang bernama penelitian hakum empiris yang mempunya sifat deskriptit dan didalamnya terdapat 2 jenis data vaitu sekunder dan primer yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan juga tersier. Dalam pengumpulan datanya menggunakan demnik studi lapangan dan kepustakaan serta dalam menganalisis menggumakan metode yaita kualitatit dengan model analisis interakait. Hasil dari penelicoan ini menunjukkan mengenai pertimbamgan hakim pengadilan agama pacitan dalam menolak ataupun mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dengan akibat hakum yang timbul pada suatu permotionam yang dikuatkan dengan bukti bukti pada pemohon
MEMERANGI KEKERASAN SEKSUAL: STRATEGI SISTEMATIS UNIT PPA POLRESTA MAGELANG UNTUK MENEKAN ANGKA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Repiana Andani Hasan; Qinthara Faiz Taqiyyanfa; Alis Kafi Fawaid; Tsabita Zaskia Putri Maharani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i11.2561

Abstract

Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) seringkali terjadi karena minimnya pengetahuan mengenai perlindungan hukum dalam peraturan perundang-undangan serta kurangnya kesadaran masyarakat mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak. Artikel ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Permasalahan yang diidentifikasi melibatkan kekurangan informasi hukum dan kesadaran masyarakat, yang menyebabkan rentan terhadap tindak kekerasan seksual. Metode penelitian menggunakan empiris dan normatif untuk memahami tentang aspek hukum serta perlindungan perempuan dan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang kurang mengenai peraturan perundang-undangan dapat memperbesar risiko TPKS. Dengan informasi yang efektif, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak perlindungan perempuan dan anak, mengurangi kejadian TPKS, dan meningkatkan keadilan. Simpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya upaya penyuluhan hukum untuk meminimalisir permasalahan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hukum yang telah disediakan oleh negara.
PERAN KELEMBAGAAN DALAM PENGGUNAAN KEWENANGAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Noni Prihandini; Lulu Lutfiyah; Repiana Andani Hasan; Sartika Puspa Sekar Arum; Qinthara Faiz Taqiyyanfa; Real Figo Pratama; Kuswan Hadji
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i2.3489

Abstract

Sebagai negara hukum formil, peraturan perundang - undangan merupakan salah satu instrumen fundamental bagi Indonesia Peraturan perundang - undang mengatur serta membatasi penguasa atau pemerintah untuk bertindak dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Terkadang peraturan perundang - undangan menimbulkan permasalahan yang disebabkan adanya kelemahan baik itu hukum itu sendiri maupun peran lembaganya. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada otoritas yang sah. Tanpa otoritas yang sah, seorang pejabat pemerintah, terutama pejabat legislatif, tidak akan dapat melakukan suatu tindakan pemerintah. Oleh karena itu rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana peran dan wewenang masing-masing Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan? Apa saja permasalahan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik dari segi wewenang yang dihadapi oleh Lembaga eksekutif dan legislatif? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dan wewenang dari lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Selain itu juga untuk mengetahui permasalahan dalam proses pembentukan peraturan perundang undangan yang dihadapi lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemerintahan Indonesia terdiri dari tiga lembaga pemerintahan, sesuai dengan sistem pemerintahan Montesquieu. Pada dasarnya, lembaga legislatif mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya. Selain itu, lembaga tersebut bertindak sebagai perantara dalam komunikasi yang dapat menyediakan bantuan dari pemerintah dan bisnis. Sehingga perlu untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga pemerintahan di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berupa Pembajakan Buku Printa Dewi Uma Azzahra; Elsa Siffa Nabillah Nurlailatri; Dyah Ikhtiariza; Nimas Calista Anggita; Qinthara Faiz Taqiyyanfa
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 6 (2024): GJMI - JUNI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i6.550

Abstract

Permasalahan pelanggaran hak cipta dengan melakukan pembajakan buku di Indonesia seperti hal yang lumrah terjadi. Masyarakat Indonesia yang masih abai dengan membeli sebuah buku yang orisinil, karena mereka menganggap membeli buku bajakan lebih murah dan tidak jauh berbeda dengan membeli buku yang orisinil, serta hal ini pula yang membuat oknum-oknum pelaku pembajakan buku masih menjual bebas buku-buku bajakan di pasaran. Perlu diketahui pemerintah telah mengatur tentang hak cipta untuk melindungi hak-hak para pencipta salah satunya dalam membuat suatu karya tulis dalam bentuk buku. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta tidak semata hak-hak penulis ini dilindungi karena hingga kini masih saja berbagai macam jenis buku dari para penulis terkena pembajakan buku. Bahkan jika ditelisik lebih lanjut masih belum terdapat sanksi tegas bagi para pelaku pembajakan buku. Secara nyata dalam menerapkan kebijakan mengenai pelanggaran hak cipta masyarakat masih belum memahami pentingnya perlindungan hak cipta bagi penulis. Tujuan penulisan ini disusun untuk memberikan informasi dan pembelajaran terkait sanksi pembajakan buku bagi pelaku dan perlindungan hukum terhadap penulis yang terkena dampak dari pembajakan buku, serta kebijakan dan tindakan yang lebih tegas lagi dalam mensosialisasikan peraturan hak cipta bagi masyarakat.
Co-Authors Alis Kafi Fawaid Amelia Kurnia Permata Dyah Ikhtiariza Elsa Siffa Nabillah Nurlailatri Kuswan Hadji Lulu Lutfiyah Nimas Calista Anggita Noni Prihandini Printa Dewi Uma Azzahra Real Figo Pratama Repiana Andani Hasan Sartika Puspa Sekar Arum Tsabita Zaskia Putri Maharani Widya Zadna Shafahiera