Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Merek Terhadap Adanya Barang Tiruan Astri Maharani; Ayesta Intania; Cahyo Danang Prayugo; Real Figo Pratama; Sartika Puspa Sekar Arum
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): September : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v2i3.1345

Abstract

Brand building has an important role in the world of trade. Protection of registered goods brand rights holders from unlawful acts committed against registered goods marks as unfair competition efforts such as imitation, counterfeiting or use of marks without rights to certain brands. This is of course detrimental to brand holders and consumers. The results of the research show that forms of protection for brand holders can be through preventive and repressive efforts. The aim of this research is to determine the legal protection for brand rights holders for the sale of counterfeit goods and to determine the efforts of brand holders to overcome the large number of counterfeit goods. The research method used is normative juridical with a qualitative approach, namely by collecting various kinds of data.
PERAN KELEMBAGAAN DALAM PENGGUNAAN KEWENANGAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Noni Prihandini; Lulu Lutfiyah; Repiana Andani Hasan; Sartika Puspa Sekar Arum; Qinthara Faiz Taqiyyanfa; Real Figo Pratama; Kuswan Hadji
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i2.3489

Abstract

Sebagai negara hukum formil, peraturan perundang - undangan merupakan salah satu instrumen fundamental bagi Indonesia Peraturan perundang - undang mengatur serta membatasi penguasa atau pemerintah untuk bertindak dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Terkadang peraturan perundang - undangan menimbulkan permasalahan yang disebabkan adanya kelemahan baik itu hukum itu sendiri maupun peran lembaganya. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada otoritas yang sah. Tanpa otoritas yang sah, seorang pejabat pemerintah, terutama pejabat legislatif, tidak akan dapat melakukan suatu tindakan pemerintah. Oleh karena itu rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana peran dan wewenang masing-masing Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan? Apa saja permasalahan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik dari segi wewenang yang dihadapi oleh Lembaga eksekutif dan legislatif? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dan wewenang dari lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Selain itu juga untuk mengetahui permasalahan dalam proses pembentukan peraturan perundang undangan yang dihadapi lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemerintahan Indonesia terdiri dari tiga lembaga pemerintahan, sesuai dengan sistem pemerintahan Montesquieu. Pada dasarnya, lembaga legislatif mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya. Selain itu, lembaga tersebut bertindak sebagai perantara dalam komunikasi yang dapat menyediakan bantuan dari pemerintah dan bisnis. Sehingga perlu untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga pemerintahan di Indonesia.
Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga (ART) yang Mengalami Kekerasan Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan Astri Maharani; Sartika Puspa Sekar Arum; Yusuf Taufiqurahman
Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Vol. 1 No. 3 (2024): Juli : Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aktivisme.v1i3.365

Abstract

The existence of household assistants (ART) is often ignored in labor laws in many countries, including Indonesia. This results in unfair treatment and minimal access for household members to legal protection, which increases the risk of violence against them. This violence includes verbal, physical and sexual harassment, but is difficult for household members to report due to limited legal knowledge and fear of retaliation. Social stigma and lack of support also exacerbate the situation, leaving many cases of violence unreported and perpetrators unaccounted for. This research aims to increase awareness of the importance of legal protection for household members, evaluate the implementation of labor laws, and encourage regulatory changes to expand protection. The research method uses a qualitative and descriptive approach through literature study. The research results show that legal protection for household members in Indonesia is still weak and ineffective, especially because household members are not explicitly regulated in labor law. Key barriers include a lack of rights awareness, training of law enforcement officers, and a culture of amicable resolution of violence. Better legal protection for household members needs to be implemented immediately through the ratification of the Domestic Workers Protection Bill, educational campaigns and training for law enforcement officers. Strong family, community and political support is also needed to create a safer and fairer environment for ART.