Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Real Figo Pratama
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Tantangan dan Solusi Dalam Menangani Kasus Perceraian Internasional: Pespektif Hukum Perdata Internasional Afiifah Shofiana Wafaa; Cahyo Danang Prayugo; Real Figo Pratama; Lintang Zufar Satyanagama; Muhammad Naufal Nabiila
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): DESEMBER : Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v1i4.642

Abstract

This research discusses the main forms of handling of divorce cases that occur internationally. The aim of this research is to identify and comprehensively analyze the main challenges in handling international divorce cases, seen from the perspective of international private law. The main challenge is identifying and overcoming legal obstacles that arise when the parties involved come from different jurisdictions. These factors include differences in private international law, legal norms, and complex legal procedures. In addition, cultural and language differences can complicate the process of handling divorce cases. Different jurisdictions and private international law procedures may also affect the rights and obligations of the parties involved. Therefore, a thorough understanding of these differences is essential to ensure fairness and effectiveness in the resolution of international divorce cases. By detailing these challenges, this research aims to contribute to further understanding of the complex legal issues in the handling of international divorce cases and unlock the potential for developing more coordinated and efficient legal frameworks in cross-border contexts.
Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Merek Terhadap Adanya Barang Tiruan Astri Maharani; Ayesta Intania; Cahyo Danang Prayugo; Real Figo Pratama; Sartika Puspa Sekar Arum
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): September : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v2i3.1345

Abstract

Brand building has an important role in the world of trade. Protection of registered goods brand rights holders from unlawful acts committed against registered goods marks as unfair competition efforts such as imitation, counterfeiting or use of marks without rights to certain brands. This is of course detrimental to brand holders and consumers. The results of the research show that forms of protection for brand holders can be through preventive and repressive efforts. The aim of this research is to determine the legal protection for brand rights holders for the sale of counterfeit goods and to determine the efforts of brand holders to overcome the large number of counterfeit goods. The research method used is normative juridical with a qualitative approach, namely by collecting various kinds of data.
PERAN KELEMBAGAAN DALAM PENGGUNAAN KEWENANGAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Noni Prihandini; Lulu Lutfiyah; Repiana Andani Hasan; Sartika Puspa Sekar Arum; Qinthara Faiz Taqiyyanfa; Real Figo Pratama; Kuswan Hadji
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i2.3489

Abstract

Sebagai negara hukum formil, peraturan perundang - undangan merupakan salah satu instrumen fundamental bagi Indonesia Peraturan perundang - undang mengatur serta membatasi penguasa atau pemerintah untuk bertindak dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Terkadang peraturan perundang - undangan menimbulkan permasalahan yang disebabkan adanya kelemahan baik itu hukum itu sendiri maupun peran lembaganya. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada otoritas yang sah. Tanpa otoritas yang sah, seorang pejabat pemerintah, terutama pejabat legislatif, tidak akan dapat melakukan suatu tindakan pemerintah. Oleh karena itu rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana peran dan wewenang masing-masing Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan? Apa saja permasalahan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik dari segi wewenang yang dihadapi oleh Lembaga eksekutif dan legislatif? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dan wewenang dari lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Selain itu juga untuk mengetahui permasalahan dalam proses pembentukan peraturan perundang undangan yang dihadapi lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemerintahan Indonesia terdiri dari tiga lembaga pemerintahan, sesuai dengan sistem pemerintahan Montesquieu. Pada dasarnya, lembaga legislatif mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya. Selain itu, lembaga tersebut bertindak sebagai perantara dalam komunikasi yang dapat menyediakan bantuan dari pemerintah dan bisnis. Sehingga perlu untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga pemerintahan di Indonesia.
Co-Authors Afiifah Shofiana Wafaa Astri Maharani Ayesta Intania Cahyo Danang Prayugo Kuswan Hadji Lintang Zufar Satyanagama Lulu Lutfiyah Muhammad Naufal Nabiila Noni Prihandini Qinthara Faiz Taqiyyanfa Repiana Andani Hasan Sartika Puspa Sekar Arum