Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kewarganegaraan Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
Ramiyanto
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Efektivitas Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban melalui Sarana Hukum (Studi Kasus Rutan Kelas IIA Palangka Raya): Penelitian Miftakhul Anam; Bahtiyar Mandala Sutra; Ramiyanto
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 1 (Juli 2025 -
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i1.2262

Abstract

This study aims to analyze various forms of security and order disturbances at the Palangka Raya Class IIA Detention Center and identify the legal means used to prevent such disturbances. The method used is empirical legal research with a qualitative approach. Data collection techniques include interviews, observations, and literature reviews, with sources such as the prison warden, head of security, security officers, as well as inmates and prisoners. The results of the study show that security and order disturbances still occur in physical forms such as fights and escape attempts, as well as non-physical forms such as drug trafficking and violations of regulations. Prevention efforts through legal means, such as routine raids, personality development, and early detection, have been implemented with fairly effective results, although not yet optimal. Major challenges include a shortage of staff, inadequate surveillance facilities, and weak inter-agency coordination. However, supportive factors such as leadership commitment, staff training, and the active role of the early detection team contribute to maintaining security stability within the detention center. This study is expected to contribute to the formulation of more effective and preventive correctional policies.
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyuluhan Sistem Hidroponik Kepada Ibu-Ibu PKK Desa Bringin Srumbung Ramiyanto; Fara Makhsonah; Naqiya Alivia Choirunnisa; Muhammad Galih Ferdiansyah; Annisa Nur Hikmah; Panji Setiawan Yudistira; Putri Ratnasari Dewi; Kharisma Setyowati; Lintang Kusuma; Ahmad Nasir; Fuad Hilmy
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 8 (2024): GJMI - AGUSTUS
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i8.786

Abstract

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dusun Sikepan 1 telah menjalankan kegiatan produktif seperti menanam serai di lahan milik mereka sendiri. Namun, pendapatan kas organisasi tetap minim karena rendahnya literasi pengetahuan mengenai teknologi modern. Kurangnya pemahaman ini menghambat perkembangan keterampilan berkebun menjadi aktivitas yang lebih menguntungkan. Sebagai solusi atas permasalahan ini, diadakan sosialisasi hidroponik menggunakan galon bekas. Program ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan tentang pembuatan hidroponik, yang diharapkan dapat menghasilkan pangan mandiri, meningkatkan ekonomi organisasi, serta mengurangi sampah galon. Kegiatan sosialisasi ini mengadopsi metode Asset-Based Community Development, yaitu pendekatan pemberdayaan masyarakat yang memanfaatkan potensi internal organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Melalui metode ini, ibu-ibu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Dusun Sikepan 1 diajak untuk melihat dan memanfaatkan sumber daya yang sudah mereka miliki untuk mencapai tujuan program. Dalam pelaksanaannya, respon positif dan antusiasme yang tinggi ditunjukkan oleh ibu-ibu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dusun Sikepan 1, menandakan adanya minat yang kuat terhadap teknologi hidroponik. Antusiasme ini mencerminkan adanya potensi besar untuk penerapan hidroponik sebagai bagian dari kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Dengan mengintegrasikan hidroponik ke dalam kegiatan sehari-hari, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dusun Sikepan 1 dapat memaksimalkan penggunaan lahan dan barang bekas, meningkatkan produktivitas pertanian, dan membuka peluang usaha baru yang lebih menguntungkan. Program ini juga berkontribusi pada pengurangan sampah plastik, mendukung aspek lingkungan selain aspek ekonomi.
Penjatuhan Pidana terhadap Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi Ramiyanto; Antoni
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6478

Abstract

Abstrak Secara yuridis, korban perkosaan yang melakukan aborsi tidak dapat dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam UU-Kesehatan, UU-Perlindungan Anak dan PP No. 61 Tahun 2014. Secara praktis, ternyata anak korban perkosaan yang melakukan aborsi dijatuhi pidana sebagaimana terjadi di Pengadilan Negeri Muara Bulian, Jambi. Praktik itu kemudian dianulir oleh Pengadilan Tinggi Jambi, sehingga anak korban perkosaan yang melakukan aborsi tidak dijatuhi pidana (dibebaskan). Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif dengan teknik penafsiran hukum, serta selanjutnya penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Dari pembahasan dapat diketahui bahwa tidak semua korban perkosaan yang melakukan aborsi tidak dapat dijatuhi pidana yang ditentukan dalam hukum positif. Korban perkosaan yang melakukan aborsi yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan tetap dapat dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam hukum positif. Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Korban Perkosaan, Aborsi Abstract Juridically, rape victims who have abortions cannot be sentenced to criminal penalties as regulated in the Health Law, Child Protection Law, and PP no. 61 of 2014. In practical terms, it turns out that the child rape victim who had an abortion was sentenced to a criminal sentence as happened at the Muara Bulian District Court, Jambi. This practice was later annulled by the Jambi High Court, so that child rape victims who had abortions were not sentenced to criminal penalties (exonerated). The research method used in this paper is normative legal research (juridical-normative) with a statutory and contextual approach. Then data collection was carried out using document study techniques and analyzed qualitatively using legal interpretation techniques, and then conclusions were drawn using the deductive method. From the discussion, it can be seen that not all rape victims who have abortions cannot be sentenced to criminal penalties specified in positive law. Rape victims who have an abortion that does not fulfill the requirements specified in the statutory provisions can still be sentenced to criminal penalties as determined in positive law. Keywords: Imposing of Criminal, Rape Victim, Abortion
Co-Authors Ahmad Nasir Annisa Nur Hikmah Antoni Bahtiyar Mandala Sutra Fara Makhsonah Fuad Hilmy Kharisma Setyowati Lintang Kusuma Miftakhul Anam Muhammad Galih Ferdiansyah Naqiya Alivia Choirunnisa Panji Setiawan Yudistira Putri Ratnasari Dewi