Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Singgih, Mohammad Wahyu
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi) Kusmayanti, Suci; Singgih, Mohammad Wahyu; Atma Negara, Monica; Sukmariatul Janah, Nurul; Fadlian, Aryo
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.3964

Abstract

Dalam proses penegakan hukum di bidang tindak pidana nomor korupsi pemerintah telah mencanangkan bahwa Indonesia harus bebas dari korupsi. Akan tetapi, pada faktanya kasus korupsi di Indonesia masih merajalela. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan penyelesaian tidak pidana korupsi terhadap terdakwa yang telah meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan teknik analisis bahan hukum preskriptif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penyelesaian tindak pidana korupsi terhadap terdakwa yang telah meninggal dunia putusannya tidak dapat di eksekusi berdasarkan Pasal 83 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase dalam Sistem Hukum di Indonesia Studi Kasus Nomor Perkara : No. 44042/VI/ARB-BANI/2021 SINGGIH, MOHAMMAD WAHYU
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 5.C (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Business actors frequently opt for non-litigation dispute resolution because it is considered to provide more benefits to both parties involved compared to litigation in court. One of the methods used is arbitration, which is seen as more advantageous than resolving disputes through the courts. The main benefits of arbitration are its faster process and lower costs, making it a crucial consideration for the disputing parties. Arbitration has been widely applied in Indonesia, including in the case between PT LEN Telekomunikasi Indonesia and the Ministry of Communication and Informatics, along with BAKTI, regarding the implementation of the Palapa Ring Tengah Cooperation Agreement. The dispute in this case was resolved through arbitration. In Indonesia, the arbitration process is regulated by Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, providing legal certainty for parties opting for non-litigation alternative dispute resolution.
Co-Authors Aryo Fadlian Atma Negara, Monica Kusmayanti, Suci Sukmariatul Janah, Nurul