Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.827
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Respublica JURNAL ILMIAH LIVING LAW WAJAH HUKUM Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Jurnal Hukum Positum Jurnal Abdimas Mahakam Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat LEGAL BRIEF JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan De Juncto Delicti: Journal of Law Innovative: Journal Of Social Science Research
Aryo Fadlian
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Karawang di Era Covid 19 Fadlian, Aryo; Irawan, R. Bagus; Faridah, Hana
Jurnal Abdimas Mahakam Vol. 5 No. 2 (2021): JURNAL ABDIMAS MAHAKAM
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/jam.v5i2.1479

Abstract

Pada saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami pandemi COVID-19. Sehingga mengakibatkan banyak sektor yang mengalami hambatan termasuk salah satunya adalah peran Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara. Banyaknya perkara yang harus diadili, memaksa Pengadilan Negeri untuk terus menjalankan Tugas, Pokok, dan Fungsinya dalam mengadili perkara yang diajukan. Banyak sekali aspek-aspek dalam Pengadilan Negeri yang belum diketahui oleh masyarakat luas sehingga perlu pengedukasian lebih lanjut mengenai peran Pengadilan Negeri. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, menjelaskan mengenai pengadilan menggunakan sistem E-Court dalam memeriksa dan mengadili perkara di Pengadilan Negeri. Dalam momentum pandemi COVID-19 seperti inilah pemanfaatan E-Court dimaksimalkan karena guna mengurangi interaksi di ruang sidang sehingga secara tidak langsung mengurangi kontak antar manusia sekaligus meminimalisasi potensi penyebaran virus corona. Banyak sekali aspek-aspek dalam E-Court yang belum diketahui oleh masyarakat luas sehingga perlu pengedukasian lebih lanjut mengenai kinerja E-Court ini. Karena mengingat program E-Court ini bermanfaat untuk mendukung kegiatan social distancing sehingga hal ini menjadi penting dan menarik untuk dibahas dalam momentum pandemik COVID-19. Selain melakukan Seminar Nasional melalui via online sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam kelompok KKN Legalaid melakukan pendampingan langsung di Pengadilan Negeri Karawang sekaligus meneliti perubahan-perubahan bagian-bagian lain di unit kerja Pengadilan Negeri Karawang semenjak era Covid 19. Dalam era yang baru seluruh kantor pemerintah termasuk Pengadilan Negeri ada perubahan dalam pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut ada perubahan pada metode pelayanannya yaitu dari metode konvensional berubah kepada metode daring, beberapa hal yang dilakukan dalam pengadilan dengan Metode daring adalah pendaftaran perkara, persidangan(perkara perdata), pelayanan bantuan hukum, pemberkasan dilakukan semi daring
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KEBOCORAN DATA BPJS DALAM PERSPEKTIF UU ITE Shella Oktaviani; Yeremia Juan Dewata; Aryo Fadlian
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 1 No 2 (2021): Edisi Oktober 2021
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v1i2.5732

Abstract

ABSTRAK Perkembangan industri memasuki tahap 4.0 dimana industri teknologi dunia semakin maju dan berkembang. Namun dibalik semakin maju dan berkembangnya teknologi tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat melainkan juga dampak negatif yang tidak luput dari pemanfaatan teknologi itu sendiri. Salah satu dampak negatif perkembangan teknologi adalah cybercrime dapat diartikan kejahatan dunia maya. Cybercrime memanfaatkan komputer dalam jaringan internet dalam menjalankan aksinya. Maka dari itu dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  melihat bahan  pustaka  atau informasi opsional  data sekunder  seperti  buku,  jurnal  ilmiah,  skripsi,  artikel  maupun menelaah dari peraturan  perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Berdsasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik korban kebocoran data pribadi yang mengalami kerugian ataupun dirugikan karena data pribadinya dipergunakan atau disebarluaskan  tanpa persetujuan dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan yang berwenang. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga, mencegah, dan atau menanggulai terjadinya sebuah permasalahan terkait kebocoran data diri rakyatnya baik kebocoran tersebut di akibatkan karena cybercrime maupun tidak pemerintah masih berkewajiban dalam menjaga, mencegah ataupun menanggulagi. Kata Kunci : Teknologi, Cybercrime, Pemerintah ABSTRACT Industrial development is entering stage 4.0 where the world's technology industry is increasingly advanced and developing.  But behind the increasingly advanced and developing technology not only has a positive impact on society but also has a negative impact that does not escape the use of technology itself.  One of the negative impacts of technological developments is that cybercrime can be interpreted as cyber crime.  Cybercrime utilizes computers in the internet network in carrying out its actions.  Therefore, in this paper, using normative legal research methods, namely legal research carried out by looking at library materials or optional secondary data information such as books, scientific journals, theses, articles and reviewing laws and regulations such as Law Number 11 of 2008  About Information and Electronic Transactions.  Based on Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, victims of personal data leakage who suffer losses or are harmed because their personal data is used or disseminated without approval can file a claim for compensation to the competent court.  The Indonesian government has an important role in maintaining, preventing, and/or dealing with the occurrence of a problem related to the leakage of personal data of its people, whether the leak is caused by cybercrime or not, the government is still obliged to maintain, prevent or overcome it. Keywords: Technology, Cybercrime, Government
PENGARUH PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TERHADAP HASIL PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG 2014 Aryo Fadlian
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v10no4.859

Abstract

AbstractThe implementation process of the election of Governor of Lampung in 2014was still a lot of controversy with the process so complicated that ultimatelyresulted elected leaders, after the long process, sprang DKPP decisionrelating to the election of the Governor of Lampung in 2014. The verdict ofDKPP generates convicted and fired Lampung Provincial ElectionSupervisory Board The purpose of this research was to determine andanalyze the strength of decision DKPP Lampung gubernatorial election in2014. In this study the authors discussed the use of theory and concepts;theory of legislation, the concept of the State institutions, the concept of anindependent State institution using normative juridical research method, i.e.obtaining secondary data obtained from the study of literature, books, andlegislation. Results of research and discussion show that many violations inthe elections in 2014 that resulted in the governor of Lampung in 2014resulted in the termination of the Election Supervisory Board membersLampung province because it violates the code of ethics. Strength HonorCouncil Election decision final and binding give lessons to the electionorganizer Lampung Province.Keywords: Verdict Strength, Election Organizer Ethics Council, ElectionViolationsAbstrakProses pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung tahun 2014 masih banyakkontroversi dengan prosesnya yang begitu rumit sehingga akhirnyamenghasilkan pemimpin terpilih, setelah proses yang panjang, munculkeputusan DKPP terkait pemilihan Gubernur Lampung tahun 2014. Putusantersebut DKPP menghasilkan terbukti dan dipecat Badan Pengawas PemiluProvinsi Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui danmenganalisis kekuatan keputusan pemilihan gubernur DKPP Lampung padatahun 2014. Dalam penelitian ini penulis membahas penggunaan teori dankonsep; Teori perundang-undangan, konsep lembaga negara, konseplembaga negara merdeka yang menggunakan metode penelitian yuridisnormatif, yaitu memperoleh data sekunder yang diperoleh dari studi literatur,buku dan perundang-undangan. Hasil penelitian dan pembahasanmenunjukkan bahwa banyak pelanggaran dalam Pemilu 2014 yangmengakibatkan Gubernur Lampung pada tahun 2014 mengakibatkanpenghentian anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung karenamelanggar kode etik. Keputusan Kehormatan Dewan Kehormatan keputusanfinal dan mengikat memberi pelajaran kepada penyelenggara pemiluProvinsi Lampung.Kata Kunci: Kekuatan Putusan, Dewan Kehormatan PenyelenggaraPemilihan Umum, Pelanggaran Pemilu
PELANGGARAN PIDANA PEMILIHAN PADA SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 Aryo Fadlian; Devi Siti Hamzah
VERITAS Vol 5 No 2 (2019): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (70.541 KB) | DOI: 10.34005/veritas.v5i2.488

Abstract

Penegakan hukum sengketa Pemilihan pun terus menerus diperbaiki. Bawaslu dari Pusat sampai ke tingkat yang paling rendah, Gakumdu dari tertinggi sampai tingkat yang paling rendah maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sampai Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Segi aturan-aturan, wewenang terus di perbaiki/perbaharui dan di perketat agar penegakan hukum pemilihan semakin baik. Dalam menegakan hukum Pemilihan khususnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Institusi-institusi tersebut sudah mempunyai wewenang masing-masing secara jelas. Sejak Tahun 2015 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan secara serentak seluruh Indonesia, sampai dengan Tahun 2019 Pilkada seretak sudah dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pada tahun 2015, 2017, 2018. Di wilayah-wilayah yang sering menimbulkan banyak persoalan dari data Mahkamah Konstitusi yaitu wilayah paling barat Indonesia dan wilayah paling timur Indonesia seperti daerah-daerah di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat baik Pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota (Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) maupun Pemilihan ditingkat Provinsi (Gubernur dan Wakil Gubernur). Metode Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normative yang di tunjang data-data empiris. Hasil dari Penelitian mengutarakan bahwa penegakan hukum pidana di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jayapura terutama Panwaslu Kabupaten Jayapura dan Penyidik Kepolisian Resort Jayapura terlalu agresif dalam rangka menegakan hukum pidanan pilkada, terbukti beberapa putusan pengadilan atas perkara-perkara pidana pilkada di putus ringan oleh hakin PN Jayapura. Sehingga di anggap oleh berbagai kalangan memihak ke salah satu Pasangan Calon.
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KASUS PERZINAHAN BERDASARKAN HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN HUKUM ADAT BATAK Dede Santi Fatimah; R Bagus Irawan; Aryo Fadlian
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 1 No 1 (2021): Edisi April 2021
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v1i1.5466

Abstract

Pluralisme hukum adat di Indonesia menyebabkan adanya perbedaan terhadap penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana adat di beberapa wilayah bagi suatu tindak pidana yang sama. Penulis bermaksud mengkaji kedudukan hukum adat dalam hukum positif Indonesia dan penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana adat perzinahan dalam masyarakat adat Minangkabau dan Batak dengan harapan bisa meningkatkan pengetahuan bagi pembaca sehingga tidak melakukan hal serupa. Penelitian ini menggunakan metode penulisan deskriptif kualitatif yaitu dengan mengkaji fenomena yang ada dan kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam suatu masyarakat adat. Ketentuan yang termuat dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan Aceh menegaskan bahwa keberadaan hukum adat pada dasarnya telah diakui dalam hukum positif di Indonesia. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku perzinahan di dalam masyarakat adat cenderung bersifat sosial dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan kosmis dan perasaan keadilan yang terganggu, pada dasarnya kedua daerah adat tersebut mengancam dengan keras para pelaku perzinahan, namun hanya berbeda dalam prosedur penjatuhan sanksinya, hal ini dipengaruhi oleh sifat hukum adat yang hanya berlaku bagi suatu wilayah tertentu.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANCAMAN CYBERPORN BAGI PENGGUNA APLIKASI TWITTER: 1. Ancaman Cyberporn Sebagai Tindak Pidana Dunia Maya Bagi Pengguna Aplikasi Twitter 2. Dampak Bagi Korban Kejahatan Cyberporn dan Peran Cyberlaw dalam Penanganan Tindak Pidana Dunia Maya Tersebut helda utami; Alfiansyah; Aryo Fadlian
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 1 No 2 (2021): Edisi Oktober 2021
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v1i2.5738

Abstract

ABSTRAK Kemajuan teknologi pada era globalisasi memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan bermasyarakat dewasa ini. Komunikasi menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia, dan efisiensi teknologi informasi dan komunikasi seperti internet menjadi andalan utama masyarakat dalam berkomunikasi. Internet berdampak sangat baik dalam membantu manusia meraih era modernisasi yang mutakhir pada sisi telekomunikasi, yaitu munculnya aplikasi-aplikasi sosial yang bisa diakses online seperti aplikasi Twitter. Kejahatan pornografi (cyberporn) merupakan salah satu bentuk cybercrime memiliki ancaman dan dampak negatif yang sangat besar, salah satu perbuatan tindak pidana di dunia maya atau cyber crime yang sering kali terjadi di jejaring Twitter adalah cyber crime pada bidang kesusilaan seperti kejahatan pornografi (cyberporn). Cyberporn dapat dilakukan secara individual, contohnya pada kasus penyebaran video porno. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai cyberporn sebagai kejahatan kesusilaan dan upaya Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi dan mencegah kejahatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pencarian data dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisia data menggunakan analisis data kualitatif. Tujuan dari  penulisan studi ini yaitu (1) untuk menganalisis ancaman cyberporn sebagai tindak pidana dunia maya bagi pengguna aplikasi Twitter, dan (2) mengetahui apa saja dampak bagi korban kejahatan cyberporn dan peran cyberlaw dalam penanganan tindak pidana dunia maya tersebut. Kata Kunci: Ancaman, Cyberporn, Pengguna Twitter ABSTRACT Technological advances in the era of globalization have a significant impact on social life today. Communication is one of the basic human needs, and the efficiency of information and communication technology such as the internet is the mainstay of society in communicating. The internet has had a very good impact in helping humans achieve the latest era of modernization on the telecommunications side, namely the emergence of social applications that can be accessed online such as the Twitter application. The crime of pornography (cyberporn) is a form of cybercrime that has a very large threat and negative impact, one of the crimes in cyberspace or cyber crime that often occurs on the Twitter network is cyber crime in the field of decency such as pornography (cyberporn). Cyberporn can be done individually, for example in the case of distributing pornographic videos.  Therefore, further research is needed on cyberporn as a crime of decency and the efforts of the Republic of Indonesia in tackling and preventing this crime. The research method used is a normative juridical method with descriptive analytical research specifications. Data search is done through literature study. Data analysis used qualitative data analysis. The purpose of writing this study is (1) to analyze the threat of cyberporn as a cybercrime for Twitter application users, and (2) to find out what the impact is for victims of cyberporn crime and the role of cyberlaw in handling cybercrimes. Keywords: Threats, Cyberporn, Twitter User
 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAHANAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN Aryo Fadlian
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/dejure.v3i2.6324

Abstract

A Prisoner is a person who is in prisoner to undergo a legal process, either as a suspect or defendant who is prisoner by an investigator or public prosecutor because he is suspected or charged with a criminal offense. In life, during society, a prisoner is considered to have broken the law and therefore a prisoner is given a bad stigma. The Criminal Procedure Code (KUHAP) explains that those who have the authority to detain are Investigators (Polri) and Public Prosecutors (Prosecutors). Underwent a detention process, detainees still have rights that must be fulfilled by the detainee. The research method uses Normative Juridical Research. The results of research in fostering detainees at the Regional Police level (Regional Police) investigators conduct mental, spiritual, and psychological guidance so that prisoners stay awake psychologically. But for feeding prisoners only get food that is given does not meet the humanitarian index, feeding does not meet nutritional adequacy.
Hubungan Konstitusi dengan Tugas Lembaga Perwakilan dalam Negara Demokrasi dari Sudut Pandang Ilmu Negara Aryo Fadlian
Jurnal Hukum Positum Vol. 4 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v4i2.3186

Abstract

Konstitusi di Negara Republik Indonesia telah mengalami amandemen sebanyak empat kali. Isue yang terbaru bahkan konstitusi akan diamandemen kembali oleh pemerintah. Sedangkan lembaga perwakilan tertinggi di Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang didalamnya ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan lembaga negara dalam perspektif ilmu negara. Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan, menganalisis, menyimpulkan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian yakni hubungan konstitusi dengan tugas lembaga perwakilan dalam negara demokrasi dari sudut pandang ilmu negara. Dalam negara demokrasi, lembaga legislatif sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan, stabilitas negara, dan agar tidak tercipta pemerintahan yang otoriter dan semena-mena. Lembaga perwakilan dalam melaksanakan tugas pengawasan harus tegak lurus sesuai dengan amanat konstitusi. Selain melaksanakan fungsi pengawasan, legislatif juga mempunyai fungsi membuat aturan-aturan, fungsi budgeting untuk menyusun anggaran-anggaran demi kepentingan negara bersama pemerintah.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU KERANGKA TEORITIS Aryo Fadlian
Jurnal Hukum Positum Vol. 5 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum Pidana merupakan hukum publik yang digunakan untuk membatasi tingkah laku manusia menjaga ketertiban umum. Penegakanya dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang yang di atur oleh peraturan perundang-undangan. Teori Pertanggungjawaban Pidana merupakan teori terpenting dalam ilmu hukum pidana karena dalam menerapkan ilmu hukum pidana tidak akan terlepas dari teori pertanggungjawaban pidana maka daripada itu penulis mengangkat pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. Metode yang digunakan penulis adalah yuridis normative , menggunakan litaratur dari kepustakaan dan penilitian qualitative. Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda torekenbaarheid, dalam Bahasa inggris criminal responsibility atau criminalliability. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Syarat pertanggungjawaban pidana ada tiga yaitu : dolus (dengan sengaja) melakukan tindak pidana, culpa(lalai) sehingga dengan kelalaiannya terjadi perbuatan pidana, tidak adanya alas an penghapusan pidana. Dari pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan teori yang tepenting dan mendasar dalam keilmuan hukum pidana. Asas yang berkorelasi dalam pertanggungjawaban pidana merupakan asas dasar dari hukum pidana mislanya “tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan (geen straf zonder should: Actus non factim reum nisi mens sis rea).
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN POTENSI DAERAH Agnes Xena; Aryo Fadlian
Jurnal Hukum Positum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v6i1.5612

Abstract

ABSTRAK Artikel ini menguraikan hubungan antara kewenangan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi daerah. Penulis berpendapat bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan potensi daerah. Salah satu tugas pemerintah adalah mengikuti tugas negara, yaitu menyelenggarakan sebagian dari tugas negara sebagai organisasi kekuasaan, salah satunya yaitu memberikan kemudahan kepada masyarakat dan pihak swasta dalam penerbitan perizinan. Pada satu sisi, peran serta masyarakat sangat penting dalam pengelolaan potensi daerah sebagai wujud kepedulian masyarakat terhadap pembangunan suatu daerah, kemudian dengan adanya partisipasi masyarakat pemerintah berharap peningkatkan pendapatan masyarakat sekitar serta bagi aset pemerintah daerah. Pada sisi lain, masyarakat sekitar sebagai pengawas jalanya sebuah kegiatan yang sedang berlangsung. Kemudian dalam artikel ini menjelaskan juga bentuk bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi daerah. Artikel ini menggunakan kajian literatur mengenai kewenangan pemerintahan daerah dan kajian peraturan perundang-undangan tentang kewenangan pemerintahan daerah yang berlaku. Hasil kajian menyimpulkan bahwa dengan luasnya kewenangan pemerintah daerah yang salah satunya adalah penerbitan perizinan tentang pengelolaan potensi daerah, disisi lain, diperlukan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi suatu daerah. Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Partisipasi masyarakat, Potensi Daerah. ABSTRACT This article describes the relationship between the authority local governments and participation in the management of the potential of the region. The authors argue that local government has a broad authority within its jurisdiction to manage local potentials. One of the tasks borne by government is by following the country, namely hold some of the state as organization power, one of them is given to the public and private in publishing licensing. On one side, the role of the community is very important in the management of the potential of the region as a form of concern of the community development of area, then with the participation of the community hope to increase the income of the around and for the local government assets. On the other hand, residents as a their nets a an ongoing activity. Later in this article explain also forms of public participation in the management of the potential of the region. This article use the study literature regarding the authority local governments and the study legislation about the authority local governments that applies. The results of the study concluded that extent authority local governments one of which is  the licensing on the management regional potential, on the other side, required public participation in the management of potential an area. Keywords: Local Government, Public Participation, Local Potentials  
Co-Authors Abdul Atsar Ade Maman Suherman Agnes Xena Al Zahra, Fannia Alfiansyah Anggun Juniamalia Anwar, Muhammad Syahrul Aradhea, Ariya Mega Arafat, Muhammad Rusli Atma Negara, Monica Aulia Sherliantie, Devanie Br Panjaitan, Angelica Trifena Asima Uli Claudia Candra Hayatul Iman, Candra Hayatul Dede Santi Fatimah Devanie Aulia Sherliantie Devi Siti Hamzah Marpaung Elfina Rahayu Faridah, Hana Febi Kurniawan Hadi Pura, Margo Hana Faridah helda utami Hevi Dwi Oktaviani Huda Saifullah Irawan, R. Bagus Kusmayanti, Suci Maghfira Ramadhina Margo Hadi Pura Maulida Fathia Azhar Morti, Meizar Selina Muhamad Dyshrul Anwar Nadya Iswari Mannu Radha Putra, Angga Sanita R Bagus Irawan R. Bagus Irawan Rahayu, Mega Sri Ramadhina Krisna Manggala Putra Rania Chaerunnisa Ricky Haposan Hutahaean Rio Ramadhan Hutasuhut Setiyawan, Erlangga Bagus Shella Oktaviani Singgih, Mohammad Wahyu Sukmariatul Janah, Nurul Taun, Taun Tinambunan, Wahyu Donri Tito Rahmadani Wibi Aryandaru Jatmiko Yanti, Milda Yeremia Juan Dewata