Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERLINDUNGAN HAK ASASI TENAGA KERJA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA Fiboda, Engku; Kusuma, Eduardus E. S.; Hardana, Firdi; Hosnah, Asmak Ul
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i2.4378

Abstract

Dalam artikel ini, penulis mengkaji hukum positif Indonesia yang melindungi hak asasi pekerja. Hak asasi manusia mencakup hak atas upah yang layak, jam kerja yang wajar, kondisi kerja yang aman, dan hak untuk berorganisasi dan melakukan perundingan kolektif. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berperan penting dalam mengatur hak-hak pekerja yang penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil. Artikel ini juga membahas definisi hak-hak pekerja, seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak istirahat dan cuti, hak perawatan dan pengobatan, serta hak atas keterangan upah. Perlindungan hak asasi tenaga kerja di Indonesia diatur oleh sejumlah undang-undang yang mencakup masa sebelum bekerja, masa kerja, dan aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Terdapat pula perubahan substansi dalam hukum ketenagakerjaan yang mencerminkan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Hak asasi tenaga kerja juga menjadi faktor penting dalam upaya menarik investasi ke Indonesia. Artikel ini memberikan kesimpulan tentang perlindungan hak asasi tenaga kerja dalam hukum positif Indonesia dan menawarkan sejumlah saran, seperti pemantauan dan penegakan hukum yang ketat, peningkatan kesadaran pekerja, menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat, serta reformasi hukum yang responsif terhadap perubahan dalam dunia kerja. Perlindungan hak buruh migran dan penghapusan diskriminasi di tempat kerja juga menjadi fokus penting.
PERAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM MENGATASI RISIKO SISTEMIK DI SEKTOR PERBANKAN INDONESIA Lubis, Rania Faradita; Cahyani, Gisella Tiara; Azzahra, Najwa Maulida; Kusuma, Eduardus; Fiboda, Engku; Siswajanthy, Farahdinny
Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v7i1.2108

Abstract

The Deposit Insurance Agency (LPS) plays a vital role in addressing systemic risks in the Indonesian banking sector. With its mandate as a deposit insurer, LPS provides certainty to bank customers in facing potential bank failures. Additionally, LPS also contributes to strengthening financial system stability by providing protection to customer deposits in crisis situations. Through strict supervision and regulation policies, LPS mitigates risks that could disrupt banking sector stability. Furthermore, LPS also enhances public trust in the banking sector by guaranteeing customer deposits. Thus, LPS not only serves as a financial security guard for individual customers but also acts as a frontline defender in maintaining overall financial system stability in Indonesia.