Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Dialektika Hukum
Hardana, Firdi
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HAK ASASI TENAGA KERJA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA Fiboda, Engku; Kusuma, Eduardus E. S.; Hardana, Firdi; Hosnah, Asmak Ul
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i2.4378

Abstract

Dalam artikel ini, penulis mengkaji hukum positif Indonesia yang melindungi hak asasi pekerja. Hak asasi manusia mencakup hak atas upah yang layak, jam kerja yang wajar, kondisi kerja yang aman, dan hak untuk berorganisasi dan melakukan perundingan kolektif. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berperan penting dalam mengatur hak-hak pekerja yang penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil. Artikel ini juga membahas definisi hak-hak pekerja, seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak istirahat dan cuti, hak perawatan dan pengobatan, serta hak atas keterangan upah. Perlindungan hak asasi tenaga kerja di Indonesia diatur oleh sejumlah undang-undang yang mencakup masa sebelum bekerja, masa kerja, dan aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Terdapat pula perubahan substansi dalam hukum ketenagakerjaan yang mencerminkan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Hak asasi tenaga kerja juga menjadi faktor penting dalam upaya menarik investasi ke Indonesia. Artikel ini memberikan kesimpulan tentang perlindungan hak asasi tenaga kerja dalam hukum positif Indonesia dan menawarkan sejumlah saran, seperti pemantauan dan penegakan hukum yang ketat, peningkatan kesadaran pekerja, menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat, serta reformasi hukum yang responsif terhadap perubahan dalam dunia kerja. Perlindungan hak buruh migran dan penghapusan diskriminasi di tempat kerja juga menjadi fokus penting.
ANALISIS TERHADAP PROSES PEMERIKSAAN 2 HOST STREAMER APLIKASI DREAM LIVE TERKAIT KONTEN PORNOGRAFI BERDASARKAN Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pornografi Ulumuddiin, Muhamad Humam; Karmila, Fatika; Agustin, Arini Aulia; Hardana, Firdi; Antoni, Herli
Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v6i1.1527

Abstract

This study aims to analyze the process of examining the content of pornography on 2 streamer hosts of the Dream Live application based on Law No. 14 of 2008 concerning Pornography. The research method used is a qualitative approach with a case study of 2 streamer hosts. Data were collected through interviews, observation, and document study. The results show that the examination of pornography content on the Dream Live application is carried out by internal parties using filter technology and a moderation team. However, there are shortcomings in the examination process, such as the lack of thorough examination and inadequate sanctions against streamer hosts who violate the rules. In addition, active government intervention is still needed to oversee and tighten supervision of streaming applications. Therefore, it is recommended to improve the effectiveness of examining pornography content by strengthening the surveillance system, improving the quality of filters and moderation teams, and enforcing strict sanctions against streamer hosts who violate the rules. Keywords: Criminal offense, Pornography, Elements.
Dampak Kewarganegaraan Ganda pada Anak dari Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Perdata Internasional Sinaga, Mangatur Untung; Ulumuddiin, Muhamad Humam; Karmila, Fatika; Hardana, Firdi; Wijaya, Mustika Mega
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.12962

Abstract

Di indonesia semakin banyak kewarganegaraan ganda anak yang dihasilkan dari perkawinan campur. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya internasionalisasi dan globalisasi, yang menghubungkan orang dari berbagai negara. Setelah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran diberikan dua kewarganegaraan. Dalam hukum perdata internasional mereka yang berada di bawah yuridiksi bilateral yang berbeda. Hukum negara yang berlaku terhadap status personal mereka yang timbul pada permasalahan yang ada dalam hukum perdata internasional. Salah satu memcahkan masalah ini adalah anak yang berkewarganegaraan ganda: jika dia memiliki tempat tinggal tetap di Indonesia yang sama dengan salah satu kewarganegaraannya, yaitu Indonesia, maka hukum Indonesia berlaku untuk status personalnya, sedangkan orang yang memiliki tempat tinggal tetap di luar negeri dianggap sebagai orang asing. Dalam perkawinan campur, kewarganegaraan ganda anak memengaruhi hukum perdata internasional. Misalnya, hak waris atas rumah dan tanah dapat berubah dari hak milik menjadi hak pakai. Anak-anak yang memiliki kewarganegaraan ganda memiliki yurisdiksi di dua negara yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan hukum yang berlaku dalam kasus yang melibatkan anak tersebut. Hal ini dapat menghalangi seorang anak untuk mendapatkan pekerjaan di negara ini. Negara-negara yang bersangkutan harus memiliki hukum perdata internasional yang selaras, yang dapat dicapai melalui perjanjian internasional atau kesepakatan antar negara.
Tantangan Hukum dalam Menghadapi Perubahan Ekonomi Digital Setiawan, Naufal Hibrizi; Hakim, Lucky Ernandi; Suryatman, Muhammad Agung; Hardana, Firdi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.13401

Abstract

Pengembangan teknologi dan perubahan ekonomi digital meliputi berbagai aspek, seperti perubahan sosial, perilaku masyarakat, model bisnis, integrasi lintas departemen, dan model bisnis sektor yang ada. Selain itu, perkembangan ekonomi digital juga didorong oleh perubahan perilaku masyarakat yang cenderung menggunakan platform digital di berbagai industri. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui bagaimana perkembangan ekonomi digital yang terjadi pada saat ini, lalu apa saja tantangan hukum yang terjadi, serta bagaimana upaya hukum yang ditempuh dalam menghadapi tantangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah menggunakan kajian Pustaka berupa model literasi dari beberapa penelitian relevan. Perubahan ekonomi digital membawa tantangan hukum yang signifikan, meliputi pengaturan data, kebijakan anti monopoli, kebijakan anti spam, kebijakan anti cybercrime, kebijakan anti phishing, kebijakan anti fraud, dan kebijakan anti cyberbullying. Untuk menghadapi tantangan hukum pada perubahan ekonomi digital, ada beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh, yaitu pengembangan undang-undang, penerapan undang-undang, dan peninjauan undang-undang. Untuk mengatasi tantangan hukum tersebut, semua badan usaha, masyarakat, dan para pejabat harus melaksanakan undang-undang sesuai dengan perkembagan teknologi dan perubahan ekonomi digital secara teratur dan tepat.
Co-Authors Agustin, Arini Aulia Asmak UI Hosnah Fiboda, Engku Hakim, Lucky Ernandi Herli Antoni Karmila, Fatika Kusuma, Eduardus E. S. Mustika Mega Wijaya Setiawan, Naufal Hibrizi Sinaga, Mangatur Untung Suryatman, Muhammad Agung Ulumuddiin, Muhamad Humam