Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pemberdayaan Masyarakat Desa Karanganyar Jember Dalam Rumah Gerakan Sadar Hukum (RGSH) Guna Kepedulian Hukum Arfah, Mohammad Misbaqul; Hartono, Rafli; Salsabila, Cikita Wanda; Terelingga, Saniya; Rahmawati, Ichah Yunia
Warta Pengabdian Vol 18 No 1 (2024): Warta Pengabdian
Publisher : LP2M Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/wrtp.v18i1.43627

Abstract

Unit Kegiatan Mahasiswa Studi Islam Berkala (UKM SIB) dari Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) mengikuti sebuah kegiatan yaitu Program Penguatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa (PPK Ormawa) yang diselenggarakan Kemendikbudristek dalam rangka mengembangkan minat dan bakat mahasiswa untuk kemudian dituangkan dalam bentuk pengabdian di masyarakat. UKM SIB dalam PPK Ormawa membawa Proposal yang berjudul “Rumah Gerakan Sadar Hukum: Wadah Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Guna Mewujudkan Desa Karang Anyar Bebas Dari Kekerasan Seksual”. Ouput dalam pengabdian ini salah satunya adalah RGSH lembaga yang bisa dikatakan sama dengan lembaga LSM lainnya yang bergerak dalam bidang pengadvokasian, edukasi, maupun konseling. Meskipun pada awal arah gerak RGSH pada kekerasan seksual tapi tidak menutup kemungkinan akan bergerak dibidang hukum perdata maupun pidana. Dengan begitu kami mengangkat judul penilitian yaitu “Pemberdayaan Masyarakat Desa Karanganyar Jember Dalam Rumah Gerakan Sadar Hukum (RGSH) Guna Kepedulian Hukum” karena nanti gerak RGSH tidak hanya kepada kekerasan seksual tetapi hukum perdata dan pidana. Pada penelitian kali ini kami menggunakan metode penelitian Sosio Legal yaitu dengan melakukan survey ke berbagai dusun di Desa Karanganyar untuk mendapat data primer dari warga Desa Karanganyar. Kemudian kami juga melakukan melakukan sosialisasi ke Sekolah SMP – SMA di Kecamatan Ambulu dengan mensosialisasikan Kenakalan Remaja (SMP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) (SMA). Pada penelitian ini kami mendapatkan kesimpulan bahwa tidak hanya permasalahan kekerasan seksual di Desa Karanganyar tetapi juga terdapat permasalahan keperdataan dan pidana. Sehingga diperlukan lembaga seperti RGSH dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa Karanganyar. Kata Kunci: Kekerasan Seksual RGSH, Desa Karanganyar Abstraks The Periodic Islamic Studies Student Activity Unit (UKM SIB) from the Faculty of Law, University of Jember (FH UNEJ) took part in an activity, namely the Student Organization Capacity Strengthening Program (PPK Ormawa) organized by the Ministry of Education and Culture in order to develop students' interests and talents to then be expressed in the form of community service. . UKM SIB in the Ormawa PPK brought a proposal entitled "Rumah Awareness of Law: A Place for Legal Services for the Community to Make Karang Anyar Village Free from Sexual Violence". One of the outputs in this service is the RGSH institution which can be said to be the same as other NGO institutions which operate in the fields of advocacy, education and counseling. Although initially the direction of RGSH's movement was on sexual violence, it does not rule out the possibility that it will move in the field of civil and criminal law. In this way, we raised the title of the research, namely "Empowerment of the Karanganyar Jember Village Community in the House of Legal Awareness Movement (RGSH) for Legal Awareness" because later the RGSH movement will not only address sexual violence but civil and criminal law. In this research, we used the Socio Legal research method, namely by conducting surveys in various hamlets in Karanganyar Village to obtain primary data from residents of Karanganyar Village. Then we also carried out outreach to middle and high school schools in Ambulu District by socializing about Juvenile Delinquency (SMP) and Law Number 12 of 2022 concerning Crime of Sexual Violence (UU TPKS) (SMA).In this research we came to the conclusion that there is not only a problem of sexual violence in Karanganyar Village but there are also civil and criminal problems. So an institution like RGSH is needed to solve the problems in Karanganyar Village. Keywords:Sexual Violence, RGSH, Karanganyar Village
Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim di Indonesia: Studi Komparatif Meksiko dan Korea Selatan Arfah, Mohammad Misbaqul; Rahmawati, Ichah Yunia; Ferdiyantoro, Denny; Afilah, Aminatul; Amalia, Harum Rizky
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 12 No 2 (2023): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.vi.41711

Abstract

Perubahan iklim adalah permasalahan global dengan dampak negatif yang besar. Dampak negatif dari perubahan iklim sangat luas, mulai dari dampak sosial, ekonomi, hingga sumber daya alam. Penelitian ini mengkaji urgensi pembentukan Undang-Undang (UU) Pengelolaan Perubahan Iklim di Indonesia dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis serta studi komparatif hukum perubahan iklim Indonesia dengan negara lain, yaitu Meksiko dan Korea Selatan. Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Indonesia belum memiliki kerangka kebijakan yang jelas dan terukur. Sejatinya, pengaturan terkait dengan perubahan iklim telah diatur dalam beberapa peraturan. Namun demikian, peraturan-peraturan tersebut masih bersifat sektoral. Lebih lanjut, peraturan-peraturan terkait dengan perubahan iklim yang telah ada di Indonesia masih belum merujuk pada sebuah peraturan induk adaptasi perubahan iklim yang memiliki daya jangka lebih luas dan panjang. Selain itu, peraturan-peraturan tersebut juga belum terintegrasi dengan setiap kebijakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, UU Pengelolaan Perubahan Iklim diyakini menjadi sebuah peraturan induk serta kerangka kebijakan yang jelas dan terukur berkaitan dengan pengelolaan perubahan iklim. Selain itu, studi komparatif yang dilakukan menunjukkan bahwa peraturan khusus perubahan iklim di Meksiko dan Korea Selatan terbilang efektif untuk memerangi perubahan iklim. Keywords: UU Pengelolaan Perubahan Iklim; Studi Komparatif; Meksiko; Korea Selatan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN AMBULU JEMBER MELALUI LEMBAGA RUMAH GERAKAN SADAR HUKUM (RGSH) Rahmawati, Ichah Yunia; Arfah, Mohammad Misbaqul; Hartono, Rafli; Salsabila, Cikita Wanda; Terelingga, Saniya
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Volume 5 No 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i1.25327

Abstract

Unit Kegiatan Mahasiswa Studi Islam Berkala (UKM SIB) dari Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) mengikuti sebuah kegiatan yaitu Program Penguatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa (PPK Ormawa) yang diselenggarakan Kemendikbudristek dalam rangka mengembangkan minat dan bakat mahasiswa untuk kemudian dituangkan dalam bentuk pengabdian di masyarakat. UKM SIB dalam PPK Ormawa membawa Proposal yang berjudul “Rumah Gerakan Sadar Hukum: Wadah Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Guna Mewujudkan Desa Karang Anyar Bebas Dari Kekerasan Seksual”. Ouput dalam pengabdian ini salah satunya adalah RGSH lembaga yang bisa dikatakan sama dengan lembaga LSM lainnya yang bergerak dalam bidang pengadvokasian, edukasi, maupun konseling. Meskipun pada awal arah gerak RGSH pada kekerasan seksual tapi tidak menutup kemungkinan akan bergerak dibidang hukum perdata maupun pidana. Dengan begitu kami mengangkat judul penilitian yaitu “Pemberdayaan Masyarakat Desa Karanganyar Jember Dalam Rumah Gerakan Sadar Hukum (RGSH) Guna Kepedulian Hukum” karena nanti gerak RGSH tidak hanya kepada kekerasan seksual tetapi hukum perdata dan pidana. Pada penelitian kali ini kami menggunakan metode penelitian Sosio Legal yaitu dengan melakukan survey ke berbagai dusun di Desa Karanganyar untuk mendapat data primer dari warga Desa Karanganyar. Kemudian kami juga melakukan melakukan sosialisasi ke Sekolah SMP – SMA di Kecamatan Ambulu dengan mensosialisasikan Kenakalan Remaja (SMP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) (SMA). Pada penelitian ini kami mendapatkan kesimpulan bahwa tidak hanya permasalahan kekerasan seksual di Desa Karanganyar tetapi juga terdapat permasalahan keperdataan dan pidana. Sehingga diperlukan lembaga seperti RGSH dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa Karanganyar.