Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sriwijaya Law Review Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Yusrizal, Hasbi
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
SISTEM PENDIDIKAN DAYAH SEBAGAI UPAYA MENANGKAL PAHAM RADIKALISME DI ACEH Yusrizal, Hasbi; Romi Asmara; Ferdi Saputra; Hadi Iskandar
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 2 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v18i2.7046

Abstract

Dayah di Aceh dalam konteks nasional merupakan salah satu pilar pendidikan Islam di Indonesia yang eksistensinya telah diukir jauh sebelum negara Indonesia itu sendiri lahir. Oleh karena itu, dayah seringkali dinilai sebagai institusi pendidikan Islam tradisional yang masih eksis membina peradaban manusia. Isu radikalisme di dayah tentu menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak, pasalnya tidak sedikit orang tua di Aceh yang memasukkan anak-anaknya ke dalam pondok dayah untuk belajar, khususnya ilmu Agama Islam. Dalam prakteknya radikalisme sering menggunakan nama agama sebagaimana klaim Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) masih menemukan adanya pondok pesantren yang diduga terafiliasi dengan jaringan teroris, khusunya agama Islam. Paham radikal juga tidak diatur pada produk hukum yang ada di Indonesia. Paham radikal baru muncul pada UU No. 5 Tahun 2018. Penelitian ini akan mengkaji dan menjelaskan mengenai peran sistem pendidikan dayah dalam menangkal paham radikalisme di Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (sosiologis) dilakukan analis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian antara lain ditemukan adalah sistem pendidikan di Pesantren/Dayah sangat menekankan kasih sayang dan cinta damai. Intinya bahwa keberadaan pesantren mampu mencegah radikalisme menyebar dan meracuni generasi muda Indonesia. Tradisi Pesantren memiliki narasi bahwa ekstremisme dan ekstremisme dapat diberantas karena didasarkan pada tiga nilai inti. Ketiganya adalah tawassuth atau sikap tengah, tawazun artinya semuanya seimbang dan i’tidal artinya berdiri tegak lurus. Pengajaran nilai deradikalisasi agama melalui pesantren merupakan salah satu bentuk upaya memerangi radikalisme dan terorisme yang seringkali mengatasnamakan agama. Pendekatan keagamaan ini sangat penting untuk memberikan pemahaman agama yang benar kepada masyarakat melalui pondok pesantren dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam beragama
Reconstructing Notarial Liability in Sale and Purchase Binding Agreements in Indonesia Sulaiman; Hasbi, Yusrizal; Muhamad Helmi Md Said; Faisal
Sriwijaya Law Review Volume 10 Issue 1, January 2026
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.v10i1.5078

Abstract

This study examines the professional liability of notaries for drafting Sale and Purchase Binding Agreements (PPJB) in Indonesia, which serve as preliminary contracts when a Sale and Purchase Deed (AJB) cannot yet be executed, but often give rise to legal disputes. Such disputes commonly stem from negligence in verifying the object's legality, weak application of the precautionary principle, and partiality toward one party. Using normative legal research, this study analyses primary, secondary, and tertiary legal materials using descriptive and analytical methods, drawing on statutory, conceptual, and case approaches. The findings show that notaries' professional liability in PPJB transactions rests on five core elements: compliance with positive law, application of the precautionary principle, neutrality, protection of the parties' interests, and observance of professional ethics. Establishing a causal link between notarial acts or omissions and parties' losses requires an integrated evidentiary approach that combines factual and juridical causation, particularly the doctrines of conditio sine qua non and adequate cause. Sanctions must be imposed proportionately, taking into account the degree of fault, the nature of the violation, and its impact, ranging from administrative and ethical sanctions to civil and criminal liability. The novelty of this research lies in formulating an integrative and systematic framework that connects notarial professional standards, causation doctrines, and proportional sanctions within PPJB disputes. This framework clarifies notarial accountability and strengthens preventive legal practice nationwide.
Co-Authors Faisal Ferdi Saputra Hadi Iskandar Muhamad Helmi Md Said Romi Asmara Sulaiman