Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH
Pane, Anggina Putri
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peran AICHR dalam Upaya Safeguarding Hak Asasi Manusia di Tengah Konflik Kudeta di Myanmar Pane, Anggina Putri; Desiandri, Yati Sharfina
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v7i3.10920

Abstract

Krisis politik berujung konflik kudeta militer yang memaksa rakyat Myanmar melakukan aksi unjuk rasa mengakibatkan pelanggaran HAM. Peran ASEAN Intergovermental Comission on Human Rights sebagai organisasi integral ASEAN diharapkan menjadi ujung tombak dalam perlindungan HAM di ASEAN. Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif dengan penguraian secara deskriptif (pemaparan). Peranan AICHR dalam upaya melindungi HAM di tengah konflik kudeta Myanmar juga dinilai belum efektif, hal tersebut dikarenakan ToR AICHR masih sangat terbatas. Perlunya merevisi ToR AICHR untuk memperbesar ruang lingkup penegakan dan perlindungan HAM di ASEAN, salah satunya dengan cara memasukkan doktrin Responsibility to Protect (R2P) supaya memungkinkan langkah AICHR dalam mengintervensi negara yang melakukan pelanggaran HAM.
IMPLIKASI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/E/KPT/2020 TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI SWASTA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AKADEMIK ATAS KEWENANGAN ORGAN BADAN PENYELENGGARA DALAM PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI SWASTA Pane, Anggina Putri
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4275

Abstract

Abstract: The complexityoftheregulationandimplementationoftheauthorityoftheOrganizingBody in changingthe status ofPrivateHigherEducationInstitutions (PTS), especiallyregardingthevalidityandlegalityofdocumentsissuedbythe organ representingtheOrganizingBody. Althoughtheregulationshave set outtherequirementsandproceduresthroughvariousregulationssuch as Law Number 12 of 2012 andDecreeoftheDirector General ofHigherEducationNumber 63/E/KPT/2020, practices in thefieldshow a discrepancybetweenthe formal structure (de jure) andtheactualstructure (de facto) in legal entitiessuch as Foundations, Associations, andOrganizations, whichcancause legal andadministrativeproblems in theratificationofchangesto PTS bytherelevantauthorities. DecreeoftheDirector General ofHigherEducationNumber 63/E/KPT/2020 providesstrictlimitationsregardingtheauthorityoftheofficial organ oftheOrganizingBody in changingtheinstitutionalstructureof PTS, but in practicethereisstill a discrepancybetweenthe formal legal structureandimplementation in thefield, especially in theformofAssociationsorOrganizations. Thisdiscrepancy has thepotentialtocause legal problemsbecausetheadministrativeactionstakencanbeconsidered ultra viresorwithout a valid legal basis. Basedon Lawrence M. Friedman's legal systemtheory, thissituationreflectsthelessthan optimal synergybetween legal structure, legal substance, and legal culture in thegovernanceofprivatehighereducation in Indonesia. Keyword:Letter of Director General, Private Higher Education Institutions (PTS),  Foundations and Associations  Abstrak: Kompleksitaspengaturan dan pelaksanaankewenangan Badan Penyelenggaradalamperubahan status Perguruan Tinggi Swasta (PTS), khususnyaterkaitvaliditas dan legalitasdokumen yang dikeluarkan oleh organ yang mewakili Badan Penyelenggara. Meskipunperaturantelahmenetapkansyarat dan prosedurmelaluiberbagairegulasisepertiUndang-UndangNomor 12 Tahun 2012 dan Keputusan DirjenDiktiNomor 63/E/KPT/2020, praktik di lapanganmenunjukkanadanyaketidaksesuaianantarastruktur formal (de jure) dan strukturaktual (de facto) pada badan hukumseperti Yayasan, Perkumpulan, dan Persyarikatan, yang dapatmenimbulkanpersoalanhukum dan administratifdalampengesahanperubahan PTS oleh otoritasterkait. Keputusan DirekturJenderal Pendidikan Tinggi Nomor 63/E/KPT/2020 memberikanbatasantegasmengenaikewenangan organ resmi Badan Penyelenggaradalamperubahankelembagaan PTS, namundalampraktiknyamasihterdapatketidaksesuaianantarastrukturhukum formal dan pelaksanaan di lapangan, khususnya pada bentukPerkumpulanatauPersyarikatan. Ketidaksesuaianiniberpotensimenimbulkanpersoalanhukumkarenatindakanadministratif yang dilakukandapatdianggap ultra vires atautanpadasarhukum yang sah. Berdasarkanteorisistemhukum Lawrence M. Friedman, situasiinimencerminkankurangoptimalnyasinergiantarastrukturhukum, substansihukum, dan budayahukumdalam tata kelolapendidikantinggiswasta di Indonesia. Kata kunci: Surat Kepdirjen, Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Yayasan dan  Perkumpulan 
Co-Authors Yati Sharfina Desiandri