Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Integrasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Proses Pemilihan Umum di Indonesia Dasyah, Faisal; Desiandri, Yati Sharfina
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v7i3.11663

Abstract

Artikel ini membahas pentingnya integrasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses pemilihan umum (Pemilu) sebagai fondasi utama bagi keadilan, kesetaraan, dan integritas dalam sistem demokrasi. Fokus utama pembahasan adalah bagaimana nilai-nilai HAM, seperti kebebasan, kemanusiaan, dan keadilan, diintegrasikan dalam seluruh tahapan proses pemilihan, memastikan hak-hak dasar individu terlindungi dan terpenuhi. Dengan menganalisis berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional, artikel ini menggambarkan kaitan erat antara prinsip-prinsip HAM dengan proses demokratisasi dalam konteks pemilu. Menegaskan bahwa HAM bukan sekadar hak individu, tetapi juga fondasi untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan. Dalam konteks ini, Standar Norma dan Pengaturan Hak Asasi Manusia (SNP HAM) menjadi penting sebagai pedoman dalam merumuskan aturan perundang-undangan yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar individu, terutama terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Implementasi SNP HAM diharapkan dapat menyelaraskan interpretasi dan tindakan antara lembaga-lembaga terkait, menjadikan landasan yang diperlukan untuk mencegah potensi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan pemilihan umum. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai HAM dalam setiap langkah pemilu, kita dapat memastikan terciptanya proses pemilihan yang demokratis, adil, dan inklusif bagi seluruh warga negara. Integrasi nilai-nilai HAM dalam proses pemilu bukan hanya tentang menciptakan proses yang demokratis, tetapi juga tentang menciptakan masyarakat yang lebih adil, aman, dan berkeadilan.
Evaluating an Online Lending Law and Personal Data Protection Webinar: Knowledge Changes and Information Needs Prandana, Randy; Dasyah, Faisal; Firmansyah, Agung; Mhd Adam Pratama
ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 9 No. 4 (2026): ABDIMAS UMTAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35568/abdimas.v9i4.8254

Abstract

The growing use of online lending services raises concerns about borrowers’ legal rights, personal data protection, and digital security. This community service activity evaluated an online educational webinar on online lending law and personal data protection to assess changes in participants’ knowledge and identify their information needs. The webinar was conducted on 16 October 2026 via Zoom in collaboration with legal and technology practitioners. Knowledge was assessed using a 12-item true-or-false questionnaire with a “don’t know” response option. Each correct answer received one point, resulting in a total score ranging from 0 to 12. After data screening and deduplication, 25 unique post-test records remained, while 18 participants had matched pre-test and post-test responses for the paired analysis. The Wilcoxon signed-rank test revealed no statistically significant difference in overall knowledge scores before and after the webinar (W = 42, p = 0.805). The proportion of correct responses remained unchanged at 72.7% in both assessments, with a mean score of 8.72 out of 12. Item-level results showed a 22.2-percentage-point increase in correct responses concerning the legal status of applications available in app stores. However, correct responses regarding threats or public shaming during debt collection decreased by 22.2 percentage points. Questions raised during the discussion highlighted information needs related to third-party debt collectors, AI-manipulated selfies and identity misuse, phishing links, application permissions, and device verification. These findings suggest that a single webinar may not be sufficient to produce measurable short-term improvements in overall knowledge. Future educational initiatives should incorporate practical digital security demonstrations, clearer guidance on legal complaint procedures, and follow-up assessments to evaluate knowledge retention.